TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Ribka Tjiptaning Bikin Riuh Tolak Vaksin Corona

Anggota Komisi IX DPR , Ribka Tjiptaning Tyas memicu keriuhan terkait aksin Covid 19. Ia berseru  akan menjadi penolak pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Padahal Presiden Joko Widodo yang satu partai dengan Ribka menerima suntikan vaksin Sinovac pada Rabu (13/1) pagi WIB.

Ribka menyatakan pemberian vaksin pada seseorang tak bisa dipaksakan. Menurut politikus PDIP itu, jika pemberian vaksin dipaksa bisa saja melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu, makanya saya tanya (vaksin) ini yang katanya mau digratiskan?” kata Ribka dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR, Senayan, Selasa (12/1).

Ribka menjelaskan, sikap penolakannya muncul setelah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia memantau sebagian vaksin yang pernah diterima Indonesia justru memperburuk keadaan pasien.

“Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi,” ungkap Ribka.

Ribka tetap enggan menerima suntikan vaksin dari merek apapun. Faktor usianya yang telah menyentuh angka 63 tahun juga menjadi pertimbangan penolakan vaksin.

Ribka bahkan rela membayar sanksi bersama keluarganya daripada mesti disuntik vaksin. “Saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar,” ucap Ribka.

Ribka juga mencurigai bahwa adanya vaksin tersebut ujungnya adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
“Dari maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini begitu Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang udah bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat nah ini kan jago ekonomi nihmenterinya nah ayo wamennya BUMN pasti ditaro buat begitu dah, abis ini stunting, udah tau nihudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang,” tegasnya.

Respon Menteri Kesehatan

Namun Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memahami bahwa belum semua rakyat merasa yakin untuk divaksinasi.

“Saya ingat kemarin ada anggota dewan yang sempat menyampaikan ke saya bahwa ini kan public goods, karena dibeli oleh uang negara, hati-hati benar pemakaiannya karena ini barang milik publik,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (13/1).

Menurut pemahamannya, selain didefinisikan secara benda, vaksinasi juga bisa didefinisikan secara fungsi. Artinya selain untuk kesehatan dirinya sendiri, vaksin juga bermanfaat untuk melindungi orang lain.

“Karena memang vaksinasi ini bukan hanya melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi manusia di seluruh dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa target vaksinasi adalah herd immunity. Jika ada rakyat yang menolak vaksinasi maka target vaksinasi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Budi menegaskan bahwa menjadi tugas Kemenkes untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mau divaksinasi.

“Tapi memang itu kembali juga ke bapak dan ibu sekalian, tapi tugas kami untuk memastikan bahwa kita bisa ajak, kita bisa yakinkan bapak ibu untuk melakukan ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd imunity menahan pandemi,” jelasnya.

 

Klarifikasi PDIP

Sebaliknya PDI Perjuangan (PDIP) buru-buru merespons pernyataan Anggota Komisi IX DPR yang juga kader PDIP Ribka Tjiptaning yang secara tegas menolak untuk divaksin dan lebih memilih membayar denda. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengklarifikasi maksud dari pernyataan Ribka tersebut.

“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).

Hasto menambahkan, jangan sampai pelayanan kepada rakyat dibeda-bedakan. Ia mencontohkan, hasil PCR cepat keluar bagi mereka yang mampu membayar, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar.

“Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Menurutnya, kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo divaksin Covid 19

Presiden Sudah Suntik Vaksin

Boleh jadi PDIP agak gerah dengan pernyataan Ribka Tiptaning. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja menjadi orang pertama di negeri ini yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac buatan Cina.

Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1) pukul 10.00 WIB. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Istana telah menunjuk dokter kepresidenan untuk menyuntikkan vaksin ke Presiden. Vaksinasi digelar di Istana Presiden, Jakarta dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun orang yang menyuntik RI 1 adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Prof Abdul Muthalib.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut memiliki nama lengkap Habib Abdul Muthalib Al-Jufri. Abdul Muthalib tercatat sebagai anggota Rabithah Alawiyah. Rabithah merupakan ormas Islam yang mencatat nasab WNI keturunan Arab, yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW.

Saat usai menunaikan tugasnya, Abdul Muthalib berdiskusi dengan Jokowi.

