TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

14 Mantan DPRD Sumut Penerima Suap Segera Diadili di PN Medan

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan menunjuk dua majelis hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019. Setelah menerima pelimpahan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis ( 25/11/2020). Dua majelis hakim tersebut diantaranya diketuai hakim Immanuel Tarigan dan Eliwarti beranggotakan hakim Adhoc Yusra serta R Tobing pada tanggal 14 Desember 2020 mendatang.

 Hal ini dikatakan Humas PN Medan Immanuel Tarigan melalui pesan watsApp kepada wartawan, Jumat ( 27/11/2020). Selain itu dikatakan Immanuel dalam pesan singkatnya, perkara ke 14 mantan anggota DPRD Sumut itu dijadikan 5 berkas perkara.  

 Sebelumnya Juru Bicara KPK Ali Fikri, membenarkan berkas perkara belasan mantan anggota DPRD Sumut telah dilimpahkan ke Peradilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

 Meski berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan, status para terdakwa ini untuk sementara dititipkan pada Rutan KPK. 

 Dikatakan Ali Fikri para terdakwa didakwa dengan dakwaan, Kesatu; Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua: Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Ketiga: Pasal 11 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 Sebagaimana diketahui, Ke14 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, disangka menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Ke-14 mantan anggota DPRD Sumut yang segera duduk di kursi pesakitan adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layari Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

 Rencananya, ada 57 saksi akan dimintai keterangan pada persidangan termasuk mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Ke-14 mantan anggota DPRD Sumut ini diduga menerima fee beragam dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut. 

Mereka menerima uang terkait dengan persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

 Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada 2015. Proses hukum terhadap ke-14 anggota DPRD Sumut ini merupakan gelombang keempat dalam kasus suap Gatot. Pada 3 gelombang sebelumnya, puluhan mantan anggota DPRD Sumut telah diadili, dinyatakan bersalah, bahkan sebagian telah selesai menjalani hukuman. (Apri)

You might also like