TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Sri Sultan, Ridwan Kamil, Yusril: Tak Bisa Mendagri Copot Kepala Daerah Yang Langgar Protokol Kesehatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran virus corona (Covid-19).

Instruksi tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada hari Senin (16/11/2020). Antara lain adalah menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Terdapat enam diktum dalam instruksi tersebut yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota.

Pertama adalah menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan, termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Tito juga mengingatkan kewajiban dan sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diktum keempat tersebut ditegaskan dalam diktum selanjutnya bahwa kepala daerah dapat diberhentikan.

“Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian,” tulis diktum kelima Instruksi Mendagri tersebut seperti dikutip dari Kontan, Kamis (19/11/2020).

Diktum keenam menjelaskan aturan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Berdasarkan dokumen yang diterima, instruksi tersebut ditandatangani oleh Tito pada hari Rabu (18/11/2020).

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung mengenai penegasan bagi kepala daerah. Pada rapat sebelumnya ia meminta kepada Mendagri untuk memberikan teguran kepada kepala daerah.

“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” ujar Jokowi saat itu.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 hingga hari ini total kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 478.720 kasus. Dari angka tersebut sebanyak 402.347 kasus sembuh dan 15.503 kasus meninggal dunia

Reaksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, terkait instruksi tersebut, terutama yang berkaitan dengan sanksi pemberhentian, harus dilihat secara komprehensif. Sanksi pemberhentian terhadap seorang kepala daerah dapat diberikan jika kepala daerah secara pribadi melakukan perbuatan tercela melanggar hukum.

Karena itu, Ridwan Kamil mempertanyakan, apakah ada perbuatan tercela yang melanggar hukum (dalam pelanggaran protokol kesehatan)? “Harus dilihat secara komprehensif. Adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum? Nah, biasanya pemberhentian itu dalam definisi itu, secara pribadi melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/11/2020).

Tak Mudah Copot Kepala Daerah, Kata Sri Sultan Hamengku Buwono X 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menyatakan pernyataan yang tegas seperti itu memang diperlukan.
“Bagi saya tegas itu penting, karena itu salah satu bentuk konsistensi. Tapi harapan saya tanpa diperingatkan kepala daerah, mestinya masyarakat juga mau mengikuti (protokol kesehatan). Karena kalau masayarakat tertular kan risikonya ada pada dirinya sendiri,” kata Sultan HB X kepada wartawan di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (19/11).
Ngarso Dalem menjelaskan, di masa pandemi corona masyarakat harus menjadi subjek. Maksudnya, masyarakat juga turut berperan aktif menegakkan protokol kesehatan, bukan hanya untuk menjaga kewibawaan pemda, tapi untuk kepentingan diri sendiri.
Mengenai pencopotan kepala daerah, Sultan HB X menyatakan prosesnya tidak mudah. Namun bukan berarti hal yang mustahil jika memang kepala daerah tetap melanggar meski sudah diingatkan.
“(Pencopotan) kepala daerah tidak semudah diperkirakan, harus keputusan presiden ya kan, dan itu (kepala daerah) dari hasil pemilihan umum. Kalau Mendagri memperingatkan dan ngirim ke Presiden kan bisa,” ucapnya.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Menteri Dalam Negeri tak bisa mencopot kepala daerah setelah diterbitkannya instruksi penegakan protokol kesehatan dari Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

Menurut dia, instruksi Mendagri tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah administratifnya.

“Instruksi Presiden, Instruksi Menteri dan sejenisnya pada hakikatnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Dia menjelaskan, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yusril mengatakan, UU Pemerintahan Daerah menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan KPUD.

KPU, lanjut dia, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan mana sebagai pemenang dalam Pilkada.

“Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi,” jelas dia.

Yusril melanjutkan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, dan ditolak oleh pemerintah.

“Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/wali kota terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya,” ujar dia.

Yusril menambahkan, semua proses pemberhentian kepala daerah tetap harus dilakukan melalui DPRD. Jika dinilai tidak melakukan protokol kesehatan, DPRD wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan.

Proses pemakzulan tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak.

“Untuk tegaknya keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk membela diri. Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih,” tuturnya.

Ia menerangkan, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD.

“Kewenangan Presiden dan Mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Atau didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara,” tuturnya.

You might also like