PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Mantan Plt Kadis dan Kabid Pendapatan PPKD Labusel Divonis Masing-masing 1 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai oleh Safril Batubara telah menjatuhkan hukuman kepada Kedua terdakwa yakni, mantan Plt Kadis PPKD Labusel Marahalim Harahap dan Kabid Pendapatan Salateli Laoli dalam perkara Dana Bagi Hasil PBB Labusel dengan hukuman 1 tahun dan denda 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Putusan tersebut dibacakan dalam ruang sidang Cakra 2 dihadapan Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU) dikomandoi Henrik Sipautar dan penasehat hukum kedua terdakwa yakni, Pris Madani, SH., M.Kn. Jumat ( 04/12/2020).

Usai membacakan putusan pidana terhadap kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim Safril memberikan kesempatan kepada JPU dan PH kedua terdakwa untuk mempergunakan haknya melakukan upaya hukum  menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Pris Madani, SH., M.Kn. selaku PH kedua terdakwa ketika dimintai tanggapannya terhadap putusan Majelis Hakim, menyatakan : menurutnya terkait dengan putusan majelis hakim, ada beberapa catatan, pertama, bahwa majelis hanya fokus pada penyalahgunaan kewenangan. Kedua Terdakwa melalui PERBUP No. 84.C Tahun 2011 dan PERBUP No. 42 Tahun 2014 menggunakan Biaya Pemungutan untuk Insentif dengan alasan bahwa Pemkab Labusel tidak diberikan pelimpahan kewenangan dalam hal penagihan PBB Sektor Perkebunan, menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur KDH Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II.

Menurut PH Kedua terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa meskipun tidak adanya pelimpahan kewenangan, Pemkab Labusel tetap sebagai Pemungut Pajak PBB sebagaimana Penjelasan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. “Adapun Peraturan menteri Keuangan sebagaimana rujukan nomor 1007 Tahun 2000 itu sumber hukumnya adalah Pasal 14 UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana dalam penjelasan tersebut, tidak dilimpahkan kewenangan penagihan, tetapi Pemkab Labusel dinyatakan sebagai Pemungut Pajak, ” papar Pris pada wartawan di parkiran gedung PN Medan.

Lanjut Pria yang kedua, majelis hakim tadi tidak ada menyebutkan apa dasar hukum tidak diperbolehkannya Terdakwa dan/atau Pemiab Labusel memanfaatkan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan untuk Insentif, Majelis Hakim hanya menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya. Karena terdakwa tidak memiliki peran dalam pemungutan PBB Sektor Perkebunan.

Padahal faktanya, Kedua terdakwa memiliki peran dalam pemungutan PBB Sektor Perkebunan, dimana perannya adalah mendistribusikan SPPT berdasarkan DHKP Tahun 2013, 2014 dan 2015 yang diperoleh dari KPP Pratama Rantau Prapat, pertanyaannya, jika tidak didistribusikan apa ya negara akan mendapatkan penerimaan dari PBB Sektor Perkebunan jika mereka tidak mendistribusikannya.

Kemudian untuk apa Pemerintah Pusat mentransfer DBH PBB Sektor Perkebunan dengan imbangan sesuai dengan perannya masing-masing, jika Kedua terdakwa tidak memiliki Peran? Itukan pertanyaan logis yang harusnya juga menjadi pertimbangan hakim, toh faktanya itu terbuti dalam Persidangan, lanjut Pris,” katanya.

Dikatakan Pria yang Ketiga, bahwa Majelis Hakim juga tidak menyentuh adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sumut pada Tahun 2015 yang menyatakan pengunaan Biaya Pemungutan untuk Insentif itu adalah pemborosan, bukanlah Kerugian Keuangan Negara,” ucap Pris.

Keempat, “tentang Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa seluruh uang insentif telah dikembalikan bahkan pada waktu 193 hari sebelum BPKP Sumut  merilis penghitungan Kerugian Keuangan Negara, artinya tidak ada factual loss, kalau begitu apanya yang dihitung,” tandasnya (PH kedua terdakwa).

“Majelis Hakim hanya merujuk pada hasil perhitungan dari BPKP perwakilan kantor Sumatera Utara. Ketika ditanya tentang hukuman 1 tahun yang diterima kedua terdakwa, Pris akan berkordinasi dengan keliannya apakah tidak menerima atau menerima. Kami belum bisa menjawabnya, ” pungkas Pris. (Apri)

You might also like