TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Pemerintah Akan Tindak Tegas Habib Rzieq, Polisi Sudah Kirim Surat Panggilan

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengambil langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan kesehatan. Hal tersebut berkenaan dengan sikap Habib Rizieq Shihab yang menolak dilakukan pelacakan kontak setelah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

“Terkait dengan itu maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (29/11).

Dia mengatakan, penelusuran kontak merupakan tindakan kemanusiaan yang bersifat nondiskriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Sebab itu, dia meminta Habib Rizagar bersikap kooperatif untuk penegakan hukum.

Menurutnya, Habib Rizieq tidak perlu keberatan memenuhi panggilan aparat hukum dan memberikan keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama kalau merasa dirinya sehat. Dia mengatakan, kalaupun merasa sehat maka Habib Rizieq tentu tidak akan menulari orang lain.

Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan posisi Rizieq sebagai tokoh yang kerap dikerumuni publik berpotensi ditulari virus. Hal itu terjadi menyusul kontak erat dengan orang banyak yang secara teknis kesehatan berbahaya bagi penularan Covid-19.

“Kami menyesalkan sikap Rizieq Shihab yang menolak penelusuran kontak mengingat dia pernah melakukan kontak erat dengan pasien covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Habib Rizieq sempat dirawat di RS Ummi Bogor sejak Rabu (25/11). Dia juga sempat masuk IGD karena diduga kelelahan akibat banyaknya kegiatan setelah kembali ke Tanah Air.

Selama masa perawatan, Rizieq menolak kunjungan siapapun, bahkan oleh anggota organisasinya. Dia disebut sedang ingin istirahat total.

Habib Rizieq Shihab beserta istri meninggalkan RS Ummi pada Sabtu malam. Dia pergi meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang yang diduga sebagai tempat penyimpanan atau gudang obat.

Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat mengatakan kepulangan Rizieq atas permintaan sendiri. RS Ummi telah mengedukasi pasien dan keluarga sebelum pulang. Sebab, hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bersangkutan belum keluar.

 

Polisi Kirim Surat Panggilan Ke Habib Rizieq

Penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Minggu  (29/11). Rencananya Rizieq akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan massa dalam acara yang ia gelar di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya mengagendakan pemeriksaan terhadap Rizieq pada Selasa (1/12). “Penyidik mengantar surat pemanggilan RS (Rizieq Shihab) untuk hadir (pemeriksaan) hari Selasa,” kata Yusri dalam keterangannya, Ahad.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan pihak penyidik menemukan unsur tindak pidana dalam kasus kerumunan massa pada akad nikah putri Habib Rizieq Shihab (HRS). Status kasus kerumunan massa tersebut pun naik dari penyelidikan ke penyidikan.

“Penyidik yang menangani akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik (penyidikan),” tegas Fadil Imran saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (27/11). Kerumunan massa Petamburan dinilai melanggar UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan tersebut, pihak kepolisian memanggil tiga elemen. Yaitu, elemen pemerintah daerah, elemen panitia penyelenggara dan juga elemen saksi tamu yang hadir pada acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaydrus.

Pengusutan kasus bermula dari kerumunan massa yang mendatangi kawasan kediaman Rizieq Shihab di Petamburan pada Sabtu (14/11). Kerumunan massa itu terjadi pada saat akad nikah puteri keempat Rizieq dengan Irfan Alaydrus yang dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kerumunan massa tersebut diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Kerumunan massa di Petamburan telah berbuntut pemanggilan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, penyidik juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat. Pihak KUA juga dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir.

You might also like