PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Vonis Mengagetkan Skandal Jiswasraya

 

Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, baru kali ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis empat terdakwa sekaligus dengan hukuman penjara seumur hidup. Tiga terpidana adalah mantan pimpinan PT Asuransi Jiwasraya, dan satunya adalah pengusaha mitra Jiwasraya.

Kejutan terbesar dari dunia peradilan tahun 2020 ini dipertontonkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tidak tanggung-tanggung, mereka menjatuhkan vonis maksimal seumur hidup kepada empat terdakwa kasus pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya, termasuk kepada mantan Direktur Utama perusahaan milik negara ini.

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero, Hendrisman Rahim diputus bersalah telah melakukan korupsi dengan memperkaya diri dan Benny Tjokro dkk senilai Rp 16 triliun. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Susanti Adi Wibawani, di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2020.

Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo juga divonis hukuman penjara seumur hidup dalam sidang putusan yang digelar pada hari yang sama. “Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasar 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP,” ujar Majelis Hakim membacakan sidang putusan.

Putusan terhadap Hary Prasetyo tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yakni pidana penjara seumur hidup. Sebelumnya Jaksa juga menuntut denda Rp 1 miliar.

Terdakwa kasus Jiwasraya yang divonis seumur hidup

Selain Hendrisman dan Hary Prasetyo, Hakim juga membacakan sidang putusan terhadap Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Syahmirwan divonis penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Vonis terhadap Syahmirwan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yakni pidana penjara selama 18 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar.

Vonis yang diterima Syahmirwan juga sama dengan mantan atasannya di Jiwasraya, yakni Mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo. Dengan demikian ketiganya divonis penjara seumur hidup.

Hakim juga membacakan sidang putusan terhadap Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.  “Terdakwa Joko Hartono Tirto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin 12 Oktober 2020. Majelis hakim Joko terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16,807 triliun dalam kasus Jiwasraya.

Mendengar putusan luar biasa tersebut, tiga mantan pejabat Jiwasraya langsung menyatakan akan  mengajukan banding. Mereka adalah Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, dan Syahmirwan.

Kuasa hukum mantan  Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim,  Maqdir Ismail mengatakan dalam waktu dekat timnya akan mengajukan banding atas kliennya. “Rencananya kami akan ajukan banding,” kata Maqdir, Selasa 13 Oktober 2020.

Maqdir mengaku kaget atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan kepada kliennya. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hendrisman dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. “Terus terang saya kaget ketika dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Pak Hendrisman dengan hukuman seumur hidup, ” kata Maqdir.

Bahkan, lanjut Maqdir, kliennya sampai menanyakan arti dari hukumaan seumur hidup. Apalagi dalam putusan disusun secara terbalik. Menurut Maqdir Hakim justru menyatakan terdakwa bersalah lebih dahulu, baru mempertimbangkan dan menilai pembelaan dan tuntutan jaksa,

“Mendengar pertimbangan hakim, sungguh mengecewakan. Cukup banyak argumen yang kami sampaikan tidak dibacakan pertimbangannya. Atau justru memang tidak dipertimbangkan. Dalam pikiran saya, dari putusan ini sebenarnya ‘dusta’ apa yang hendak disembunyikan dari hukuman seumur hidup ini, ” tambah Maqdir.

Sepanjang yang ia tahu, putusan  dalam perkara korupsi yang dibuat seragam baru perkara ini. Terlepas dari apa peran orang. “Hukumannya harus sama. Hukuman seumur hidup. Hendrisman misalnya dituntut 20 tahun, buat kami sangat mengagetkan. Apalagi kemudian Hakim memutus dengan hukuman seragam hukuman seumur hidup. Termasuk Syahmirwan yang dituntut delapan belas tahun juga dihukum seumur hidup,” ujarnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiono (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya setidaknya ada 14 perusahaan MI yang diperiksa dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. 

