PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Sulit Dibubarkan, FPI Tak Peduli Tidak Terdaftar Di Kementerian Dalam Negeri

Front Pembela Islam (FPI) merespons pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal status FPI yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas). Status Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI berakhir sejak Juni 2019.

“FPI tidak peduli mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat,” kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar Sabtu (21/11).

Ia mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan SKT. Sebab, pendaftaran hanya dilakukan demi mendapatkan akses dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini, dia mengatakan, FPI selalu mandiri secara dana tidak pernah minta dana APBN. FPI sudah membuktikan diri dengan berbaik hati mendaftarkan diri ke pemerintah selama 20 tahun terakhir meski tidak ada kewajiban mendaftarkan diri.

FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut. “FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup, SKT adalah masalah administrasi saja,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengatakan status FPI sebagai Ormas yang terdaftar di Kemendagri telah berakhir sejak Juni 2019. “FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri dan statusnya berakhir pada Juni 2019,” kata dia, Sabtu (21/11).

Ia melanjutkan FPI pernah mengajukan perpanjangan ke pihak Kemendagri. Namun, saat itu FPI belum memenuhi syarat yang ditentukan. “FPI mengajukan perpanjangan. Namun, SKT belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi,” katanya.

 

Massa FPI geruduk Kedutaan Perancis

Sulit Dibubarkan

Wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) berulangkali disuarakan. Tetapi organisasi yang dibentuk sejak 17 Agustus 1998 tetap saja eksis di tengah kontroversinya. Terbaru suara lantang pembubaran FPI datang dari Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman yang mengaku memerintahkan aparatnya untuk menurunkan bendera FPI dan Baliho Habib Rizieq

Usulan Pangdam Jaya membubarkan FPI bukan perkara mudah. Sebab, secara aturan hukum keberadaan suatu organisasi seperti FPI memang sulit dibubarkan secara sepihak. Apalagi status FPI apakah memang terdaftar sebagai Ormas atau hanya Forum seperti tempat berkumpul banyak orang saja.  Mengapa? Berikut ini beberapa alasannya;

1. Sebab pembubaran harus melalui beberapa tahapan. Apalagi, FPI tidak tercatat di DKI Jakarta saja namun tercatat sebagai ormas secara nasional. Aturan turunan dari Kemen Hukum dan HAM harus ada dan membuat laporannya ke Kemendagri. Dalam proses pembubaran FPI juga ada kewenangan masing-masing pihak aparat seperti kepolisian dan pemda.

2. Sebab dalam proses pembubaran ada tahapan-tahapan seperti, peringatan tertulis, peneguran secara lisan dan lain sebagainya. Tahapannya harus ada peringatan, ada tertulis dan ada dari kepolisian dan Pemda.

3. Soal pembubaran ormas di atur dalam Undang-undang Ormas dan ada ketentuan tertentu jika Kemendagri membubarkan ormas. Khusus untuk FPI bisa lihat pasal 59 ayat (2) huruf D dan E. Huruf D bisa disebut mengganggu ketentraman dan ketertiban dan huruf E mengambil peran penegak hukum.

4. Untuk sanksi di dalam pasal 60 sampai 82, dinilai terlalu berbelit-belit. Pertama harus melalui peringatan kesatu, kedua, dan ketiga, sampai tidak boleh beraktivitas sementara.

5. Kalau meningkat lagi menjadi pembubaran maka dilihat melalui proses peradilan. Kalau dia berbadan hukum harus diajukan oleh Kemenkum HAM kepada pengadilan negeri setempat. Inilah yang saya sebut undang-undang ini sangatlah persuasif dan itupun masih disebut represif oleh orang-orang tertentu.

6. Tidak hanya pemerintah, Polri juga tak bisa membubarkan FPI. Selama ini Polri hanya bisa menindak pelaku anarkis termasuk yang dilakukan oleh anggota FPI. Seperti jika terjadi kasus kekerasan dan tindak pidana yang dilakukan FPI saat menggelar demonstrasi.

7. Sementara soal pembubaran, Polri menyerahkan pada Kemendagri. Polri hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Kemendagri. Meski pembubaran ormas Islam tersebut berada di tangan Kementerian Dalam Negeri, Polri akan berkoordinasi mengenai rekomendasi itu, juga dengan  Kementerian Hukum dan HAM.

You might also like