TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

BPN Kanwil Jateng Tunggu Menteri Terbitkan Diskresi Pengadaan Tanah Tol Semarang Demak

 

Semarang,-Forum keadilan.com. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil berencana mengambil diskresi kebijakan mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengadaan tanah demi kelancaraan rencana integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Jalan Tol Semarang-Demak.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor ATR/BPN Jawa Tengah, Ir Embun Sari didampingi Bagas Wibowo Kasubbag Umum dan Hubungan Masyarakat dalam wawancara dengan wartawan di ruang kerjanya Kantor Kanwil ATR/BPN Jalan Mangunsarkoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/12/2020)

Sebagaimana diketahui proses pengadaan tanah di Proyek Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak hampir beberapa tahun terkendala adanya kepemilikan hak atas tanah dari warga. Namun tanah tersebut telah hilang atau musnah karena tergenang air rob menjadi laut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU Pertanahan Agraria, tanah tersebut dianggap telah musnah. Namun warga tetap menuntut ganti rugi karena merasa memegang sertifikat hak atas tanah tersebut.

“Kami sudah menyampaikan permohonan arahan ke Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah merapatkan (menggelar rapat,red), sudah membahas soal ini (Pengadaan tanah,red) dan hasil rapat itu pak Menteri menyatakan saya mau ambil diskresi katanya begitu, saya mau ambil diskresi,” ujar Kepala ATR/ BPN Kanwil Jateng Embun Sari.

 

Menteri Sofyan Djalil, lanjut Embun, menyampaikan bahwa dirinya siap mengambil diskresi untuk masyarakat yang jelas-jelas masih mengusahakan tambaknya betul-betul untuk hidupnya. Pasalnya, tanah yang tergenang banjir rob dan hilang dimanfaatkan warga pemilik lahan untuk tambak budidaya ikan.

“Terhadap hal ini akan diambil diskresi oleh pak Menteri, Pak Menteri waktu itu menyampaikan ke Dirjen Pengadaan Tanah untuk menyiapkan satu surat keputusan oleh Pak Menteri,” ujar Embun Sari yang pernah menjabat Direktur Pengukuran Tanah Kementrian ATR/ BPN ini.

ini dilakukan Menteri Sofyan Djalil untuk membantu masyarakat pemilik tanah yang masih mengusahakan tanahnya yang tenggelam oleh air rob untuk budidaya tambak ikan.

Jika Pak Menteri sudah mengeluarkan keputusan, menurut Embun, apapun itu maka Kantor Kanwil ATR BPN Kanwil Jawa Tengah selaku pelaksana pengadaan tanah langsung akan melanjutkan ke tahap berikutnya. “Karena kami telah menyiapkan dan menginventarisasi data secara baik,” paparnya.

Sebelumnya, saat menghadapi masalah tanah warga yang hilang karena terendam air rob dan kini menjadi laut dengan kedalaman nyaris 3 meter, Embun Sari berkirim surat ke Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil untuk meminta petunjuk untuk mencari solusi atau jalan tengah antara masyarakat pemegang hak untuk mendapatkan hak ganti rugi.
Hal ini menyikapi masih adanya terkendala dengan UU PA sampai dengan aturan pelaksananya yang menyatakan bahwa yang kalau sudah tergenang air itu sudah dinyatakan musnah“Kami juga setelah beberapa bulan yang lalu sudah mohon petunjuk ke kementrian karena kembali lagi kalau kita di daerah ini kan hanya pelaksana Jelas kami melaksanakan ketentuan dan aturan, jadi harus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan, tegasnya.
“Yang bisa melakukan diskresi hanya kementrian jadi untuk itu kami sudah menyampaikan data kami ke kementrian,” imbuhnya.
Menurut Embun, warga pemilik lahan yang terkena rob tentunya tidak mau jika tanahnya terkena abrasi. “Itu kan kondisi alam, apakah mereka memang harus betul-betul kena karena aturan menyatakan hak atas tanahnya musnah maka mereka tidak dibayar ganti rugi,” Ujarnya. ( Ipah Musrifah )

You might also like