TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Tidak Ada Kerugian Negara, PH Mohon Kedua Terdakwa Dibebaskan

Sidang lanjutan perkara Tipikor Labusel yang di gelar persidangannya diruang sidang Cakra II Pengadilan Negeri (PN) Medan, Tim JPU dari Kejati Sumut dinilai keliru menerapkan pidana korupsi sesuai fakta terungkap di persidangan, tidak ada unsur kerugian keuangan negara terkait penggunaan upah pungut Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor perkebunan 2013 hingga 2015 lalu. Hal itu dikatakan Penasehat hukum (PH) Friz dalam nota pembelaan kedua klaeinnya yakni, Marahalim Harahap dan Salatieli Laoli yakni Friz Madani SH. Melainkan pemborosan uang negara tegas Friz.

Sehingga Friz Madani selaku PH Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Marahalim Harahap dan Salatieli Laoli selaku Kabid memohon agar majelis hakim nantinya menjatuhkan vonis bebas terhadap kedua klaeinnya dalam persidangan secara virtual, Senin sore (30/11/2020) di Cakra II Pengadilan Tipikor Medan.

Menurutnya tidak ada satu pun aturan yang dilanggar kedua terdakwa. Tim JPU dikomandoi Hendri Sipahutar tidak menjelaskan peristiwa hukum secara komprehensif. Sebab PBB sektor perkebunan dibagi 2 yakni wajib pajak yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan non-HGU.

JPU dinilai keliru menjerat kedua kliennya dengan pidana korupsi dengan mendalilkan pengertian daerah sebagai Pemerintahan Daerah (Pemda). Menurutnya, upah pungut  DBH PBB sektor perkebunan tidak harus diputuskan bupati bersama DPRD Labusel.

Sebab pada Pasal 4 Peraturan Menkeu Nomor 83 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan PBB dikatakan, pembagiannya diatur oleh masing-masing daerah. Tidak ada diatur harus bersama-sama antara bupati dengan DPRD setempat.

Harusnya dilihat dari atas yakni, mulai Permenkeu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2000  dan ke atas lagi adalah UU No 12 Tahun 1985 cq UU 12 Tahun 1994 tentang PBB. Pada Pasal 18 UU PBB, tidak ada satu kata pun berkaitan dengan Pemerintahan Daerah (Pemda).

Artinya Dana Bagi Hasil (DBH) PBB sektor perkebunan  tidak ada disebutkan harus disetujui kepala daerah dengan DPRD setempat. Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah, dalam hal ini dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) Labusel.

Jadi tidak adanya unsur kerugian keuangan negara dikerenakan pada tahun 2016, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut berkesimpulan, ada pemborosan. Bukan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana versi penuntut umum mencapai Rp1,9 miliar lebih.

Selain itu jauh sebelumnya (pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumut, red) kedua terdakwa secara bertahap telah mengembalikan upah pungut yang sempat diterima dari pemerintah Pusat tersebut. Itikad baik para terdakwa ternyata menjadi polemik di kemudian hari. Bahkan pengembalian uang tersebut bukan atas permintaan penyidik Polda Sumut maupun penuntut umum dari Kejati Sumut. Melainkan berdasarkan itikad baik sebelum proses hukum berjalan. Selain itu, Perbup Labusel tentang Uoah Pungut DBH PBB Sektor Perkebunan juga sudah dicabut.

Usai mendengarkan pembacaan pledoi, hakim ketua Syafril Batubara menanyakan apakah tim JPU akan menyampaikan tanggapan, kemudian Hendri Sipahutar menyampaikan secara lisan. Pada dasarnya JPU tetap pada dalil tuntutannya bahwa kedua terdakwa secara bersama-sama memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi karena upah pungut DBH PBB sektor perkebunan seharusnya diputuskan Bupati bersama DPRD Labusel.

Sebelumnya kedua terdakwa masing-masing dituntut pidana 4 tahun penjara dan pidana denda Rp250 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan oleh Tim JPU tersebut.

Sebaliknya Fris menyatakan tetap pada pledoi yang baru dibacakan. Hakim ketua Syafri Batubara melanjutkan sidang, Jumat (4/12/2020) dengan agenda pembacaan putusan. (Apri)

You might also like