PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Polemik Maklumat Kapolri Tentang Pelarangan Penggunaan Simbol FPI

 

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat Kapolriberisi pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI). Warga juga diminta melaporkan ke aparat jika menemukan kegiatan atas nama FPI.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), diteken Idham Azis pada Jumat (1/1/2021). Maklumat ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

“Ya benar,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengkonfirmasi kebenaran maklumat ini.

Idham meminta masyarakat tidak terlibat kegiatan FPI dan menggunakan simbol FPI. Bila ada yang melakukan hal terlarang itu, masyarakat diminta melapor ke polisi.

“Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI,” kata Idham Azis dalam maklumat itu.

Selain itu, Idham meminta Satpol PP dengan dibantu TNI-Polri melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang atribut FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian,” tegas Idham.

Idham meminta masyarakat tidak terlibat kegiatan FPI dan menggunakan simbol FPI. Bila ada yang melakukan hal terlarang itu, masyarakat diminta melapor ke polisi.

“Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI,” kata Idham Azis dalam maklumat itu.

Selain itu, Idham meminta Satpol PP dengan dibantu TNI-Polri melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang atribut FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian,” tegas Idham.

Berikut ini isi lengkap Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis:

MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

2. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar;

a. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI;
b. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum;

c. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI; dan
d. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

4. Demikian maklumat ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz

Protes Aliansi Mayarakat Sipil

Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk memperbarui Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021. Polri diminta untuk setidak-tidaknya mencabut ketentuan poin 2d yang menyatakan soal larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI).

“Semestinya kepolisian memperbarui maklumat dimaksud, atau setidak-tidaknya mencabut ketentuan poin 2d,” ungkap salah satu perwakilan aliansi, Ketua YLBHI Asfinawati, kepada Republika, Sabtu (2/1).

Hal tersebut mereka katakan setelah mencermati materi dari Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 itu serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Termasuk pula persyaratan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi.

“Hal ini untuk memastikan setiap tindakan hukum yang dilakukan sejalan dengan keseluruhan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia,” kata dia.

Menurut aliansi, itu juga dapat menunjukkan konsistensi dengan Peraturan Kapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian sendiri. Bangsa ini, kata dia, tentunya tidak ingin kembali menjadi bangsa tertutup.

“Yang secara ketat dan sewenang-wenang mengatur informasi yang dapat diakses oleh warganya,” ungkap Asfinawati.

Aliansi menjelaskan, akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28F. Sejumlah peraturan perundang-undangan pun, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang HAM juga mengaturnya.

“Karena itu, dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” jelas dia.

Massa FPI tolak PKI

Selain itu, khusus dalam konteks pembatasan hak atas informasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, juga tunduk pada mekanisme yang diatur Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Aturan itu telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui UU No. 12/2005.

“Dalam hukum HAM, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus diperhatikan untuk memastikan legitimasi dari suatu tindakan pembatasan yang dibolehkan atau permissible restriction,” terang dia.

Ketiga syarat tersebut sering dikenal sebagai three part test alias tiga uji elemen, yang mengharuskan beberapa hal dalam setiap pembatasan. Pertama, diatur oleh hukum yang oleh sejumlah ahli ditafsirkan harus melalui undang-undang atau putusan pengadilan.

Kedua, untuk mencapai tujuan yang sah. Tujuan yang sah itu terdiri dari keamanan nasional, keselamatan publik, moral publik, kesehatan publik, ketertiban umum, serta hak dan reputasi orang lain. Ketiga, pembatasan itu benar- benar diperlukan dan dilakukan secara proporsional.

“Prinsip ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memastikan tidak dilanggarnya hak asasi warga negara dalam setiap tindakan pembatasan yang dilakukan,” kata dia.

Lebih jauh, mengacu pada Komentar Umum No. 34/2011 tentang Kebebasan Berekspresi, keseluruhan perlindungan hak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 19 KIHSP, juga sepenuhnya menjangkau konten-konten yang menggunakan medium internet, termasuk dalam hal pembatasannya.

Hal itu juga sejalan dengan Resolusi Dewan HAM 20/8 tahun 2012 yang menegaskan, perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat luring, juga melekat saat mereka daring. Perlindungan itu khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih.

Resolusi itu kemudian diperkuat dengan keluarnya Resolusi 73/27 Majelis Umum PBB, pada 2018, yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Dengan pertimbangan tersebut di atas, pertanyaannya kemudian apakah Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021 telah memenuhi persyaratan prescribed by law, legitimate aim, dan necessity?” kata Asfinawati.

Menurut aliansi, dasar keluarnya maklumat yang kontennya berisi perintah pembatasan, yang hanya disandarkan pada SKB delapan menteri/kepala lembaga/badan, tentu jauh dari memenuhi persyaratan diatur oleh hukum. SKB pada dasarnya merupakan suatu penetapan yang berbentuk Keputusan, sehingga muatan normanya bersifat individual, konkret, dan sekali selesai.

“Tidak semestinya dia bersifat mengatur ke luar, luas, dan terus- menerus. Artinya, maklumat ini semestinya hanya ditujukan kepada anggota Polri, yang berisi perintah dari Kepala Polri. Wadah hukumnya tidak memungkinkan untuk mengatur materi yang berisi larangan atau pembatasan hak-hak publik,” jelas dia.

