TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Menteri Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Posisinya Digantikan Luhut Panjaitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah terkait perizinan tambak dan usaha perikanan dan perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Dengan gelar perkara adanya tindakan penerima hadiah dari tambak dan perikanan dan sejenis lainnya tahun 2020 menetapkan 7 orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (25/11/2020).

Mentri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu keluar ruang penyidikan langsung mengenakan rompi oranye KPK sekitar pukul 23.30 WIB

Selain Edhy Prabowo, para tersangka lain memiliki inisial SAF, APM, SWD, AF, dan AM yang berstatus sebagai penerima hadiah, Adapun tersangka yang diduga menjadi pemberi hadiah adalah berinisial SJT.

“Para tersangka melanggar pasal 12 ayat 1 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP,” ujar Nawawi.

“Pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 a dan b, pasal 13 uu 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah uu 20 Tahun 2001, jo pasal 64 ayat 1 KUHP,” lanjut Nawawi.

Sebelumnya KPK menggelar OTT di 3 lokasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, di Bekasi dan di Depok, Jawa Barat. Total ada 17 orang yang diciduk oleh KOK dan menjalani pemeriksaan 1 X 24 Jam di Gedung Merah Putih KPK.

 

Digantikan Luhut Panjaitan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar memastikan, peran Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP akan digantikan sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Rangkap peran Luhut sementara itu, sebagai antisipasi status hukum Edhy Prabowo yang saat ini berurusan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antam, dalam penjelasannya mengatakan, peran Luhut sebagai interim Menteri KKP, berlaku sejak terbitnya Surat Edaran B-835/SJ/XI/2020. “Benar isi surat (edaran) itu,” kata Antam Rabu (25/11).

Surat edaran tersebut, pun kata Antam, sudah ia tandatangani, pada Rabu (25/11) sebagai pemberitahuan kepada seluruh pejabat, dan pegawai di lingkungan Kementerian KKP. Mengacu surat edaran, keterangan status Luhut sebagai interim, termaktub dalam angka enam.

Disebutkan, “Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.”

Penunjukkan Luhut sebagai ad interim tersebut, sebagai respons pemerintah, terkait Menteri Edhy Prabowo yang masih dalam proses hukum di KPK. “Kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” begitu bunyi pertama surat edaran tersebut.

 

 

You might also like