TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

KPU Babar Optimis, Partisipasi Pemilih Tembus 70 Persen

Meski dilak sanakan di tengah pandemi Corona yang belum mereda, KPU Bangka Barat optimis partisipasi pemilih tembus 70 persen.

Bangka Barat, Forum Keadilan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat optimis angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah pada 9 Desember nanti angka 70 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dari target nasional yakni 77 persen. Kendati demikian diprediksi angka golput dimungkinkan bertambah.

Sekedar diketahui, tiga pasangan calon (paslon) mengikuti kontes pilkada Babar tahun ini. Ketiga paslon tersebut yakni pasangan petahana Markus-Badri (MARI) yang diusung oleh PDIP, kemudian Sukirman-Bong Ming-Ming (BERSANDING)  yang diusung Nasdem dan PKS serta terakhir pasangan Safri-Edy (SIF) yang diusung Gerindra, PAN.

Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari enam kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 66 desa kelurahan. Jarak kabupaten ini ke  ibukota provinsi yakni Pangkalpinang 138 kilometer atau sekitar 2,5 jam jika ditempuh dengan kendaraan roda 4.

Berdasarkan rapat pleno terbuka KPU Bangka Barat, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Bangka Barat,  total jumlah DPT pilkada kabupaten ini sebanyak 134.414. Dengan rincian laki-laki sebanyak 69.144 mata pilih sementara perempuan sebanyak 65.270 mata pilih dengan jumlah TPS sebanyak 400 bilik. Jumlah ini meningkat sekitar 4 persen jika dibanding DPT pada tahun 2019 yang total sebanyak 128.716 mata pilih dengan jumlah TPS 400 bilik.

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi, dikonfirmasi, Rabu 25 November 2020,  mencermati ancaman golput pilkada Babar akibat di tengah Pandemi Covid-19. Ia mengaku, pihaknya sudah membuat analisa termasuk langkah-langkah guna mencapai target persentasi partisipasi pemilih termasuk meminimalisir angka golput.

Menurut Pardi, dengan melihat animo masyarakat pada saat debat publik di berbagai tayangan termasuk di medsos harapan itu menurut Pardi ada. Sebagai contoh, jika debat publik paslon jadi ukuran, untuk akun KPU saja viewer nya mencapai 7.000 an, belum dari media sosial yang lain. Cuma sedikit pertanyaan, menurutnya apakah antusias yang menyaksikan debat publik tersebut masyarakat Bangka Barat saja atau malah lebih banyak masyarakat di luar Bangka Barat.

Ditambahkannya setidaknya ada tiga parameter penyebab angka ketidakpuasan masyarakat sehingga mempengaruhi datang untuk mencoblos di TPS. Pertama, karena pilkada tahun ini dalam kondisi Pandemi Covid-19. Kedua, kinerja pemerintah daerah sebelumnya yang mungkin dianggap kurang memuaskan. Ketiga, kurangnya sosialisasi KPU menyampaikan informasi ke masyarakat berkaitan dengan pilkada tahun ini.

“Tapi kalau terkait yang ketiga ini kita KPU merasa sudah maksimal, selebihnya faktor eksternal dan ini tidak bisa kita ukur,” ujar Pardi.

Pardi mencontohkan, dalam pileg tahun lalu, angka ketidaksukaan masyarakat untuk memilih sekitar 15-16 persen. Dalam bahasa Bangka sering diungkap dengan istilah ‘dak kawa nyusah’ (tidak mau  susah alias tidak mau tahu).

“Kita yakin angka ini 15-16 persen ini tidak berubah di pilkada tahun ini. Tapi kalau ada faktor takut covid katakan 10 persen bisa angka ini jadi 25 persen,” terang Pardi. Belum lagi kata ditambah kata Pardi figur paslon yang tidak menyenangkan dimata calon pemilih.

Disinggung soal putaran, ia mengatakan, sistem pilkada provinsi Babel berbeda dengan pilkada DKI Jakarta.

“Kalau pilkada putaran ke-2 sistemnya lebih +1 siapa yang menang, istilahnya single mayoriti 50 + 1,” ujarnya.

Namun untuk potensi pemungutan suara ulang selagi suara tergugat selisihnya 2 persen bisa dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) setelah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Namanya PSU atau pemungutan suara ulang dan ini nanti ditiap TPS yang yang digugat berdasarkan penetapan MK. Jadi istilahnya pemungutan suara ulang bukan pilkada ulang,” tandas Pardi.Rudy (Bangka Belitung)

You might also like