PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Polisi Terima Pelaporan Atas Sekum FPI Munarman, Tapi Tolak Laporan Balik Munarman

Sekelompok orang yang menamakan Barisan Ksatria Nusantara melaporkan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan berita bohong.

“Maka dari itu keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat maka itu harus dibuktikan dengan hukum,” kata Ketua Barisan Kstaria Nusantara, Zainal Arifin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020).

Menurut Arifin, pernyataan dan narasi yang dibangun FPI tersebut tak berdasar. Ia menuturkan, seluruh masyarakat perlu untuk menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Sehingga, lanjut Arifin, pernyataan Munarman yang tidak bisa dibuktikan secara hukum itu sarat akan adu domba dan fitnah. Itu sebab, ia menuturkan bahwa langkah pelaporan tersebut sebagai cara untuk mengantisipasi pernyataan sesat lainnya.

“Dalam rangka untuk bagaimana kebohongan-kebohongan itu bisa dihentikan,” ucap dia.

“Seorang warga sipil tidak boleh menjustifikasi sebelum ada keputusan hukum. Apalagi tidak disertai barang bukti,” tambah Arifin.

Zainal sebagai pelapor dari kasus tersebut merupakan mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Laporan ini tertuang dalam LP/7557/XII/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ.

Munarman dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 Jo, Pasal 45 Ayat 22 UU ITE, pasal 14 15 UU No 1 Tahun 1996 Peraturan Hukum Pidana. Pasal 160 KUHP.

“Kami mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu semua diberlakukan sama,” ucap dia.

 

Laporan Balik Munarman Ditolak

Sebaliknya, Polda Metro Jaya menolak laporan yang dibuat tim kuasa hukum Munarman terkait dugaan pencemaran nama baik, Rabu (23/12).

Kuasa hukum Munarman, Kurnia Tri Royani, menyatakan pihaknya ingin melaporkan Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin serta seseorang bernama Muhammad Rofii Mukhlis.

“Kami sudah menemui pihak pelayanan masyarakat di sini, setelah sedemikian alot kita lakukan penjelasan kepada mereka tentang duduk persoalan dan kronologis, ternyata kita tidak diterima,” kata Kurnia di Polda Metro Jaya, Rabu (23/12).

Kurnia menyatakan polisi beralasan pihaknya sudah cukup mengirim surat ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Jadi dianggap itu cukup, sedangkan kami mengharapkan ada tanda terima dari pihak sini kan, bahwa laporan kami tersebut diterima,” ujarnya.

Kurnia menyebut penolakan ini bentuk diskriminasi hukum. Pasalnya, laporan yang dibuat Zainal Arifin terhadap Munarman telah diterima polisi.

“Kok bisa mereka melakukan pelaporan diterima, sementara kita melaporkan atas hal tersebut tidak diterima. Jadi ini ada semacam diskriminasi hukum dan itu jelas,” kata Kurnia.

You might also like