Aliansi juga menyorot soal tidak adanya kejelasan tujuan yang sah yang hendak dicapai antara untuk mencapai tujuan keamanan nasional, keselamatan publik atau ketertiban umum. Termasuk alasan keharusan untuk melakukan tindakan pembatasan akses konten.

“Situasi atau bentuk pelanggaran HAM yang terjadi jika publik tetap mengakses konten yang dimaksud? Akibatnya, pembatasan akses informasi atau konten internet, dalam bentuk pelarangan, justru tidak memenuhi prinsip proporsionalitas,” terang dia.

Kalaupun mengacu pada Pasal 40 ayat (2) huruf b UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pembatasan akses internet, pun mereka nilai hanya terhadap konten yang dinilai melanggar hukum.

“Selain itu juga harus tunduk pada serangkaian prosedur, dan bentuknya melalui tindakan penapisan/pemblokiran, bukan dalam bentuk larangan publik untuk mengakses, dengan disertai ancaman tindakan pemidanaan,” katanya.

 

Bukan Untuk Pers

Mabes Polri meminta pekerja jurnalistik, dan media pemberitaan tak khawatir atas terbitnya Maklumat Kapolri. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Argo Yuwono memastikan, maklumat tentang pelarangan menyebarkan informasi terkait Front Pembela Islam (FPI) tersebut tak diarahkan untuk menghalangi kebebasan pers.

“Dalam maklumat tersebut, di poin 2D, tidak menyinggung media,” kata Argo dalam penjelasannya kepada wartawan di Jakarta, Ahad (3/12).

Argo menerangkan, poin 2D Maklumat Kapolri, menargetkan sarana penyampaian informasi di luar bidang pers. Dikatakan dia, maklumat tersebut, hanya digunakan untuk mencegah produksi konten, dan penyebarluasan informasi yang tak bertanggungjawab, dan bertentangan dengan konstitusional.

Khusus pekerja jurnalistik, dikatakan Argo, tak terikat dengan maklumat tersebut. “Sepanjang media memenuhi kode etik jurnalistik, media, dan penerbitan pers, tidak perlu risau. Karena, pers dan media, dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat, tetap mendapat jaminan konstitusional,” terang Argo.

Akan tetapi, dikatakan dia, perkembangan platform digital, memberikan ruang produksi konten, dan penyebaran informasi yang tak bertanggungjawab. Maklumat Kapolri tersebut mengantisipasi hal tersebut.

“Dalam poin 2D tersebut, jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, dan ideologi bernegara Pancasila, mengancam NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, seperti adu domba, provokatif, perpecahan, dan SARAm maka negara harus hadir melakukan penindakan, dan pencegahan,” terang Argo.

Aksi FPI

Khusus pekerja jurnalistik, dikatakan Argo, tak ada kekhawatiran, karena produksi konten, dan penyebaran informasi yang dilakukan, mengacu pada konstitusional. “Selama konten yang diproduksi, dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendiri berbangsa, dan bernegara, itu dapat dibenarkan,” kata Argo.

Maklumat Kapolri sebagai respons atas penerbitan SKB 6 Menteri dan Lembaga, terkait pelarangan kegiatan, dan penggunaan simbol FPI. Maklumat bertanggal 1 Januari 2021 itu berisikan empat penegasan, dan larangan.

Salah satunya isinya, yakni pada angka 2D menyangkut soal larangan bagi masyarakat, untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten terkait FPI, baik lewat portal nirkabel, ataupun jagat maya di media sosial.

Isi dari Maklumat Kapolri tersebut, membawa reaksi keras dari para pekerja media, dan jurnalis. Karena maklumat tersebut, dianggap mengancam pekerja peliputan berita dalam menyampaikan informasi yang menjadi hak publik. Bahkan, sejumlah organisasi profesi media dan pers, menganggap maklumat tersebut, mengancam kebebasan para pekerja jurnalistik. Karena dianggap menghalang-halangi pemberitaan.

 

Maklumat Tidak Mengikat

Jenderal Polisi Idham Azis baru-baru ini mengeluarkan Maklumat terkait pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan, bahwa pers bekerja berdasarkan undang-undang.

“Ya memang secara formal, baik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 maupun UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mencantumkan Maklumat sebagai sumber hukum,” kata Suparji saat ditanya Republika, Sabtu (2/1).

Artinya, kata Suparji, Maklumat Kapolri tersebut tak mengikat sebagaimana halnya undang-undang dan turunnya, tapi mengikat bagi masyarakat. Suparji menegaskan, pers dalam bekerja diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers bukan maklumat.

“Jadi itu (UU No 40/1998) yang menjadi dasar hukum oleh insan media,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pers merupakan pilar demokrasi. Maka, keberadaannya haruslah dihargai. Namun, Suparji tetap menekankan bahwa narasi yang dibawa pers harus inspiratif.

“Pers penjaga demokrasi, keberadaanya dan kerjanya harus dilindungi. Pers juga harus membawa narasi inspiratif, tidak menyebarkan berita bohong dan provokatif,” tuturnya.

Selain itu, Suparji juga menekankan bahwa sebuah Maklumat Kapolri hendaknya proporsional dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Jangan sampai maklumat justru mendgradasi Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

“Khususnya dalam menyampaikan maupun memperoleh informasi,” katanya Suparji.

You might also like