PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

JK-Anies Berpasangan di Pilpres 2024 Nanti?

Meski masih terbilang lama, namun suksesi pemilihan presiden 2024 mendatang sudah mulai digadang-gadang. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut-sebut bisa saja menggandeng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Mungkinkah?

Menurut Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja, Ujang menilai peluang keduanya berlaga di pilpres sangat tipis. Ini lantaran JK dan Anies sama-sama tidak punya kendaraan menuju ke sana. “Kemungkinannya itu kecil. Karena baik JK maupun Anies tak punya partai. Tak punya perahu untuk jadi capres atau cawapres,” ucap Ujang kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, pada Pilpres 2024 mendatang akan terjadi pertarungan bebas lantaran tidak adanya incumbent. Namun, jika JK bersanding dengan Anies Baswedan sangat sulit.

“Karena partai-partai itu tak akan mau, capres dan cawapresnya diisi oleh orang non parpol semua. Namun ada pengecualian, jika JK dan Anies popularitas dan elektabilitasnya tinggi sebagai capres dan cawapres, maka partai-partai akan datang sendiri,” tandasnya.

Kekosongan Kepemimpinan

Sebelumnya, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengomentari fenomena pascakepulangan Imam Besar FPI Imam Muhammad Rizieq Shihab. Dia menilai situasi ini karena terjadi kekosongan kepemimpinan.

Dia mengatakan kepulangan Rizieq Shihab menyita perhatian banyak kalangan hingga Polisi dan TNI turun tangan menghadapi kondisi tersebut. “Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat luas,” katanya saat diskusi virtual melalui youtube, Jumat (20/11/2020) malam.

Menurutnya, akibat kekosongan kepemimpinan tersebut, masyarakat mencari alternatif lain yang dinilai mewakili aspirasi mereka. Ketika Rizieq kembali ke Indonesia, masyarakat kemudian mendukung gerakannya.

“Begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya,” terangnya.

Jusuf Kalla mengatakan fenomena ini merupakan indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dari sistem demokrasi Indonesia. Masyarakat dinilai mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin termasuk wakil di DPR.

Kondisi ini lanjutnya harus menjadi evaluasi bagi partai Islam. Rizieq Shihab dinilai hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para partai Islam termasuk PKS. Bila dibiarkan, situasi itu akan mengubah sistem demokrasi dalam negeri.

“Inilah evaluasi dan harus kita berikan, harus kita pelajari bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zaman terpimpin, kegagalan demokrasi pancasila, juga masalah proses yang harus kita perbaiki dewasa ini, sehingga jangan kita kembali ke demokrasi jalanan.”

“Jadi kita membikin lobang kekosongan yang diisi dengan demokrasi jalanan lagi. Ini menimbulkan masalah baru dan akan menghambat pada pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

You might also like