TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Lampu Kuning Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi

Pilkada serentak kali ini berbeda dengan gelaran serupa sebelumnya. Tahun ini Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Pilkada tahun ini juga akan mencetak sejarah di kepemiluan Indonesia karena menyerentakkan 270 pemilihan. Sebanyak 100.359.152 orang di 309 kabupaten/kota tercatat sebagai pemilih. Dari jumlah itu, 17 daerah merupakan daerah zona merah, 215 zona oranye, 67 zona kuning, dan 10 zona hijau.

Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak dengan 23 kabupaten/kota yang menghelat pilkada, dengan beberapa daerah tercatat berada di zona merah. Tantangan dan dinamika penyelenggara dan peserta pilkada diulas mendalam dalam liputan khusus ini.

Dilema Pilkada di Tengah Corona

Ada 309 kabupaten/kota yang akan terlibat pilkada. Dari jumlah itu, 17 daerah merupakan daerah zona merah, 215 zona oranye, 67 zona kuning, dan 10 zona hijau.

Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari. Masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk mengikuti ajang lima tahunan ini meskipun di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Pemerintah, DPR dan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menyepakati hari pemungutan suara jatuh pada 9 Desember 2020. Pilkada tahun ini akan mencetak sejarah di kepemiluan Indonesia karena menyerentakkan 270 pemilihan. Sebanyak 100.359.152 orang di 309 kabupaten/kota tercatat sebagai pemilih dalam pemilihan ini.

Sebelumnya, sejumlah ahli epidemiologi mengingatkan pemerintah akan pelbagai risiko yang membayangi saat Pilkada Serentak 2020 tetap digelar kendati di tengah pandemi virus corona. Ragam masalah itu mulai dari potensi lonjakan kasus, kesiapan fasilitas kesehatan hingga, kekosongan peraturan daerah terkait penanggulangan Covid-19.

Potensi kerumunan saat pencoblosan, menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Laura Navila Yamnani harus jadi catatan khusus pemerintah. Apalagi setelah itu juga ada waktu libur panjang. Menurutnya, kasus positif Covid-19 berpotensi melonjak dan bakal membahayakan jika pemerintah abai.

“Ini kan yang membahayakan pada bulan Desember akan ada dua event besar, Pilkada dan libur panjang yang mungkin lebih panjang dari sebelumnya karena kumulatif mengganti yang Idul Fitri,” kata Laura.

Laura berujar, pemerintah harus membuat rencana berlapis berikut skenario untuk memastikan agar penanganan pasien Covid-19 tidak membuat kewalahan tenaga kesehatan. Salah satu rencana, bisa dengan memetakan kesiapsiagaan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Skenario yang dibuat, lanjut dia, juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara masif.

Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan aturan main 3M berupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan merupakan suatu keharusan demi mencegah penularan Covid-19.

Kendati begitu, ia menekankan wilayah yang tidak menyelenggarakan Pilkada bukan berarti bisa lebih kendur. Pengawasan serupa tetap wajib diberlakukan.

Selain itu, ia menganggap terdapat kekosongan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan Covid-19 di sejumlah wilayah yang menggelar Pilkada. Perda yang dimaksud ini berisi ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19.

Petugas enggunakan masker, pelindung wajah, dan kaos tangan memberikan surat suara kepada calon pemilih saat simulasi nasional pemungutan suara Pilkada serentak di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (31/10/2020). (Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

“Di daerah Pilkada enggak ada Perda, kerumunan boleh. Enggak ada larangan berkerumun di daerah pemilu,” imbuh dia.

Grafik kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, beberapa hari terakhir kasus positif selalu mencapai angka 4.000-an per harinya.

Pada Rabu 25 November 2020, data memperlihatkan penambahan 5.534 kasus positif, sehingga akumulasi mencapai 511.836 kasus infeksi virus corona. Penambahan ini memecah rekor harian terbanyak 5.444 kasus pada 13 November 2020 lalu.

Lima provinsi menempati daftar teratas peningkatan pasien positif harian antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan, Sulawesi Selatan. Empat daerah di antaranya kecuali DKI Jakarta diketahui ikut menggelar Pilkada.

Di samping itu, sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas KPU dan Bawaslu yang terinfeksi virus corona selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada Agustus lalu, 96 orang petugas pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali dinyatakan positif Covid-19.

Kasus Covid-19 di kalangan penyelenggara pilkada juga terjadi di Agam dan Bukittinggi, Sumatera Barat serta Depok, Jawa Barat.