“Bagaimana Pak? Sakit?” tanya Abdul Muthalib setelah menyuntik Jokowi dengan vaksin Sinovac,

“Tidak terasa sama sekali, terima kasih Prof,” kata Jokowi

Jokowi kemudian beranjak menuju meja keempat untuk selanjutnya diberikan kartu tanda vaksin.

Setelah divaksin, Jokowi juga beristirahat selama 30 menit, sebagaimana prosedur yang diberlakukan setelah vaksinasi dilakukan.

 

Uji Klinis Vaksin Sinovac

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) saat ini sedang mengawal uji klinis fase III vaksin Covid-19 asal Tiongkok, Sinovac, oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan FK Universitas Padjajaran. Sejauh ini vaksin itu diklaim belum ditemukan adanya tanda-tanda efek samping.

Vaksin Covid 19 Sinovac

 

Vaksin tersebut dikembangkan oleh Sinovac Life Science China dengan menggunakan teknologi virus tidak aktif (inactivated virus). Uji klinis fase III ini melibatkan 1.620 sukarelawan di Bandung. Sampai dengan September 2020 telah direkrut 1.089 subjek yang telah mendapatkan suntikan pertama dan 457 subjek yang telah mendapatkan suntikan kedua.

“Sejauh ini tidak ada laporan kejadian efek samping dalam uji klinis ini. Diharapkan semua subjek dapat selesai direkrut pada pertengahan Oktober 2020, sehingga data interim hasil uji klinis bisa kami dapatkan untuk dilakukan proses evaluasi untuk mendapatkan EUA,” ungkap Kepala BPOM Penny Lukito, dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Dalam pengawalan terhadap pelaksanaan uji klinis tersebut, BPOM melakukan evaluasi terhadap protokol uji klinis sebelum dilaksanakan. Tentunya agar uji klinis yang dilakukan dapat mencapai tujuan dalam memastikan khasiat dan keamanan vaksin yang diuji.
Selain mengawal pelaksanaan uji klinis untuk membuktikan khasiat dan keamanan vaksin tersebut, BPOM juga mengawal penyiapan produksi vaksin untuk memenuhi persyaratan mutu produk, melalui sertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sarana produksi bulk vaksin di China dan proses filling finished product di PT. Bio Farma.

“Mengingat vaksin yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia berjumlah besar, perlu dilakukan pencarian sumber-sumber vaksin yang lain,” kata Penny.

Salah satunya adalah sumber vaksin dari Sinopharm yakni G-42 Abu Dhabi, yang saat ini sedang berlangsung uji klinik fase 3 di Uni Emirat Arab (UEA). Saat ini uji klinik fase III tengah berlangsung di UEA dengan target subjek 22.000 dan selesai pada akhir bulan Oktober 2020. Indonesia melalui PT. Kimia Farma sebagai salah satu BUMN Farmasi yang bekerjasama dengan G42, perusahaan multinasional di UEA akan mendapat suplai vaksin tersebut.

“BPOM telah melakukan kerjasama dengan Otoritas Obat di UEA untuk melakukan evaluasi bersama agar proses persetujuan penggunaan saat emergensi (EUA) dapat diberikan segera,” jelas Penny.

Selain kedua vaksin yang telah mencapai uji klinik fase III tersebut di atas, terdapat juga pengembangan vaksin yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma bekerja sama dengan Genexine Korea Selatan. Uji Klinik fase I dan fase IIA sedang berlangsung di Korea Selatan dengan target selesai Oktober 2020. Selanjutnya direncanakan akan dilakukan uji klinik fase II dan III di Indonesia, dengan target keseluruhan selesai pada Desember 2021.

Untuk kemandirian vaksin di Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi membentuk Konsorsium Pengembangan Vaksin Merah Putih. Konsorsium ini diperkuat dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Saat ini sedang dalam tahap pengembangan bibit vaksin dari isolasi virus pasien Covud-19 Indonesia sampai prototipe vaksin yang dilakukan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Selanjutnya akan dilakukan perbanyakan dan pemurnian menjadi bulk vaksin yang akan diformulasi untuk skala laboratorium di Industri Farmasi yang akan digunakan pada uji pra klinis dan uji klinis.

You might also like