PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Pemkab Asahan Terima Uang, Masyarakat Dapat Banjir

Banjir kerap melanda kawasan Gang Buntu, Kelurahan Bunut, Kabupaten Asahan. Bangunan menyalahi aturan dianggap salah satu faktor penyebabnya. Keresahan masyarakat ini langsung menuai kritik Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan yang berjanji segera memanggil pihak terkait termasuk Dinas Perizinan.

 “Segera kita panggil instasi terkait. Banyak bangunan menyalahi aturan yang dikeluarkan Dinas Perizinan,”tegas Nunung, anggota Komisi A DPRD Asahan.

 Salah satu contoh bangunan milik PT-SP. Fakta di lapangan ditemukan pagar bangunan yang seharusnya tinggi dua setengah meter menjadi empat meter. “Ini namanya Pemkab Asahan terima uang, masyarakat dapat banjir,” keluh Ucok.

 Sejak bangun tembok PT-SP berdiri, kawasan ini kebanjiran kalau musim hujan karena tumpatnya parit.

 Menyikapi tudingan warga, Kadis Perizinan Pemkab Asahan, Drs H Darwin, menjelaskan kalau apa yang terjadi bukan lagi menjadi tanggungjawab pihak perizinan melainkan Satpol PP dan Dinas PUPR. 

 Kata Darwin, sesuai dengan surat Permendagri Nomor 138 tahun 2017, Pasal 9 ayat 1 dalam perizinan dan non perizinan, PT-SP bertanggung jawab secara administrasi sementara tanggung jawab teknis diserahkan kepada perangkat daerah dan itu dijelaskan pada ayat ke-dua.  

 “Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat pemerintah lain nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas, tugas dinas perizinan selesai sejak dikeluarkan izin.Masalah terjadinya temuan dilapangan itu bukan lagi tupoksi kami,”jelasnya.

 Sementara itu, Kasi Penindakan Satpol PP-Pemkab Asahan, Indri mengaku, kalau kalau persoalan tersebut bukan memjadi tupoksinya Satpol-PP, dengan alasan bukan mereka (Satpol-PP), yang mengeluarkan izin.

 “Jangankan surat pemberitahuan pengurusan izin yang ditembuskan ke Satpol-PP, saat ini-pun kami tidak mengetahui berapa banyak perizinan mengeluarkan surat izin.Taunya sudah ribut begini baru kami disalahkan,” kesal Indri. 

 Katanya, jangan dianggap Satpol-PP tidak bekerja.”Seharusnya perizinan itu berkordinasi dengan pihak pemerintahan terkait. Jangan sudah ribut begini baru menyalahkan instansi lain,” ujar Indri kesal. (OK Rasyid-Putra)

You might also like