TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

KPK Mengaku Minta Dokumen Kasus Djoko Tjandra, Tapi Diabaikan Kejagung Dan Bareskrim Polri

 

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Nawawi Pamolango menyampaikan lembaganya kesulitan mendapatkan akses dokumen penanganan perkara skandal Djoko Tjandra. Bahkan, kata Nawawi, dua otoritas yang menangani skandal tersebut, JAM Pidsus, dan Bareskrim Polri mengabaikan permintaan KPK agar mendapatkan akses dokumen, dan berkas penanganan perkara tersebut.

Nawawi mengatakan, surat permintaan dari KPK agar JAM Pidsus, dan Bareskrim menyerahkan dokumen, dan penanganan perkara Djoko Tjandra sudah dilayangkan pada 22 September dan 8 Oktober 2020 lalu. Tetapi, kata Nawawi, JAM Pidsus, pun Bareskrim tak merespons.

“Tim supervisi (KPK) sudah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen dari perkara Djoko Tjandra itu kepada Bareskrim, dan Kejaksaan Agung (JAM Pidsus),” terang Nawawi.

Nawawi menegaskan, permintaan akses dokumen, dan berkas penanganan perkara tersebut, KPK lakukan, agar dapat melanjutkan penyelidikan, dan penyidikan baru. “Sehingga dapat dipertimbangkan, kemungkinan KPK melakukan penyelidikan, dan penyidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum ditangani Bareskrim, maupun di Kejaksaan Agung,” kata Nawawi menambahkan.

Dia menegaskan, hal tersebut sejalan dengan tugas KPK berdasarkan Undang-Undang (UU). Hal itu juga setali tiga uang dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Korupsi.

“Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang sehingga aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak,” katanya.

Nawawi mengatakan, KPK hanya memiliki dokumen yang diberikan oleh masyarakat. Lembaga antirasuah itu mengaku akan menggelar hasil telaahan dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam waktu dekat.

Perkara hukum terpidana Djoko Tjandra, ditangani terpisah oleh JAM Pidsus dan Bareskrim. Di JAM Pidsus, melakukan penyidikan terkait suap-gratifikas, dan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi berupa upaya penerbitan fatwa bebas MA untuk terpidana Djoko Tjandra. Dalam klaster kasus tersebut, JAM Pidsus menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Djoko Tjandra, politikus Nasdem Andi Irfan Jaya, dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sementara di Bareskrim Polri, penyidikan terkait dua klaster, yakni surat jalan palsu yang juga menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka bersama pengacaranya, Anita Dewi Kolopaking, bersama Brigjen Prasetijo Utomo. Bareskrim, juga melakukan penyidikan terkait suap-gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra dalam daftar DPO Interpol dan Imigrasi.

Dalam kasus tersebut, Bareskrim menetapkan Djoko Tjandra, bersama Brigjen Prasetijo, serta Irjen Napoleon Bonaparte, bersama pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka. Seluruh kasus tersebut, saat ini sudah naik ke persidangan.

Kasus pengurusan fatwa MA, dan penghapusan red notice sudah disidangkan di PN Tipikor Jakarta. Sedangkan, terkait pidana umum surat jalan palsu, disorongkan ke PN Jakarta Timur (Jaktim).Nawawi melanjutkan, kelengkapan berkas dan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah. Sehingga, dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum tersentuh.

Terkait masalah ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejagung dan Bareskrim Polri untuk kooperatif dengan supervisi yang dilakukan KPK terkait penanganan perkara Djoko Tjandra.

“ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK. Dalam hal ini KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Kamis (12/11).

Kurnia mengingatkan, tugas supervisi yang dijalankan KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Selain itu, supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kurnia menekankan, dalam aturan itu mewajibkan Polri dam Kejagung memberikan akses bagi KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara korupsi yang sedang ditangani. “Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Perpres 102/2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan,” terangnya.

Oleh karena itu, supervisi ini penting dilakukan KPK untuk mendalami atau menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra. Salah satunya mengenai alasan Djoko Tjandra memercayai begitu saja Pinangki Sirna Malasari.

Padahal, Pinangki tak memiliki jabatan penting di Kejagung yang bersinggungan langsung dengan perkara yang menjerat Djoko Tjandra. “Apakah mungkin ada petinggi institusi tertentu yang menjamin bahwa ia dapat membantu Joko S Tjandra?” ujarnya.

ICW juga menilai KPK seakan tidak serius untuk turut mengusut skandal Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum dan nominal uang yang besar. Sejauh ini, ICW melihat hanya satu dari lima pimpinan yang menaruh perhatian terhadap perkembangan penanganan skandal tersebut.

“Selama ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkara Joko S Tjandra hanya satu diantara lima pimpinan KPK,” katanya.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak juga meminta Kejagung segera menyerahkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra ke KPK.

“Kalau memang ada hambatan begitu, tentu kami (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan,” kata Barita saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Barita menegaskan, jika dalam waktu yang sudah ditentukan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra belum juga diserahkan, maka Komjak akan menyurati Kejagung. “Tentu Komisi akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu,” kata Barita.

 

Kejagung Bantah Abaikan KPK

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah mengabaikan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permintaan dokumen, dan seluruh berkas penanganan perkara skandal hukum terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono menegaskan, dirinya sudah memerintahkan bawahannya memenuhi keinginan KPK tersebut.

“Aku sudah menyetujui kok. Aku prinsinpsinya enggak keberatan. Dan aku sudah mengizinkan (agar KPK mendapatkan berkas dan dokumen perkara Djoko Tjandra),” terang Ali saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Ali, izin darinya sebagai JAM Pidsus, agar KPK mendapatkan akses dokumen, dan berkas penanganan perkara itu, ia tanda tangani saat komisi anti-korupsi tersebut memintakan.

You might also like