Serikat Buruh Akan Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan, Presiden Persilahkan Gugat Ke MK

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan 32 federasi serikat buruh lainnya telah menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari sejak 6 – 8 Oktober 2020 lalu. Tidak berhenti di situ, KSPI dan sejumlah federasi serikat buruh akan menyatakan sikap terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya untuk menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja, pada Senin (12/10) besok.

“Besok itu kami akan melakukan konferensi pers untuk menyampaikan langkah-langkah konstitusional untuk meminta UU Cipta Kerja dibatalkan,” kata  Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono, Minggu  (11/10).

Kahar enggan merespons saat ditanya apakah buruh akan menggelar aksi mogok nasional kembali atau tidak. Namun, ia menegaskan bahwa judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah jalan satu-satunya untuk menggagalkan UU Cipta Kerja.  “Dan ke MK bukan satu-satunya. Pun belum akan dilakukan besok,” ujarnya.

Sementara itu dalam undangan konferensi pers yang diterima Republika, sikap resmi yang akan disampaikan besok mengambil tema ‘Apakah serikat pekerja akan kembali menolak omnibus law atau memilih JR?’. Sejumlah pihak yang disebut akan hadir dalam pernyataan sikap besok antara lain Presiden KSPI, Said Iqbal, Wakil Presiden KSPSI AGN sekaligus Koordinator Gekanas, R.Abdullah, Sekjen KSPSI AGN, Hermanto Achmad, Ketua Umum FSP LEM KSPSI Yorris, Arif Winardi, dan pimpinan serikat pekerja tingkat nasional yang lain. Konferensi pers akan digelar melalui daring.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan.

Presiden Persilahkan Gugat Ke Mahkamah Konstitusi

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang menuai pro kontra di masyarakat. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat yang merasa tidak setuju bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi mengatakan, jika masih ada masyarakat yang tidak puas dengan undang-undang cipta kerja, silakan ajukan judicial review ke MK.

Ia menambahkan, bahwa sistem ketetapan negara sudah jelas. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai bisa diajukan ke MK.

You might also like