TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

PBNU Dan Buya Syafii Maarif Dari Muhammadiyah Tak Keberatan Non Muslim Jadi Kapolri

 

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan ke DPR. Menurut Syafi’i, Listyo Sigit Prabowo mempunyai hubungan yang baik dengan semua kalangan, tanpa membeda-bedakan.

“Sebagai pilihan Presiden, kami hormati. Selamat buat Jenderal Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri,” kata Syafi’i Maarif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1).

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani resmi menerima Surat Presiden (Surpres) perihal usulan calon Kapolri untuk selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

“Pada hari ini bahwa Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu Bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri,” kata Puan kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Nantinya usai Komjen Sigit menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR, tahapan selanjutnya adalah pengesahan di paripurna DPR dan dilanjutkan pelantikan di Istana Negara.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut berkomentar terkait nama Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah diserahkan ke pimpinan DPR sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Idham Aziz.

Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan latar belakang Listyo meskipun non-muslim. Menurutnya, latar belakang agama tak bermasalah berdasarkan undang-undang dan hukum.

Lagi pula, katanya, tak sedikit pula negara-negara Islam yang menunjuk pejabat mereka dari latar belakang non Muslim. Rasulullah, menurut Marsudi, juga pernah menunjuk seseorang yang beragama non-muslim saat hijrah ke Mekkah dari Madinah.

“Kalau kita lihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya,”kata Marsudi, Rabu (13/1).

Dia mengatakan penunjukan calon Kapolri baru adalah hak prerogatif presiden. Ia pun meyakini Presiden Joko Widodo telah memilah dan memilih nama yang cocok untuk menjadi pembantunya di korps Bhayangkara.

Menurut Marsudi, orang yang bisa dekat dengan presiden pasti memiliki prestasi dan rekam jejak yang baik. Marsudi juga tak mau ambil pusing terkait rekam jejak Listyo lantaran dirinya bukan orang kepolisian.

“Saya bukan polisi. Saya orang luar. Orang bisa dekat presiden pasti punya prestasi, kan. Itu saja kalau saya melihatnya. Jadi gampang saja,” ujar Marsudi.

Dia menjelaskan tiga syarat utama yang harus dimiliki sosok pembantu presiden di institusi kepolisian. Tiga syarat tersebut yakni amanah, cakap, dan cukup secara pengalaman. Ia pun meyakini, Jokowi telah melalui pertimbangan tersebut dengan menyerahkan nama Listyo.

“Amanah, cakap, dan cukup. Mempunyai pengalaman, yang banyak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya. Saya yakin, presiden sudah memilah dan memilih hal itu,” katanya.

 

Teman Lama Joko Widodo

Listyo diketahui memiliki riwayat kedekatan dengan Presiden Jokowi sejak lama.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini sudah menempati berbagai posisi penting sebelum nyaris berada di puncak Korps Bhayangkara.

Pada 2009, ia mulai menduduki kepala satuan wilayah dengan menjabat sebagai Kapolres Pati. Satu tahun kemudian, Listyo dimutasi sebagai Kapolres Sukaharjo.

Ya, ia banyak menghabiskan periode awal kariernya di Jawa Tengah. Selanjutnya, pria yang mengaku hobi berolahraga dan musik ini diangkat menjadi Wakapolrestabes Semarang.

Dia lantas ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013. Tak lama, Listyo kembali ditarik ke Ibu Kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014.

Listyo pun dipercaya menjadi ajudan presiden selama sekitar dua tahun. Lepas dari penugasan sebagai ajudan Jokowi, Listyo diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2016. Di wilayah ini, ia bertugas dua tahun.

Setelah itu, Polri menariknya ke markas besar untuk menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019.

Periode penting jabatannya adalah saat ia menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada 2011. Saat Listyo bertugas di Solo, Jokowi menjabat Wali Kota.

Di wilayah ini, Listyo pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah, 2011.

Setahun kemudian, Listyo dimutasi ke Jakarta untuk mengisi posisi Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada saat yang sama, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menang di Pilkada DKI 2012.

You might also like