TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Nazaruddin Bebas, Barang Rampasannya Dilelang KPK

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar menghormati keputusan Kementrian Hukum dan HAM yang telah membebaskan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun, Lili menegaskan, KPK tidak pernah memberikan status justice collaborator(JC) kepada Nazarudin.

“Terkait bebasnya Nazarudin, bahwa memang KPK tidak pernah menerbitkan status JC kepada yang bersangkutan, karena dulu juga kepada LPSK diajukan dan LPSK juga menolak serta koordinasi kepada KPK dan tidak pernah terbitkan surat JC, ” tegas Lili saat dikonfirmasi di Gedung KPK Jakarta, Kamis (13/8).

Lebih lanjut Lili menerangkan, KPK memang pernah menerbitkan dua surat keterangan yakni pada 09 Juni 2014 dan 21 Juni 2017. Namun, surat yang KPK terbitkan adalah surat keterangan bekerjasama untuk Nazaruddin karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Kemudian perkara proyek pengadaan KTP-elektronik di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Selain itu, Nazaruddin juga telah membayar lunas denda ke kas Negara.

Dalam surat keterangan bekerja sama tersebut, juga menegaskan KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC. “Ini yang  kemudian jadi alat bagi Nazarudin untuk ajukan permohonan dapatkan hak sebagai warga binaan, ” ucap Lili.

Namun, lanjut Lili, pemberian remisi kepada Nazarudin merupakan domain dari Kemenkumham. Dalam hal ini, KPK tidak dapat mengintervensi.

“Karena mereka punya kewenangan tentu punya pertimbangan surat ini pernah jadi petunjuk untuk mereka memberikan sejumlah hak untuk warga binaan, ” terang Lili.

Nazarudin resmi bebas murni, Kamis (13/8) seusai melakukan bimbingan cuti jelang bebas sejak 14 Juni lalu dan berakhir 13 Agustus. Bimbingan cuti diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.

Nazarudin mengaku, bersyukur telah bebas murni dan ke depan akan lebih banyak fokus kepada kegiatan keagamaan. “Semua bagi saya ini perjalanan yang harus saya lewati. Yang pasti saya bersyukur, alhamdulillah. Semua ini ada hikmahnya. Ke depan saya lebih fokus bagaimana mengejar akhirat,” katanya.

Dia pun mengaku berencana membangun masjid dan membangun pesantren di Bogor. “Kalau soal di dunia, biar Allah yang ngatur, karena yang penting saya fokus saja mengejar akhirat, bagaimana bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, ke depannya akan saya lakukan,” katanya.

 

Barang Rampasan Nazaruddin Dilelang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan melelang sejumlah barang rampasan kasus korupsi. Lelang dilaksanakan pada Selasa (26/1) dengan batas akhir penawaran pukul 13.00 WIB (waktu server) alamat domain www.lelang.go.id.

“KPK kembali melaksanakan lelang barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (4/1).

Dia mengungkapkan bahwa barang rampasan yang dilelang itu berasal dari perkara yang menjerat mantan bendahara Demokrat, Muhammad Nazarudin. Dia melanjutkan, lelang dilakukan sebagai upaya untuk terus memberikan pemasukan kepada negara melalui pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

Nomor: 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terpidana Muhammad Nazaruddin. Sedangkan, objek lelang antara lain satu bidang tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Abdullah Syafii di Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Nilai limit aset Rp 14,3 miliar dengan uang jaminan Rp 3 miliar.

Barang lelang lainnya adalah satu bidang aset tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 yang terletak di Kompleks Kejaksaan Agung, Pasar Minggu. Harga limit Rp 2 miliar dengan uang jaminan Rp 415 juta.

Aset lainnya, yakni satu unit tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aset memiliki harga limit Rp 1,9 miliar dengan uang jaminan Rp 400 juta.

“Tempat lelang di KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat. Penetapan pemenang setelah batas akhir penawaran,” kata Ali lagi.

“Sebagai upaya untuk terus memberikan pemasukan kepada negara melalui pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi, KPK akan melaksanakan lelang barang rampasan,” ujar Ali Fikri di Jakarta, Senin (4/1).

Ali mengatakan, lelang yang akan dilakukan tak dihadiri oleh peserta lelang. Lelang akan dilakukan melalui aplikasi Lelang Internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

Tiga aset yang akan dilelang adalah:

1. Satu bidang tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Abdullah Syafii No. 19 RT 004 RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, tercatat sesuai SHM No. 1190/Manggarai Luas 187M2 dan SHM No. 1191/Manggarai Luas 123M2 dengan harga limit Rp 14.349.705.000 dan uang jaminan Rp 3 miliar.

2. Satu bidang aset berupa tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J No. 9 Pasar Minggu Selatan dengan harga limit Rp 2.066.546.000 dan uang jaminan Rp 415 juta.

3. Satu unit tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT 010/04 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. (BB No. 1023), tercatat sesuai SHM No. 3020/Pejaten Barat Luas 127M2 dengan harga limit Rp 1.908.908.000 dan uang jaminan Rp 400 juta.

Pelaksanaan lelang akan dilakukan dengan cara penawaran Closed Bidding pada Selasa (26/1) akan datang. Batas akhir penawaran pukul 13.00 WIB waktu server. Alamat domain https://www.lelang.go.id.

“Persyaratan selengkapnya dapat diakses melalui tautan link https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lelang-barang-rampasan/2011-pengumuman-lelang-barang-rampasan-negara-301220,” tutur Ali.

You might also like