 

Usai persidangan putusan pada Senin Senin 2020 kuasa hukum Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, Soesilo Aribowo juga mengaku  kecewa atas vonis majelis hakim. “Saya menilai, putusan yang dibacakan majelis hakim sama persis dengan surat tuntutan JPU, mulai titik, koma maupun narasinya,” kata Soesilo.

Soesilo menyebut, semua pertimbangan jaksa penuntut diterima oleh Majelis Hakim. Atas hal tersebut, pihaknya sangat menyesalkan karena banyak fakta sidang atau keterangan saksi yang tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. ‎ “Seharusnya bila ingin obyektif, semua fakta persidangan itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau itu dibaca akan nampak jelas seperti apa kasus ini sesungguhnya,” ujar Soesilo.

Soesilo pun menyesalkan ihwal kerugian negara dalam kasus tersebut. Terlebih tidak mendeskripsikan dengan jelas soal kerugian negara dalam kasus tersebut. “Ini rugi berapa dan siapa yang mengambil uangnya, ada beberapa yang tentunya tidak benar. Misalnya kerugian Rp 16,8 triliun. Tetapi sementara ini ada reksadana dan saham yang masih berada di Asuransi Jiwasraya,” ucap Soesilo.

Soesilo membuka kemungkinan akan mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Hal ini pun akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada kliennya. “Kemungkinan besar akan mengajukan upaya hukum banding,” tegas Soesilo.

Sementara itu, kuasa Hukum Hary Prasetyo, Ruadianto Manurung tidak menjelaskan alasan keberatan kliennya atas keputusan majelis hakim. “Kami akan mengajukan banding secepatnya,” kata Rudianto, Selasa 13 Oktober 2020.

Selain Harry, Syahmirwan juga akan menempuh banding karena keberatan atas keputusan pengadilan Tipikor. Dia menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak mengadopsi fakta hukum persidangan terkait perhitungan kerugian negara.

Penasihat hukum Syahmirwan, Suminto Pujiharjo menyebut, Putusan MK Nomor 25/2016 terkait pencabutan frasa dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal (3), menjelaskan, bahwa perhitungan kerugian negara seharusnya bukan berdasarkan potensi tapi bersifat nyata dan pasti. Namun, ketentuan itu tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim.

“Perihal kerugian negara dari BPK itu potensi atau unrealize loss senilai Rp 16,8 triliun. Artinya, kerugian negara belum bersifat nyata dan masih potensi termasuk dalam pembelian saham baik secara langsung maupun melalui reksadana, jumlahnya masih sama walaupun nilainya turun,” ujar Sumontodia.

Dia juga menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan direksi dan kepala investasi memilih saham-saham second liner ketimbang blue chip. Padahal penentuan itu berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang mencatatkan insolven Rp 6,7 triliun pada 2008. “Untuk mencapai target RKAP, tidak mungkin berinvestasi ke saham-saham blue chip, yang memungkinkan ke saham-saham second liner. Apalagi dalam penyusunan RKAP ini juga telah disetujui pemegang saham dan target juga sudah dipatok,”  dalih Suminto.

Mendengar vonis maksimal dan fenomnal tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) merasa girang. Dia memuji  Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas putusan vonis penjara seumur hidup terhadap empat terdakwa dugaan korupsi, dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Febrie Adriansyah mengatakan, agar para pengadil dalam kasus yang sama terhadap dua terdakwa tersisa, memutuskan vonis serupa,

“Baguslah (vonis terhadap empat terdakwa),” kata Febrie saat dijumpai di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.

Terkait dua terdakwa yang tersisa itu, Febrie melanjutkan harapannya kepada majelis hakim agar kembali memberikan vonis maksimal. Keduanya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat

Menurut Febrie, peran terdakwa Benny Tjokro, dan Heru Hidayat, lebih dominan dalam megaskandal Jiwasraya. Dua terdakwa tersebut, pun menjadi pihak pesakitan yang paling banyak dilakukan penyitan asetnya karena terlibat TPPU. Sebab itu, kata Febrie, akurasi pembuktian yang sudah menjadi fakta hukum dari empat terdakwa sebelumnya, menjadi penguat bukti perbuatan pidana Benny Tjokro dan Heru Hidayat.

