TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Dianggap Halangi Petugas Covid 19 Terkait Habib Rizieq, Polersta Bogor Lanjutkan Proses Hukum RS UMMI

Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Hendri Fiuser mengatakan, pihaknya tetap menindaklanjuti laporan dari Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap Rumah Sakit Ummi. Sebab, laporan yang diajukan pada Sabtu (28/11) itu adalah pidana murni bukan delik aduan.

Oh enggak bisa (dicabut). Ini bukan delik aduan, tapi pidana murni. Kalau pidana murni enggak mungkin bisa dicabut,” ujar Hendri kepada wartawan di Mako Polresta Kota, Senin (30/11).

Apalagi, lanjutnya, dalam kasus ini yang melaporkan kasus ini bukan atas nama pribadi Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melainkan atas nama Satgas yang merupakan pemerintah. Sehingga, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor tidak bisa mencabut laporan tersebut.

Enggak bisa Pak Wali mencabut laporan, ini kan bukan perkara delik aduan. Aturannya tidak bisa dicabut. Dan siapa pun untuk kasus ini bisa melaporkan, bukan hanya Satgas,” kata Hendri.

Untuk itu, Hendri mengatakan pihak kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sekaligus menggali tersangka dari Pasal 14 Ayat 1,2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular.

“Artinya proses tetap lanjut,” ucapnya.

Dia menambahkan, terkait dengan kasus ini pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi dari Satgas Covid-19 Kota Bogor dan dari MER-C. Diketahui, hari ini jajaran direksi RS Ummi juga datang untuk memenuhi panggilan dari polisi.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hu­kum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan, untuk mencabut laporan tersebut perlu pertimbangan dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Ini kan dari Satgas ya, sebagai organisasi ini perlu pertimbangan dari Forkopimda. Artinya pernyataan beliau kemarin harus juga diikuti oleh beberapa pimpinan perangakt daerah atau pangkat Forkopimda lainnya,” tutur Alma.

Meski demikan, Alma menyatakan pertimbangan tersebut sudah dibicarakan kepada Forkopimda. Hanya saja belum disampaikan secara menyeluruh, dan harus menunggu dari perangkat Forkopimda yang lain.

Kan beliau sebagai ketua harus didukung oleh semua perangakt yang ada di Kota Bogor,” pungkasnya.

Pihak RS Ummi, Pemkot Bogor, Satgas Covid-19 Bogor dan otoritas terkait telah menggelar konferensi pers bersama di Balai Kota Bogor, Minggu (29/11) petang. Dalam pertemuan itulah, Bima sepakat mencabut laporannya karena ada itikad baik dari RS UMMI untuk melaksanakan perbaikan.

“Kemarin Insya Allah semua urusan selesai. Kita lihat perkembangannya lagi,” kata Direktur Umum RS UMMI Bogor Najamudin, Senin (30/11).

Setelah Wali Kota Bogor mencabut laporan polisi, Najamudin meyakini pihaknya akan lolos dari jeratan hukum. Hingga saat ini, Najamudin menyebut belum mendapat panggilan kepolisian baik dari Polres Bogor maupun Bareskrim Polri. Ia menilai, hal tersebut sebagai hasil pertemuan pada Ahad kemarin dimana semua pihak sepakat berdamai.

“Pemanggilan hari ini oleh polisi belum ada tindak lanjut. Karena dari awal (Ahad) Kang Bima cabut pelaporan,” ujar Najamudin.

 

Yakin Lolos Dari Jerat Hukum

Direktur Umum R UMMI Bogor Najamudin meyakini pihaknya akan lolos dari jeratan hukum pascadicabutnya laporan Wali Kota Bogor Bima Arya. RS UMMI awalnya dilaporkan ke polisi karena tidak memberikan laporan hasil tes swab Habib Rizieq Shihab (HRS) dan dianggap menghambat pencegahan penularan Covid-19.

Pihak RS UMMI, Pemkot Bogor, Satgas Covid-19 Bogor dan otoritas terkait memang telah menggelar konferensi pers bersama di Balai Kota Bogor, Ahad (29/11) petang. Dalam pertemuan itulah, Bima sepakat mencabut laporannya karena ada itikad baik dari RS UMMI untuk melaksanakan perbaikan.

“Kemarin Insya Allah semua urusan selesai. Kita lihat perkembangannya lagi,” kata Najamudin, Senin (30/11).

Hingga saat ini, Najamudin menyebut belum mendapat panggilan kepolisian baik dari Polres Bogor maupun Bareskrim Polri. Ia menilai hal tersebut sebagai hasil pertemuan pada Ahad kemarin dimana semua pihak sepakat berdamai.

“Pemanggilan hari ini oleh polisi belum ada tindak lanjut. Karena dari awal minggu ) Kang Bima cabut pelaporan,” ujar Najamudin.

Sebelumnya, Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Polisi Hendri Fiuser mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor terkait dugaan adanya upaya menghalangi Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor oleh Direksi RS UMMI. Berdasarkan amanah UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pada pasal 14 menyebutkan, barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyebaran wabah penyakit menular dapat diancam pidana satu tahun.

“Kami menjadwalkan memanggil Direksi Rumah Sakit UMMI, pada Senin (30/11) besok (hari ini),” katanya, Ahad (29/11).

Hendri menjelaskan sejak menerima laporan pengaduan, pada Sabtu (28/11) dini hari, Polresta sudah meminta keterangan beberapa saksi pelapor, khususnya dari Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor. Laporan disertai bukti-bukti berupa rekaman video maupun dokumen lainnya.

“Kami masih menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya.

HRS dikabarkan sudah keluar dari Rumah Sakit UMMI Kota Bogor, pada Sabtu (28/11) malam.

You might also like