PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Hakim PN Medan Tolak Permohonan TPPU Terhadap PT Alami Agro Industri

Majelis hakim Peradilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Abdul Aziz dibantu hakim anggota Dominggus Silaban dan Dahlia Panjaitan dalam amar putusannya,  Senin (7/12/2020), menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Alami Agro Industri (AAI) yang dikuasakan kepada Advokat Dunantara Simorangkir dan Rony Tobing SH yang digelar di ruang sidang cakra 6.

Didalam amar putusan majelis hakim yang dibacakan oleh Dominggus Silaban menyatakan, pertimbangan hukumnya menolak permohonan PKPU pemohon tidak dapat dikabulkan dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan tuntutan hutang- hutang yang harus dibayarkan Termohon. Selain itu dalam pembuktian surat – surat piutang oleh  pemohon merupakan potocopy tidak ada aslinya. Sehingga tidak dapat diterima.

Kemudian dalam pemindahan piutang debitur dan kreditur lain atau jual-beli dinotaris pihak debitur tidak diberitahu sehingga hali itu tidak dibenarkan menurut majelis hakim didalam amar putusannya tersebut. Sehingga majelis hakim berkeyakinan menolak permohonan PKPU tersebut.

Selain itu,  majelis hakim juga menerangkan dalam amar putusannya, bahwa biaya-biaya yang terjadi menyangkut perkara PKPU tersebut dibebankan kepada Pemohon.

Ketika dimintai tanggapannya terhadap putusan majelis hakim Niga tersebut, kuasa PT Alami Agro Industri yakni, Dunantara Simorangkir dan Rony Tobing SH mengaku sangat mengapresiasi.

“Kami sangat- sangat mengapresiasi putusan hakim tersebut. Dari kacamata kami melihat penilaian hakim itu sudah objektif dan bijaksana dalam menolak permohonan Pemohon,”  ucap kedua Kuasa PT Alami Agro Industri tersebut.

Dikatakan Diantara, “majelis hakim juga melihat, sangat jeli dalam pengambilan alih penagihan utang – utang terhadap klaein kami tanpa pemberitahuan itu perbuatan tidak dibenarkan. Apalagi memasukkan kreditur lain dalam penagihan,” jelasnya.

“Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan tuntutannya atau permohonannya. Bahkan menggunakan potocopy sebagai alat bukti tanpa ada aslinya,” papar Dunantara.

“Jadi kami melihat bahwa dasar majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohonan PKPU Pemohon adalah Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya di persidangan,” pungkas Dunantara dan Rony mengakhiri tanggapannya. (apri)

You might also like