PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Anak Sungai yang Dibendung PT IPS Penyebab Banjir Dua Desa di Asahan Akhirnya Dibongkar

Bos PT IPS Bersedia Buka Bendungan Setelah Dicecar Warga, Pospera dan Forkopimda

Masyarakat Desa Perbaungan dan Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Senin (14/12/2020) kemarin menggelar aksi menginap di Kantor Bupati Asahan. Mereka mendesak pemerintah segera membongkar aliran tiga anak sungai yang dibendung PT Inti Palm Sumatera (IPS). Alasannya, sejak aliran tiga anak sungai dibendung, dua desa itu acap mengalami banjir hingga mengakibatkan lahan persawahan dan pertanian warga terancam gagal panen.

Aksi menginap warga yang didampingi LSM Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) itu tidak sia-sia. Bupati Asahan bersama unsur Forkopimda menyahuti aspirasi tersebut dan melakukan pertemuan dengan pihak PT IPS, Selasa (15/12/2020). Hasilnya, pemilik PT IPS Sutekno Satya alias Solihin bersedia membongkar aliran tiga anak sungai yang dibendung perusahaan itu. Padahal pada Senin (14/12/2020) sebelumnya, perwakilan pihak perusahaan itu secara sepihak membatalkan perjanjian yang sudah disepekati tanpa mengindahkan keberadaan unsur Muspida Asahan.

Dalam pertemuan lanjutan, Bupati Asahan Surya BSc bersama unsur Forkopimda dan perwakilan warga menyampaikan langsung dampak pembendungan tiga aliran anak sungai yang dilakukan PT IPS kepada owner perusahaan itu, Sutekno Satya. Pihak PT IPS diminta segera membongkar bendungan/tanggul di tiga titik tersebut yakni anak Sungai Berang, Sungai Nantalu dan anak Sungai Air Hitam. Sebab, pembendungan itu acap membuat dua desa tersebut banjir yang terkesan tak kunjung surut.

“Pemkab Asahan, akan menjembatani persoalaan ini, sehingga dapat segera diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya,” ujar Bupati Asahan, Surya.

Hal senada disampaikan Kapolres Asahan, AKBP. Nugroho Dwi Karyanto, SIK dan Dandim 0208/Asahan, Letkol. Inf. Sri Marantika Beruh, S.Sos. “Unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, akan mengutamakan permintaan masyarakat. Dan kami berharap kepada PT IPS dapat menyahuti aspirasi masyarakat, karena hadirnya sebuah perusahaan untuk membantu masyarakat,” tutur Kapolres Asahan, AKBP. Nugroho Dwi Karyanto.

Ungkapan serupa disampaikan Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Sri Marantika Beruh, S.Sos. Ia meminta agar PT IPS untuk bergerak cepat dalam menyahuti aspirasi masyarakat. ”PT IPS diminta agar selalu memperhatikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Mendengar permintaan Forkopimda Asahan itu, bos PT IPS Sutekno Satya alias Solihin tak bisa lagi berkelit. Ia pun mengaku siap membuka tanggul tersebut, tetapi dilakukan secara bertahap. Alasannya, akses menuju tanggul titik pembongkaran sulit dilewati alat berat karena lokasi penuh dengan air. Pembongkaran benteng hanya bisa dilakukan secara manual dengan pacul.

Jika menunggu kering dari banjir yang melanda sungai Asahan, ucap warga, bisa jadi dalam tiga bulan ke depan masalah ini akan selesai. Sementara masyarakat sudah tidak tahan dengan tingginya air yang sampai ke rumah mereka.

Setelah selesai melakukan rapat, Bupati Asahan mengintruksikan kepada dinas terkait bersama PT IPS untuk melakukan pembukaan tanggul tersebut didampingi camat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut. Pembongkaran tanggul itu disaksikan para aktivis Pospera Asahan.

Sebelumnya, Majalah FORUM Keadilan pada edisi 11 lalu sudah mengupas persoalan banjir akibat penutupan aliran tiga anak sungai yang dilakukan PT IPS. Kepada wartawan FORUM Biro Asahan, berbagai pihak secara terang-terangan mengecam perbuatan PT IPS tersebut.

