PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Pemerintah Perlu Kajii Rencana Akuisisi Pegadaian Dan PMN Jadi Anak Perusahaan BRI .

JAKARTA – Rencana Kementerian BUMN meleburkan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk butuh kajian secara komprehensif. Sebab, aksi korporasi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) BUMN dan mengganggu iklim kerja internal perusahaan.

Direktur Pascasarjana Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Suhardi Somomoeljono, menilai rencana aksi korporasi BUMN tersebut harus disertai dengan kajian secara mendalam dan transparan. Pertama, terkait kinerja perusahaan plat merah tersebut. Kedua, harus ada analisa terhadap perspektif bisnis. Ketiga, dari sisi historis.

“Rencana penggabungan itu juga harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujar Suhardi dalam pernyataan tertulis yang diterima redkasi FORUM, Jumat (18/12).

Suhardi menilai rencana pembentukan holding company oleh Kementerian BUMN itu melanggar Pasal 77 Huruf c UU BUMN. Apabila dipaksakan, lanjutnya, akuisisi tersebut bisa juga merugikan Pegadaian serta seluruh karyawannya.

Menurut Suhardi, keberadaan Pegadaian telah memberikan banyak kemudahan bagi kalangan rakyat kecil dalam sektor pembiayaan. Namun, jika rencana holding company atau akuisisi ini terwujud, secara hukum statusnya akan berubah menjadi perusahaan terbuka sebagaimana induk holding.

Direktur Pascasarjana Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Suhadi Somomoeljono

Pegadaian sebagai BUMN heritage company telah berdiri selama 119 tahun dan mandiri dengan kondisi saat ini. Perseroan juga berperan penting dan strategis bagi perekonomian sebagai perpanjangan tangan negara bagi rakyat kecil.

Dukung UMKM

Seperti diketahui, rencana pembentukan perusahaan induk BUMN untuk UMI dan UMKM kembali mencuat setelah Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, pada akhir bulan lalu.

Dalam seminar daring di Jakarta, akhir pekan lalu, Erick kembali menegaskan kembali rencana penggabungan PMN dan pegadaian di bawah BRI. Dia menegaskan tujuan konsolidasi Bank BRI, PT PNM, dan Pegadaian adalah untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

Menteri BUMN menjelaskan bahwa nanti terlihat pelaku UMKM yang unbankable, saat ini pinjamannya mencapai 2–10 juta rupiah. Kemudian, nanti kalau pinjaman 20–30 juta rupiah itu dibantu oleh Pegadaian. Kalau pelaku UMKM tersebut sudah bisa melakukan pinjaman 50 juta rupiah, Bank BRI yang masuk.

“Jadi, memang suka tidak suka keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN,” Ungkap Erick.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memperingatkan pemerintah berhati-hati terhadap rencana skema holding tersebut. Diperlukan kajian komprehensif atas rencana penggabungan perusahaan BUMN tersebut. Selain itu, rencana ini juga harus berjalan transparan dan diumumkan kepada publik.

“Jangan sampai proses ini memunculkan permainan. Seluruh nasabah Pegadaian harus diberitahu secara resmi terkait rencana penggabungan ini,” kata Jerry belum lama ini.

Selain itu, Jerry berpendapat proses akuisisi ini memang sangat rawan terhadap para nasib karyawan. Karena itu, dia berharap Menteri BUMN memikirkan mereka. “Nasib para pegawai harus dipikirkan juga, jangan sampai proses ini membawa dampak negatif terhadap mereka. Bagi saya ini pengurangan pegawai secara diam-diam,” tandas Jerry. (afd)

You might also like