TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Dua Tersangka Kasus Edhy Prabowo Serahkan Diri, Salah Satunya Kader PDIP

Dua tersangka penerima suap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua tersangka itu adalah Andreu Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

“Siang ini sekira pukul 12.00 kedua tersangka APM dan AM secara kooperatif telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (26/11).

APM merupakan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada KKP. Sedangkan AM dari pihak swasta.

Ali mengatakan, saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

“Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka menyusul lima orang tersangka lainnya pascapenangkapan pada Rabu dini hari kemarin,” kata Ali lagi.

Seperti diketahui, KPK menetapkan tujuh tersangka terkait penetapan perizinanekspor benih lobster pada Rabu (25/11) malam. Mereka adalah Menteri KKP Edhy Prabowo (EP), staf khusus Menteri KKP Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD) sebagai penerima. Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF), Direktur PT DPP Suharjito (SJT) sebagai penyuap.

KPK juga mengamankan dua tersangka lainnya sebagai penerima yakni Andreu Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM). Namun kedua tersangka ini tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu lalu.

KPK Sebelumnya juga telah meminta kedua tersangka untuk menyerahkan diri. Lembaga antirasuah ini saat itu belum bisa menahan keduanya bersamaan dengan lima tersangka lainnya.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Andreu Kader PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya pemeriksaaan tersangka penerima suap di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Andreu Pribadi Misata (APM). PDIP mengatakan, saat ini APM tidak lagi aktif dalam partai.

“Karena keberadaan saudara Andreau sebagai staf ahli Menteri KKP adalah keputusan pribadi yang bersangkutan maka segala bentuk perilaku dan tindak tanduknya sama sekali tidak berkaitan dengan PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan, Kamis (26/11).

Basarah mengakui, APM sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat nasional bersama PDIP pada pileg 2019 lalu. Wakil ketua MPR ini melanjutkan, saat itu dia memang menjadi anggota partai.

“Namun, usai pencalonan yang gagal itu, yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi di partai,” katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan, PDIP tidak akan segan memberikan sanksi kepada APM jika terbukti bersalah dan benar terlibat dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan KKP. Secara pribadi, dia tidak mengetahui bahwa APM sudah menjadi staf ahli Menteri Eddy Prabowo.

“Tentu sanksi tegas akan diberikan,” katanya

You might also like