TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Edhy Prabowo Dan Tersangka Lain Disuap Hampir Rp 10 Miliar, Istri Edhy Dilepas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh tersangka terkait dugaan suap penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Salah satu tersangka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

“Mereka telah memenuhi dua unsur penetapan yakni saksi dan alat bukti,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11).

Dia mengungkapkan, ketujuh tersangka itu diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK. Mereka diamankan dari beberapa tempat sekitar pukul 00.30 WIB yaitu di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi.

Ketujuh tersangka tersebut yakni Menteri KKP Edhy Prabowo (EP), Staf khusus Menteri KKP Safri (SAF), Pengurus PT ACK Siswadi (SWD), Staf Istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF), Direktur PT DPP Suharjito (SJT). KPK juga mengamankan dua tersangka lainnya yakni Andreu Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

Nawawi mengatakan, mereka diduga telah menerima suap sebesar Rp 9,8 miliar. Dia melanjutkan, kelima tersangka pertama sudah diamankan KPK. Sedangkan dua tersangka terakhir saat ini masih buron. Dia mengimbau kedua tersangka buron tersebut untuk segera menyerahkan diri ke KPK.

Ketujuh tersangka diamankan bersamaan dengna 10 orang lainnya. Meski demikian, 10 orang tersebut tidak dilakukan penahanan atau ditetapkan sebagai tersangka.

Nawawi mengatakan, para tersangka penerima disangkakan  melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo diciduk penyidik KPK saat turun dari pesawat All Nippon Airways NH835 yang mendarat di Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari WIB. Dia diamankan setelah pulang dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS).

 

Iis Rosita Dewi, Istri Edhy Dilepas

Beruntung KPK membebaskan istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi meskipun ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (KPK) KPK mengaku belum menemukan keterlibatan Iis dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi menjelaskan pihaknya telah melakukan gelar perkara atau ekspose. Berdasarkan ekspose tersebut KPK baru menemukan keterlibatan tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah seorang di antaranya Edhy Prabowo

“KPK sampai menggelar konferensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara, pimpinan dan Pak Satgas, dan kemudian Kedeputian Penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yag kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian dua alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang ini saja,” kata dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020).

Nawawi menjelaskan KPK tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan terhadap dugaan keterlibatan pihak lain, di luar tujuh tersangka awal.

“Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya adalah, pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan atau tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya,” sebut Nawawi.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Istri Menteri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi tidak termasuk dalam tujuh orang tersebut.

“KPK menetapkan 7 Orang Tersangka, masing-masing sebagai Penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi, SJT,” ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolanngo di Gedung KPK.

You might also like