TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

KPU Medan Antisipasi Cluster Covid 19  Pilkada Medan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyebutkan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di Kota Medan tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan untuk menghindarkan penyebaran Covid 19.

Edi Suhartono, Bagian SDM dan Parmas KPU Kota Medan mengatakan, untuk pencegahan penyebaran  covid 19  di TPS KPU Medan dilakukan antisipasi dengan menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan,cek suhu tubuh, dan sarung tangan untuk setiap pemilih. Pihaknya juga menghimbau , baiknya kalau pemilih memakai pulpen sendiri saat hadir di TPS.

Sedangkan untuk penyelenggara di TPS  (KPPS dan Linmas), telah dilakukan rapid test pada 19 November, dan bagi yang menunjukkan hasil reaktif saat tes rapid akan dilakukan tes ulang tanggal 23 November .

Terkait jumlah peserta pemilih, Edi mengatakan, jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2015 sebanyak 1,9 juta; tahun 2019 sebanyak 1.614,573 , dan dalam rapat pleno terbuka tanggal 15 Oktober 2020 DPT tahun 2020 sebanyak 1.601.001 dengan jumlah TPS sebanyak 4.303.

Edi merinci, Jumlah penyelenggara di setiap TPS sebanyak tujuh orang  dan linmas  sebanyak dua orang. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan berdasarkan PKPU jumlah pemilih setiap TPS maksimal 500 orang dari sebelum nya 800 orang.

Ditemui di kantornya pada Selasa 17 November 2020, Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap menjelaskan, dalam melakukan pengawasan terkait pencegahan penyebaran Covid 19, dalam proses pilkada Medan pihaknya membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan covid 19. Kelompok kerja ini melibatkan stakeholders,Pemko Medan,TNI/Polri dan Kejaksaan.

“Memang di awal masih ada beberapa pelanggaran terhadap protokol kesehatan,tetapi akhir akhir ini sudah tidak ada lagi karena telah tumbuh kesadaran terhadap prokes  baik dalam pertemuan maupun kampanye,”ujar Payung harahap.

Terkait pelanggaran yang terjadi Payung Harahap mengutarakan ada beberapa laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran. Beberapa pelanggaran itu ada yang tidak terregristasi dan yang terregistrasi.

Katanya, ada empat laporan masyarakat dan tiga temuan sendiri yang berasal dari Kelurahan/Kecamatan  yang teregistrasi. “Selanjutnya laporan itu ditangani Gakumdu. Namun setelah tidak ditemukan bukti  maka prosesnya dihentikan,”sebut Payung Harahap.

Terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye ( LADK ) Payung menyebut tidak ada penyimpangan. “Semua sesuai,”ujar Payung Harahap.

Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap

Ditempat terpisah, Yunan, Sekretaris GMNI Medan saat dimintai tanggapan terkait potensi kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Medan akibat penyebaran covid 19, mengatakan memang ada dilema antara kebutuhan keselamatan masyarakat dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat melalui kesinambungan pemerintahan dan pembangunan.

Ada kebutuhan restrukturisasi kepengurusan stakeholder pemerintah yang nota bene  bergantilima 5 tahun.

“Bagaimana mungkin kita mengabaikan amanah  UU, walaupun ada wabah covid 19. Itu merupakan edukasi politik bagi masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak demokrasinya dalam menentukan pemimpin di daerah untuk menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” urai Yunan.

Terkait pilkada di tengah Covid,lanjut Yunan, yang terpenting adalah antisipasi yang jitu berupa pengamanan dan pencegahan Covid 19 agar tidak terjadi cluster baru. Sosialisasi dari Paslon, KPU, Bawaslu, maupun Parpol pengusung calon kepada masyarakat harus digencarkan.

“Saya melihat sosialisasi masih kurang. Padahal sosialisasi ini yang harus digenjot, selain kampanye paslon juga kampanye pengamanan dan pencegahan covid 19. Tujuannya agar sukses pilkada terwujud dengan partisipatif pemilih ke TPS.”

Yunan berharap, masyarakat tetap meluangkan waktu untuk memberikan suaranya di TPS-TPS meski masih ada kekhawatiran ancaman Covid-19. Dengan bersabar dalam antrean dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dirinya yakin kekhawatiran adanya cluster baru di TPS-TPS tak akan terjadi.

“Medan bukan hanya milik paslon, tetapi milik kita semua. Dan pilkada ini untuk kepentingan masyarakat Medan. Keberhasilan demokrasi itu dapat diukur dengan angka partipasi yang tinggi,” pungkas Yunan.

Semangat yang sama datang dari  Sri Kumala, 30 tahun, dan Hamdan, 54 tahuh, warga Kota medan. Katanya, dia berjanji akan datang ke TPS saat hari pencoblosan nanti.

“Kalau saya tidak memilih sayang suara kita akan hilang. Yang penting mengikuti protokol kesehatan ,rajin cuci tangan,pakai masker,jaga jarak dan selalu bawa hand sanitaizer,” cetus Sri Kumala.

Meri, 42 tahun, karyawan swasta , warga Kelurahan Menteng, Kota Medan, juga menyampaikan  hal yang sama. “Saya datang,tetapi waktu antirannya saya lihat pas lagi agak sepi. Kalau gak datang sayang suara saya hilang,”kata Meri.

Sementara Muna, warga Kelurahan Pangkalan Mashur Medan, menyatakan hal yang sama. Sebagai warga negara yang baik, ujar wanita 46 tahun yang berjualan makanan di seputar Kejasaan Tinggi Sumatera Utara ini, dia akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada Medan.

“Kita serahkan saja pada Tuhan, yang penting kita taat pada protokol kesehatan,” cetusnya.

You might also like