TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

PT Sritex Bantah Dapat Rekomendasi Urus Bansos Dari Gibran Anak Joko Widodo

Mendadak nama Gibran menjadi trending Twitter. Ramai diperbincangkan di jagad maya, isu terkait Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga terseret dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos).

Gibran disebut diduga merekomendasikan PT. Sritex untuk ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (Bansos). Dalam perjalanannya, PT. Sritex berjalan di bidang pembuatan tas yang dalam proyek bansos ini digunakan untuk membungkus sembako sebanyak 10 juta kantong.

Isu tersebut bermula dari hasil investigasi Majalah Tempo berjudul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara”, mengungkapkan rentetan para pejabat negara terseret dalam lingkup korupsi paket bansos. Bahkan, DPR, BPK, dan Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, juga disebut-sebut.

Berikut artikel lengkap lengkap dari Majalah Tempo berjudul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara”.

Dua hari sebelum diterungku di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat pagi, 27 November lalu. Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Juliari melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak Corona virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepada Tempo di kantornya pada Selasa, 15 Desember lalu, Muhadjir mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meminta tahun depan bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai selama enam bulan. “Presiden bilang bansos sembako sudah cukup,” kata Muhadjir. Rencananya, duit yang dibagikan per bulan bernilai Rp300 ribu.

Menurut Muhadjir, pemberian bantuan sosial membetot perhatian Jokowi sejak awal. Menjelang Lebaran lalu, misalnya, Jokowi kerap menelepon Muhadjir ataupun Juliari untuk mengecek kelancaran penyaluran bantuan bahan pokok. “Kadang jam sebelas malam Presiden menelepon,” ujarnya.

Pemerintah memberikan bansos bahan pokok di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan alasan duit tunai bakal digunakan untuk mudik.

Sehari seusai pertemuan di Istana, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengumumkan Juliari menjadi tersangka penerima suap bantuan sosial. Sebelumnya, KPK mencokok pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso, dan sopirnya; Sanjaya, Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar, Maddanatja; broker Harry van Sidabukke; serta beberapa orang lain di Jakarta dan Bandung. “Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu pukul 02.00 di salah satu tempat di Jakarta,” kata Firli.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Tempat Bernaung Sementara di Gor Tanah Abang, Jakarta, Juni 2020.TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

KPK menyita duit Rp14,5 miliar dalam penangkapan tersebut. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Harry sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap.

Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10 ribu dari paket
bahan pokok seharga Rp300 ribu. Selama delapan bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp6,464 triliun yang disalurkan. “Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko,” ujar Firli.

Pada Ahad dinihari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada komisi antikorupsi. Setelah diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. “Mohon doanya,” kata Juliari kepada para pewarta.

Program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, yang terdiri atas 14 tahap, dua di antaranya buat komunitas, diduga dirancang untuk menjadi proyek bancakan. Mendasarkan pada regulasi kedaruratan bencana, Kementerian Sosial pada Rabu, 8 April lalu, menetapkan mekanisme penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia paket bahan pokok, penyedia goodie bag, hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke kelompok penerima manfaat.

Memilih vendor, Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus yang beranggota Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, serta dua pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dua pengusaha dan seorang sumber di Kementerian Sosial bercerita, tim Juliari kerap menggelar pertemuan dengan calon rekanan di restoran Sate Khas Senayan di seberang gedung Kementerian Sosial, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan, Matheus dan Adi meminta fee Rp10 ribu per paket.

Menurut sumber yang sama, duit itu diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kementerian Sosial. Mereka bercerita, belakangan Matheus dan Adi meminta tambahan upeti, selain Rp10 ribu untuk Juliari Batubara, sebesar 10-12 persen dari nilai pengadaan. Penyebabnya, paket itu ada pemiliknya, yakni sejumlah politikus dan pejabat pemerintah.

Cerita dua pengusaha itu dibenarkan oleh dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit dari perusahaan yang ditunjuk Juliari. Keduanya mencontohkan, tiga perusahaan, yaitu PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri, diduga memenangi paket yang “dimiliki” seorang pemimpin komisi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut keduanya, ada pula jatah untuk seorang ketua komisi di DPR dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Tempo menelusuri sejumlah pernsahaan yang ditunjuk langsung dan mendapat lebih dari 1 juta paket. Tiga di antaranya adalah PT Anomali Lumbung Artha, yang mendapat 1,506 juta paket; PT Famindo Meta Komunika dengan 1,23 juta paket; dan PT Integra Padma Mandiri, yang beroleh 1,5 juta paket. Anomali dan Famindo sama-sama berkantor di Gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701.

Berdasarkan akta perusahaan Anomali Lumbung Artha, perusahaan itu baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Juli lalu. Namun Anomali mendapat pengerjaan paket pada tahap III atau sekitar April dan Mei. Sedangkan Integra Padma Mandiri, yang berdiri pada 3 Agustus lalu, mendapat paket tahap IX atau pada Agustus-September. Empat hari setelah Integra disahkan, giliran Famindo Meta Komunika yang mendapat pengakuan negara. Famindo ikut mengadakan paket bahan pokok tahap VIII atau tak lama setelah perusahaan itu berdiri.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pun mempertanyakan kelayakan perusahaan yang ditunjuk langsung. “Apakah mereka (vendor) itu laik? Atau perusahaannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan?” kata Alexander pada Senin, 14 Desember lalu.

Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. Dua anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Padahal, semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil-menengah.

Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. “ltu bagian anak Pak Lurah,” tutur seorang di antaranya.

Sebutan “Pak Lurah” mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bantuan sosial sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. “Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor,” kata Juliari.

Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritex sebanyak 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto tak merespons saat dimintai konfirmasi. Begitu pula Gibran Rakabuming Raka-baru saja memenangi pemilihan Wali Kota Solo, dia tak merespons pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya. Juru bicara relawan Gibran, Kuat Hermawan, sempat mengirimkan pesan balasan ketika dimintai tanggapan. Namun dia buru-buru menghapus pesan tersebut.

PDIP No Comment

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

“Belum (dengar soal Gibran terlibat skandal bansos), masih di Dapil mengevaluasi pilkada,” kata Hendrawan kepada IDN Times, Minggu (20/12/2020).

Hendrawan juga enggan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi bansos yang disangkakan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara itu, mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020.

No comment,” kata Hendrawan singkat.

 

Bantahan PT Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menyatakan kontribusi perseroan dalam program bantuan sosial (bansos) berbentuk bahan pokok tidak berasal dari rekomendasi anak presiden Joko Widodo, Walikota Surakarta Terpilih Gibran Rakabuming.

Salah satu media nasional menyebitkan, Sritex diduga menerima rekomendasi khusus dari anak Presiden Joko Widodo. Namun demikian, perseroan menyatakan partisipasi dalam program tersebut dimulai dari pertemuan antara pihak Kementerian Sosial (Kemensos) dan perseroan.

“Sritex mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Pada saat itu kami disampaikan bahwa kebutuhannya mendesak alias urgent,” kata Head of Corporate Communication Sritex Joy Citradewi media , Minggu (20/12/2020).

Joy menambahkan Kemensos kemudian melakukan pesanan dalam jumlah besar sekitar 1 bulan setelah pandemi. Meski begitu dirinya tidak dapat menjabarkan jumlah pesanan maupun nilai kontrak yang diterima pihaknya dengan pemerintah. Hal ini lantaran kontrak antara Kemensos  dan Sritex memiliki pasal kerahasiaan.

You might also like