“Tidak ada hak perusahaan (PT IPS-red) menutup aliran sungai,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Syamsul Qodri, beberapa waktu lalu.

Ia menyesalkan bila PT IPS menutup aliran anak sungai di tiga titik areal HUG-nya. Sebab, penutupan itu dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat sekitar hulu atau hilir sungai.

Kekhawatiran Syamsul Qodri itu terbukti. Masyarakat Desa Pertanahan dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, acap kali mengalami banjir diduga sejak aliran sungai yang berada di areal HGU IPS ditutup. Penutupan sungai yang mengakibatkan banjir tersebut pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Asahan bersama masyarakat dari dua desa dan LSM Pospera.

Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian, membenarkan pihaknya telah menggelar RDP terkait penutupan anak sungai hingga menyebabkan dua desa acap mengalami kebanjiran. Masyarakat Desa Pertanahan dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, menggelar demonstrasi karena persawahan mereka banjir, diduga akibat penutupan anak sungai di areal HGU PT IPS. “Padahal, anak sungai sudah lama ada sebelum IPS berdiri di daerah itu,” tegasnya.

Menurut Irwansyah, PT IPS telah merubah ekosistem yang sudah ada selama ini. Akibatnya, lahan pertanian sawah masyarakat yang dulunya tidak pernah mengalami kebanjiran, namun setelah penutupan aliran sungai itu sering kebanjiran. Tak ayal, ada masyarakat yang gagal panen dan mengalami kerugian akibat banjir. “Bukan hanya masyarakat, Kabupaten Asahan juga kehilangan ribuan ton pasokan pakan nasional dikarenakan saling klaim anak sungai antara PT IPS dan masyarakat di sekitar perusahaan,” ujarnya.

Irwansyah mengaku DPRD Asahan dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pembukaan anak aliran sungai berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Bappeda, LSM Pospera, masyarakat dan pihak PT IPS agar terjadi kesepakatan.

Irwansyah, anggota DPRD Asahan

Irwansyah juga menilai PT IPS adalah perusahan yang kekeh dengan pendiriannya, padahal analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan perusahan sangat minim. Sementara itu, Permen Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN//KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada BAB II dan BAB III telah jelas diatur.

Terkait kerugian masyarakat terhadap dampak kebanjiran setelah penutupan anak sungai, pihak PT IPS tidak memberi tanggapan. Padahal, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bab VI pasal 32, perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. “Dalam hal ini, perusahaan perkebunan itu mengabaikannya,” ucap Irwansyah.

Menurut Irwansyah, sesuai Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pihak PT IPS bisa saja dikenakan sanksi. “Sanksi bisa bersifat material dan angka dendanya pun milyaran atas pelanggaran UU tersebut seperti diatur dalam beberapa pasal. Hal ini dikarenakan telah merubah fungsi sumber air bagi masyarakat Desa Perbangunan dan Desa Pertanahan yang selama ini tidak pernah mengalami kerugian diakibatkan air. “Sekarang masyarakat harus mampu berjuang untuk melepaskan diri dari ancaman banjir karena tertutupnya aliran anak sungai Asahan yang berasal dari Hutan Nantalu,” tukasnya.

Masyarakat Desa Desa Perbaungan dan Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, saat mengadu ke DPRD Asahan

Ungkapan serupa juga disampaikan Ketua LSM Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Asahan, Pangihutan Sigalingging. “Kasus penutupan anak sungai yang mengakibatkan warga dua desa mengalami kebanjiran, sudah pernah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang, karena tidak adanya peta dari BPN,” kata Pangihutan Sigalingging yang akrab disapa Atong.

Untuk membatu masyarakat Desa Perbangunan dan Desa pertanahan, Pangihutan  telah berkunjung ke Polda Sumatera Utara untuk mencari informasi bagaimana caranya agar anak sungai kembali seperti semula. Pihak Polda akan melakukan pembongkaran terhadap penutupan anak sungai yang berada di areal HGU PT IPS, dengan syarat ada peta dari BPN yang disyahkan secara hukum bahwa anak sungai tersebut termasuk dalam areal HGU PT IPS. “Jika tidak ada, maka kami tidak berani melakukannya,” sebut Atong menirukan pernyataan aparat Poldasu.