17 Daerah Masuk Zona Merah Corona

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebagian besar zona merah atau wilayah berisiko tinggi penularan virus corona merupakan daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Deputi I Bidang Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja menyebut 17 dari 28 zona merah Covid-19 ikut menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Dari peta zonasi per 15 November, ada 20 daerah yang hijau, 121 kuning, 345 risiko sedang, 28 kabupaten/kota risiko tinggi. Kalau kita lihat khusus di zona pilkada, masih ada 17 kabupaten/kota,” kata Wisnu dalam webinar yang diselenggarakan KPU RI, Rabu 25 November 2020.

Wisnu menjelaskan ada 309 kabupaten/kota yang akan terlibat pilkada. Dari jumlah itu, 17 daerah merupakan daerah zona merah, 215 zona oranye, 67 zona kuning, dan 10 zona hijau.

Sebanyak 17 zona merah Covid-19 di daerah pilkada adalah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara; Kota Payakumbuh, Sumatera Barat; Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau; serta Kota Bandar Lampung dan Pesawaran di Lampung.

Lalu ada Kota Cilegon, Banten; Bandung, Karawang, dan Tasikmalaya di Jawa Barat; Boyolali, Kendal, Pemalang, Sukoharjo, dan Sragen di Jawa Tegah; Barito Timur, Kalimantan Tengah; serta Kutai Kartanegara dan Kutai Timur di Kalimantan Timur.

Meski begitu, Wisnu menyebut kondisi pandemi Covid-19 daerah yang menyelenggarakan dan tidak menyelenggarakan pilkada tak terlalu berbeda.

Ia mengklaim tak ada klaster penularan Covid-19 gara-gara pilkada. Menurut Wisnu, kondisi pandemi di Indonesia baik-baik saja selama tahapan pilkada dilaksanakan.

BERPOTENSI JADI KLASTER: Kerumunan massa pendukung salah satu pasangan calon saat jalan kaki untuk mendaftar ke kantor KPU Kota Mataram, beberapa waktu lalu (lombokpost.jawapos.com)

“Artinya bahwa usaha kita, kerja bareng kita menunjukkan hasil yang selama proses pilkada cukup bagus saya kira mencegah penularan,” tuturnya.

71 Calon 2020 Positif Corona

Sebanyak 71 orang calon kepala daerah yang ikut serta dalam Pilkada 2020 dinyatakan positif virus corona (Covid-19) selama menjalani tahapan di tengah pandemi. Dalam catatan yang disampaikan KPU September lalu, ada 63 orang bakal pasangan calon yang positif Covid-19.

Status itu diketahui dari hasil tes swab yang diserahkan setiap bakal pasangan calon ke KPU daerah saat pendaftaran. Dari jumlah itu, ada tiga orang calon yang meninggal dunia.

Pertama, calon bupati petahana Kabupaten Berau Muharram yang meninggal dunia pada Selasa 22 September.

Kemudian ada calon wali kota Bontang Adi Darma yang meninggal dunia, Kamis 1 Oktober, enam hari setelah dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, ada calon bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh yang berpulang pada Minggu 4 Oktober.

Meski begitu, KPU RI tak mengakui tiga orang tersebut meninggal dunia karena terpapar Covid-19 saat tahapan pilkada. Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut mereka telah sakit sebelumnya.

“Sekali lagi saya sampaikan ini bukan karena kegiatan pilkada mereka, tetapi mereka sudah sakit ketika sedang mendaftar dan meninggal dunia,” tutur Ilham dalam diskusi daring yang ditayangkan akun YouTube Iluni UI, Jumat (23/10).

FORUM mencatat ada delapan calon lain yang terpapar Covid-19. Pertama, calon bupati Malang Heri Cahyono yang positif Covid-19 berdasarkan tes swab pada Jumat 18 September. Ia sempat tak percaya dengan hasil itu dan menunjukkan hasil rapid test nonreaktif di hari yang sama.

Kemudian ada calon bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto yang positif Covid-19, Senin 28 September. Selain itu ada juga calon bupati Bengkalis, Abi Bahrun, yang positif pada Minggu 11 Oktober.

Sementara pada bulan ini, terdapat lima calon lain yang dinyatakan positif Covid-19. Mereka adalah calon wali kota Semarang Hendar Prihadi, calon wali kota Dumai Eko Suharjo, calon gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, calon bupati Indramayu Daniel Mutaqien, dan Calon walikota Depok Mohammad Idris Abdul Somad.

Karena harus isolasi, Eko absen pada Debat Pilkada Dumai, Kamis (12/11). Sementara Daniel tetap mengikuti Debat Pilkada Indramayu secara virtual pada Minggu (22/11).