Sidang kasus Jiwasraya dengan 7 hakim

Kata Febrie, selain hukuman badan yang maksimal, kejaksaan juga berharap agar majelis hakim memenuhi apa yang nantinya dituntut oleh tim penuntutan dalam soal penyitaan aset-aset. Kata Febrie, tim penuntutan nantinya akan meminta pemenuhan untuk pergantian kerugian keuangan negara yang bersumber dari aset rampasan terhadap Benny Tjoko dan Heru Hidayat. Tercatat sampai saat ini, aset sitaan dalam pengungkapan skandal Jiwasraya, melebihi Rp 18,1 triliun.

Febrie mengungkapkan, nilai aset sitaan tersebut, jika diputuskan hakim menjadi rampasan negara, juga dapat menjadi sumber dana pengganti dana nasabah Jiwasraya. “Karena ini menyangkut banyak orang di Jiwasraya, dan di masa sulit ekonomi sekarang ini, jadi kita berharap betul hakim sependapat dengan permohonan jaksa. Intinya selain hukuman badan, kita juga meminta aset-aset yang sudah kita sita, diputus untuk jadi rampasan negara,” kata Febrie.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memayungi PT Asuransi Jiwasraya juga menyambut positif Arya juga menyambut positif vonis penjara seumur hidup terhadap sejumlah mantan petinggi Jiwasraya seperti mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi (Kadiv) Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Kata Arya, hal ini menunjukan keseriusan dari Kementerian BUMN dan aparat penegak hukum. “Vonis seumur hidup ini yang merupakan vonis yang belum pernah terjadi juga dalam kejahatan korporasi,” ungkap Arya.

Arya juga mengapresiasi tuntutan hukuman penjara seumur hidup terhadap Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai hal ini merupakan langkah yang sangat positif dan menunjukan keseriusan dari aparat penegak hukum. “Heru dan Bentjok saat ini sudah dituntut seumur hidup oleh kejaksaan, tanpa niat untuk mengintervensi pengadilan, kita harapkan juga nantinya vonisnya memberikan rasa keadilan bagi rakyat juga,” ujar Arya di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020.

Arya menyebut dalam tuntutan JPU  Benny Tjokro dan Heru Hidayat merugikan keuangan negara senilai Rp 16,8 triliun dari aktivitas jual beli saham Jiwasraya. Hal ini diharapkan menjadi jalan dalam pengembalian kerugian yang dialami Jiwasraya.

Sebelumnya, Benny Tjokrosaputro sendiri dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider satu tahun di penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Benny terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya.

Tapi bagaimana dengan nasib para nasabah Jiwasraya. Ini yang belum jelas. Koordinator Forum Komunikasi Nasabah Jiwasraya, Rudyantho pernah mengatakan, yang paling dirugikan dari kasus ini adalah nasabah. Rudy memang tidak mengetahui secara persis rata-rata premi dari nasabah yang dirugikan ini. “Hanya saja, di antara banyaknya nasabah itu, ada beberapa nasabah yang memiliki premi mencapai Rp30 miliar,” tuturnya pada Kamis 16 Januari 2020 di media massa.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pernah mengatakan pengembalian dana nasabah bisa mulai berjalan pada Maret 2020. Menurut dia, pemerintah sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan itu.

Namun, ia mengatakan ada tiga hal yang memerlukan tanda tangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa berjalan. “Presiden sudah tanda tangan, tinggal tiga poin lagi, kami sudah rapat, tinggal tiga regulasi yang perlu dukungan tanda tangan supaya kami bisa bergerak,” ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Erick ketika itu tidak memperinci regulasi apa yang perlu digolkan untuk bisa menjalankan solusi tersebut. Dan tampaknya para nasabah Jiwasraya harus bersabar menanti uang mereka kembali.

 

 

Hamdani

 

You might also like