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan, Samsuri, mengaku tidak mengetahui di areal kawasan hutan produksi konversi itu ada anak sungai di tiga titik. Alasannya, ia tidak melihat adanya anak sungai di peta HGU PT IPS.

Meski begitu, Samsuri mengaku bahwa saat ini pihak BPN Asahan sudah memproses pengajuan PT IPS soal penambahan HGU seluas 600 hektar. “Sedang dalam proses penyelesaian,” katanya.

Samsuri membenarkan HGU PT IPS tertanggal 27 Januari 2009 seluas 4809,76 hektar. Sedangkan ijin pelepasan hutan dari Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang tertanggal 13 November 2009 seluas 6215.8 hektar.

Sayangnya, Samsuri tidak bersedia menunjukkan peta HGU PT IPS kepada wartawan, apakah ada aliran sungai dan luasnya sesuai perizinan atau tidak. “Kalau peta HGU, harus ada ijin dari BPN Pusat,” tuturnya.

Terkait ganti rugi dengan Kelompok Tani Sehati, Samsuri mengaku tidak mengetahui apakah sudah selesai atau belum. “Untuk soal itu, konfirmasi langsung dengan pihak IPS,” katanya.

Berulang kali dikonfirmasi, pihak PT IPS tidak bersedia memberikan keterangan. Bahkan, konfirmasi resmi secara tertulis juga tidak dijawab. Belum diketahui alasan apa PT IPS enggan menjelaskan konfirmasi wartawan.

Sebelumnya, banjir acap melanda sebagian kawasan persawahan dan pemukiman di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Masyarakat dipimpin kepala desa didampingi LSM Pospera mengadu ke Komisi D DPRD Asahan.

Di hadapan anggota DPRD Asahan, Kepala Desa Perbangunan, Arinton Sihotang mengharapkan langkah cepat, mengingat situasi di lokasi kian memburuk, apalagi jalan, pemukiman maupun perkebunan milik warga, sebelumnya tidak pernah menghadapi situasi yang terjadi saat ini. “Tidak pernah kita menghadapi banjir seperti ini. Dan ini sudah terjadi selama beberapa bulan belakangan. Kalau tidak segera diselesaikan, kita takutkan warga habis kesabaran,” ucapnya.

Arinton menilai, banjir tersebut diakibatkan oleh pembangunan benteng yang telah menutup aliran sungai. “Pembangunan benteng tersebut jelas-jelas dilakukan pihak PT IPS (Inti Palm Sumatera). Akibat pembangunan tersebut,warga disini merasakan dampaknya,” tegasnya.

Senada, Ketua LSM Pospera Asahan, Pangihutan Sigalingging menjelaskan, akibat adanya penutupan alur air yang dilakukan oleh PT IPS tersebut dinilai telah mengakibatkan banjir.

“Akibatnya, lahan perumahan dan areal persawahan seluas 600 hektar tergenang air, sehingga masyarakat dipastikan gagal panen,” terangnya.

Mereka berharap kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan pihak DPRD Asahan agar memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Mendapati keluhan warga tersebut, Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian saat itu mengaku akan segera turun ke lokasi. “Dalam waktu dekat, pihak Komisi D DPRD Asahan bersama institusi terkait akan turun ke lokasi. Kalau nantinya ada menyalahi aturan, maka benteng yang telah dibangun PT IPS tersebut harus dirubuhkan/dibongkar,” tegasnya.

Komisi D DPRD Asahan, tutur Irwansyah Siagian, berkomitmen untuk membela dan membantu masyarakat di Desa Perbangunan. “Kami juga mengharapkan warga tidak gegabah dalam mengambil sikap untuk menangani persoalan di wilayah mereka,” pungkasnya. (Poetra / Tim FORUM Keadilan Biro Asahan)

You might also like