PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Izin Reiuni 212 Tak Dikeluarkan, Polisi Akan Tindak Tegas Bila Digelar Juga

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan izin keramaian terkait dengan acara Reuni 212 yang rencananya diselenggarakan pada 2 Desember 2020 mendatang. Ia pun memperingatkan akan menindaktegas jika ada kerumunan massa atau pelanggar protokol kesehatan.

“Kalau masih ada pihak yang kumpulkan orang, (polisi) segera membubarkan, ini sudah jelas. Itu yang perlu rekan-rekan ketahui berkomitmen mengawal terkait protokol kesehatan,” tegas Awi dalam konferensi persnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Menurut Awi, Kapolri Jenderal Idham Azis melalui Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk langsung menindak tegas acara-acara masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Terakhir, kata awi, Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram nomor ST3220, Polri mengacu pada asas Salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah kunci tertinggi.”Ini bukti pimpinan selalu mengingatkan, menekankan kepada jajaran, kepada para Kapolda untuk melaksanakan itu,” kata Awi.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Front Pembela Islam (FPI) sepakat menunda sementara rencana pelaksanaan reuni 212 tahun ini. Ketiga organisasi itu bakal menimbang penyelenggaraan reuni 212 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Sikap bersama itu disampaikan dalam keterangan persnya pada Selasa (17/11).

 

Izin Reuni Tak Dikeluarkan

Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono memastikan bahwa Polri tidak akan memberikan izin keramaian acara Reuni 212 yang akan digelar pada 2 Desember 2020. Sebelumnya direncanakan, Reuni 212 akan dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta.

“Kami tidak mengizinkan. Kami tidak mengeluarkan izin keramaian,” kata Awi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut dia, Polri akan tetap mengawal dilaksanakannya protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada masa pandemi ini. Polri akan menindak tegas orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan perintah pimpinan Polri.

Awi menjelaskan, bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah dua kali mengeluarkan Maklumat Kapolri. Yakni, maklumat pertama tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 tertanggal 19 Maret 2020 dan maklumat kedua tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tertanggal 21 September 2020.

Terbaru, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram Kapolri berisi pedoman penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Surat telegram ini tertuang dengan nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Melalui telegram tersebut, Kapolri meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas terhadap acara-acara yang menimbulkan kerumunan, termasuk jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan, atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

“Polri berkomitmen mengawal dilaksanakannya protokol kesehatan,” kata Awi menegaskan.

You might also like