TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Pengacara Minta Habib Rizieq Dibebaskan, Malah Dapat Status Tersangka Baru

Tim advokasi Habib Rizieq Shihab berharap, hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutus perkara dengan adil dan sesuai fakta hukum selama persidangan. Pengacara Muhammad Kamil Pasha optimistis, hakim tunggal Ahmad Sayuthi mengabulkan permohonan praperadilan yang meminta agar Polda Metro Jaya melepas status tersangka dan membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dari penahanan.

“Kami selaku pihak kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab optimistis, insya Allah, Hakim Yang Mulia Ahmad Sayuthi akan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum,” kata Kamil  pada Senin (1/11).

Kamil, dalam kesimpulan sidang praperadilan menyampaikan, setidaknya ada tiga landasan hukum dan fakta sidang praperadilan yang dapat meyakinkan hakim untuk menyatakan penetapan tersangka Habib Rizieq tak sah dan cacat hukum.

Pertama, kata Kamil, terkait dengan sangkaan penghasutan, dalam Pasal 160 KUH Pidana. Fakta persidangan mengungkapkan kesaksian para saksi-saksi yang hadir dalam Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Sabtu (14/12). Gelaran tersebut menjadi pokok persoalan bagi Polda Metro Jaya dengan dalil, kerumunan massal dalam gelaran tersebut, terjadi lantaran adanya hasutan, berupa undangan dalam ceramah Habib Rizieq, pada (13/12) untuk mendatangi perayaan dan pengajian Rasulullah.

Dalil penyidik tersebut, dikatakan Kamil, patah dengan saksi-saksi fakta yang menyatakan, menghadiri Maulid Nabi, bukan karena hasutan. Melainkan, karena kesadaran diri sebagai warga negara Muslim yang mewajarkan menghadiri gelaran tahunan tersebut.

“Maulid Nabi adalah agenda tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas berakidah ahlul sunnah wal jamaah, dan saksi-saksi hadir maulid diberbagai tempat, bukan hanya di Petamburan, tapi juga di tempat lain, seperti dalam acara majelis Habib Luthfi di Pekalongan,” kata Kamil.

Saksi-saksi ahli, pun menurut Kamil menguatkan argumentasi tim pengacara, yang menyadur defenisi Pasal 160 KUH Pidana sebagai  delik materil. Penggunaan pasal tersebut, mengharuskan adanya penghasut, dan orang yang terhasut untuk melakukan suatu tindak pidana. “Sedangkan Maulid Nabi, bukanlah peristiwa pidana, atau yang dilarang dalam undang-undang,” kata Kamil.

Maulid Nabi di Petamburan, pun dikatakan Kamil, tak ada pelarangan, karena dibuktikan dengan adanya otoritas keamanan resmi negara, untuk menjaga gelaran tersebut, dan tak membubarkan.  Kedua, kata Kamil, menyangkut Pasal 93 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan yang dituduhkan Polda Metro Jaya. Kamil menerangkan, para ahli yang dihadirkan ke sidang praperadilan mampu membuktikan, tak adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat di Petamburan. Pun, tak ada otoritas resmi negara yang dalam Pasal 10 UU 6/2018 mengharuskan pelaksanaan Pasal 93 UU Karantina tersebut.

“Fakta persidangan juga menyatakan tidak ada bukti dari ahli epidomologi bahwa ada kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan acara maulid di Petamburan,” jelas Kamil.

Adapun yang ketiga, kata Kamil menyangkut penerapan Pasal 216 KUH Pidana. Pasal tersebut, disangkakan Polda Metro Jaya, karena menganggap Habib Rizieq melakukan perlawanan terhadap petugas resmi negara, dan tetap menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Akan tetapi, kata Kamil, dalam fakta sidang praperadilan terungkap, gelaran Maulid Nabi di Petamburan, bukan kegiatan yang dilarang.