Calon petahana Pilkada Depok Mohammad Idris Abdul Somad dinyatakan positif Covid-19 usai menjalani tes swab PCR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, pada Rabu 25 November 2020. Tiga hari sebelumnya dia menjalani debat perdana Pilkada Depok.

Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan meski kasus Covid-19 belum menunjukkan pelandaian sejak pertama kali diumumkan Maret 2020 lalu. Per Senin 23 November 2020, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 502.110 orang. Meski begitu, Sebanyak 100.359.152 orang pemilih di 309 kabupaten/kota akan terlibat dalam pemilihan di tengah pandemi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 tak mengganggu penanganan Covid-19 lantaran hari pemilihan tinggal dua pekan lagi.

“Saya minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada. Karena tinggal kurang lebih dua minggu lagi, agar ini juga tidak menggangu pekerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi,” kata Jokowi.

Pendukung Erman Safar ikut iringi ke KPU Bukittinggi (foto ist.)

Dalam kesempatan terpisah, KPU mengajak kalangan pemuda serta kaum milenial untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“KPU tidak bisa bekerja sendiri sangat sulit. Oleh sebab itu kita bersama teman-teman KNPI bisa membantu terlaksananya Pilkada 2020 agar berjalan sukses,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi Pilkada dengan Tema “Pemuda Sukseskan Pemilukada 2020” yang digelar DPP KNPI secara virtual.

Arief juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi. Hal ini perlu di perhatikan dengan mengeluarkan aturan KPU seperti terkait kampanye.

“Kampanye dalam bentuk rapat umum dilarang. Dan yang paling penting adalah pada saat pemungutan suara pemilih akan di atur jam kedatangannya. KNPI dalam hal ini bisa membantu sosialisasi ke masyarakat,” sebutnya.

Ia memastikan bahwa KPU menyediakan tempat cuci tangan, sarung tangan melakukan penyemprotan di tiap-tiap TPS. KPU juga menyakinkan ke semua pihak penyelenggara untuk diperiksa melakukan rapid test. “Semua protokol akan di patuhi dan masyarakat tidak takut untuk hadir ke TPS,” kata Arief lagi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan rakyat Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah ini. Dan ini adalah keputusan politik menjalankan Pilkada menjamin keselamatan masyarakat, penyelenggara di hadapkan dua prinsip.

Pertama, adalah mengurangi interaksi publik. Sedangkan yang kedua, Pilkada mobilisasi pemilih.

“Ini dua prinsip yang bertolak belakang dan tugas berat penyelenggara. Menjadi tugas kita bersama untuk kesuksesan Pilkada 2020,” katanya.

Abhan melanjutkan bahwa langkah Bawaslu mewujudkan Pilkada 2020 adalah menegakkan hukum Pemilu. Dan Bawaslu mendorong peserta hadir dan partisipasi masyarakat, menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap Pilkada Serentak dapat berjalan lancar.  Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan pada sistem demokrasi di Indonesia.

Ia juga memuji persiapan pelaksanaan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 yang dilakukan KPU dan Bawaslu RI. Kendati demikian, legislator dapil Sumatera Utara III ini mengingatkan agar semua tahapan Pilkada harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Meski dilaksanakan di tengah pandemi, pelaksanaan Pilkada harus tetap terjaga kualitasnya, terutama dari sisi partisipasi pemilih tetap bisa meningkat atau setidaknya sama dari pilkada serentak sebelumnya,” sebutnya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di markas Kodam III/Siliwangi, Selasa (11/8) (Foto: Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden)

Karena itu, dia berharap penyelenggara Pilkada perlu memastikan seluruh tahapan Pilkada dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat berjalan sukses dengan memenuhi 3 indikator, yaitu semua tahapan bisa berjalan sesuai peraturan yang ada, partisipasi pemilih tinggi, dan masyarakat aman dari Covid-19.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mewanti-wanti penyelenggara pilkada dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Mari kita semarakkan pesta demokrasi ini dengan aman serta tetap mengutamakan protokol kesehatan di setiap sendinya. Mohon untuk masyarakat dan pihak penyelanggara agar patuh pada peraturan yang telah ditetapkan,” tegas Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, dalam konferensi pers, Kamis 26 November 2020.

Wiku meminta KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19.

“Pastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di tempat pemungutan suara (TPS),” pesannya.

Bagi masyarakat, Wiku meminta agar memperhatikan posisi mengantre sebelum dan sesudah menggunakan hak pilih di TPS. Masyarakat juga wajib memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. “Tertib untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin,” ujarnya. SWU

You might also like