Walikota Tebing Tinggi Minta UU Cipta Kerja Dibahas Pasal Per Pasal

Puluhan massa dari berbagai elemen di Tebingtinggi menggelar unjukrasa menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Mereka menuntut DPRD dan Walikota membuat pernyataan sikap untuk menolak UU tersebut, Senin (12/10/2020).

Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan masyarakat itu awalnya berorasi di Bundaran Air Mancur Kota Tebing Tinggi. Mereka juga memajang sejumlah postrer mengecam pengesahan Omnibus Law. Aparat kepolisian melakukan pengawalan ketat sembari mengingatkan pengunjukrasa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Massa di bawah pengawalan polisi merengsek menuju DPRD Tebing Tinggi. Perwakilan massa kemudian dijumpai oleh Ketua DPRD dan Walikota Tebing Tinggi.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution dan Wakil Ketua Azwar dan beberapa anggota dewan meminta agar sikap protes disampaikan secara matang. “Mari kita duduk di ruang utama gedung DPRD, bersama Walikota Tebingtinggi,” ajak Basyaruddin Nasution.

Kordinator Aksi dilapangan, Jihan Akbar Nasution, dalam tuntutannya  meminta Wali Kota Tebingtinggi untuk memberikan pernyataan sikap UU Cipta Kerja kepada Pemerintah pusat dan mendesak Presiden menerbitkan PERPU pembatalan UU Cipta Kerja.

Begitu juga kepada DPRD, Jihan Nasution, meminta agar DPRD Tebingtinggi membuat pernyataan sikap atas penolakan dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat.

Jihan Nasution,dalam orasinya  menolak Sentralisasi kawasan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai demokrasi serta menolak penghapusan hak pekerja yang meliputi jaminan pekerja, pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, para pendemo juga menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, mengapresiasi aksi yang ditunjukan mahasiswa terhadap sesuatu tindakan yang mungkin tidak berkenan dengan pendapat seperti aksi penolakan Omnibus Law. “Jujur saya pun belum tahu secara keseluruhan isi Undang – Undang Omnibus Law. Tapi kalau kita lihat keterangan-keterangan dibelakangnya Omnibus Law adalah undang-undang yang ingin mengakomodir daripada angkatan kerja kita yang jumlahnya 9,6 juta orang,” kata Umar seraya menyarankan dilakukan pembahasan secara komprehensif pasal perpasal yang dianggap tidak mendukung rakyat.

“Harus dibahas dulu pasal Omnibus Law. Jika perlu, kita minta Pemerintah pusat dan DPR untuk menjelaskan apa itu omnibus law,” ujar Umar.

Terpisah, Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, mengatakan bahwa DPRD siap meneruskan aspirasi ke Jakarta jika hasil yang dituangkan sudah dibahas bersama.

You might also like