“Polisi, TNI, Satpol PP, tidak membubarkan maulid. Tetapi ikut mendengarkan maulid, dan ikut membantu, mengawal, mengamankan, dan menyukseskan acara, bahkan ikut membantu membagikan masker. Pihak Sudin Dishub juga ikut membantu menutup Jalan KS. Tubun, dan mengatur lalu lintas, supaya acara berjalan lancar,” kata Kamil.

Tiga alasan tersebut, sebetulnya materi kesimpulan tim pengacara Habib Rizieq yang dibacakan, pada sidang ke-6 praperadilan, Senin (11/1). Akan tetapi, tim pengacara memilih menyerahkan kesimpulan tersebut, Jumat (8/1). Adapun termohon, Polda Metro Jaya, maupun Mabes Polri, yang seharusnya menyerahkan kesimpulan, Senin (11/1) memilih untuk meminta hakim langsung memutuskan perkara, yang akan dibacakan pada Selasa (12/1).

 

Jadi Tersangka Swab RS Ummi

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam penyidikan kasus dugaan menghalangi kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 oleh RS UMMI, Bogor, Jawa Barat, atas pelayanan kesehatan risiko Covid-19 terhadap Rizieq Shihab. Tiga tersangka tersebut adalah Rizieq Shihab, Direktur Utama RS UMMI dr Andi Tatat, dan menantu Rizieq yakni Hanif Alatas.

“(Penyidik telah) menetapkan tiga orang sebagai tersangka, (yakni) Rizieq, dr Tatat, dan Hanif Alatas,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/1).

Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat (8/1) pekan lalu. “Penyidik sudah melaksanakan gelar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021,” ucapnya.

Kasus ini bermula saat Rizieq menjalani swab test di RS UMMI yang dilakukan oleh tim dari MER-C secara diam-diam. Kemudian, Rizieq yang masih menjalani observasi di RS tersebut memutuskan pergi dari RS meski pihak RS sudah meminta Rizieq untuk tidak pergi karena pemeriksaan belum selesai.

Satgas Covid-19 Kota Bogor kemudian melaporkan Dirut RS UMMI dr Andi Tatat ke Polres Bogor karena dinilai tidak transparan dan tidak kooperatif saat diminta memberikan penjelasan mengenai hasil swab Rizieq.

Selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri mengambil alih penanganan tiga kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Rizieq Shihab, termasuk kasus di RS UMMI, Bogor.

Penanganan kasus pelanggaran protokol kesehatan di tiga lokasi berbeda itu diambil alih oleh Bareskrim Polri lantaran memiliki pelaku yang hampir sama. “Sehingga, untuk memudahkan dan mengefektifkan penyidikan maka kasus ditangani Bareskrim,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum BareskrimPolri  pun akan segera memanggil tiga tersangka, yakni Habib Rizieq Shihab, Direktur UtamaRS UMMI dr Andi Tatat, dan Hanif Alatas, pada pekan ini. Mereka akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 oleh RS Ummi, Bogor, Jawa Barat, atas pelayanan kesehatan risiko Covid-19 terhadap Habib Rizieq Shihab.

“Minggu ini (pemanggilan pemeriksaan),” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (11/1).

Kasus ini bermula saat Rizieq menjalani tes swab di RS UMMI yang dilakukan oleh tim dari MER-C secara diam-diam.

Kemudian Rizieq yang masih menjalani observasi di RS tersebut, memutuskan pergi dari RS meski pihak RS sudah meminta Rizieq untuk tidak pergi karena pemeriksaan belum selesai. Satgas Covid-19 Kota Bogor kemudian melaporkan Dirut RS UMMI dr Andi Tatat ke Polres Bogor, karena dinilai tidak transparan dan tidak kooperatif saat diminta memberikan penjelasan mengenai hasil swab Rizieq. Selanjutnya penyidik Bareskrim Polri mengambil alih penanganan  kasus  ini.

 

 

You might also like