TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Ada Bukti Bansos Dipoting Rp.100 Ribu Per Paket, Bukan Rp. 10 Ribu

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya memiliki temuan pemotongan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Bukti temuan itu kemudian diserahkan ke KPK.

“Berdasar penelusuran MAKI, telah ditemukan barang sembako yang dibagikan kepada masyarakat seharga kurang lebih Rp 188 ribu,” kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu (16/12).

Dia mengatakan, paket sembako tersebut berupa 10 kg beras, minyak goreng 2 Liter, dua kaleng sarden 188 gram, roti biskuit kelapa 600 gram dan susu bubuk 400 gram. Dalam penyerahan bukti itu, MAKI meminta penyidik KPK menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum bahwa Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama tersangka lainnya dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

“Ini merugikan keuangan negara sebagaimana rumusan Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Kami dan masyarakat tidak puas jika hanya dikenakan pasal suap sebagaimana rumusan pasal 5 dan pasal 12 E,” katanya.

Boyamin Saiman tunjukkan bukti potongan bansos Rp 100 ribu per paket

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. Dia ditetapkan bersama Matheus dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.

Tersangka MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tersangka AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Menteri Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

Pengakuan Penerima Bansos: Berasnya Berkutu

Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19, disinyalir bermasalah. Sejumlah penerima banos di Tangeran Selatan   mengungkapkan keluhannya terkait dengan kondisi bansos yang diterimanya.

“Awal emang dapat banyak, tapi semakin hari semakin sedikit dan kadang berasnya berkutu,” kata Eri (25 tahun), seorang warga Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rabu (16/12).

Menurut informasi yang dia dapatkan, penurunan kuantitas beras tersebut terjadi agar bansos dibagi secara lebih merata dan bisa lebih luas disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayahnya. “Alasannya sih biar merata, jadinya agar yang tidak mendapat bansos juga bisa turut merasakan. Kalau pakai alasan ini sih no problem, tapi kalau turun karena dari pusat itu hal lain,” ujarnya.

Dia melanjutkan, beras dari bantuan sosial tersebut kadangkala berkutu, seperti yang didapatinya pada Juni 2020 lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, Eri menuturkan kadangkala mendapati beras dalam kondisi berkutu juga. Namun, beras tersebut, kata dia, diganti dengan yang lebih baik oleh pihak RT.

“Beberapa bulan belakangan ada beberapa kali beras berkutu lagi, cuman RT dan RW sigap dan menukarkan beras yang bagus ke warganya. Intinya dari pusat begitu, lurah pun enggak liat kalau itu berkutu. Cuman, yang (bulan) terakhir bagus berasnya,” ujarnya.

You might also like