PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Sebanyak 16 Anggota TNI LGBT Dibui Dan Dipecat, Brigjen Polisi LGBT Dianggurkan

 

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) hakim agung Andi Samsan Nganro, mengumukan kabar bagus untuk menegakkan susila. “Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi. Semuanya dipecat,” kata Andi Samsan Nganro, Rabu (21/10/2020).

Sebelumnya MA mengadili 16 oknum anggota TNIyang terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan semuanya dipecat. Sebenarnya total jumlah yang dipecat lebih dari 16 orang karena masih ada putusan yang baru diketok di tingkat pertama.

“Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi. Semuanya dipecat,” kata jubir MA hakim agung Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Selain dipecat karena mereka berperilaku homoseksual, mereka dihukum penjara. Sebab, mereka tidak menaati perintah atasan, yaitu Surat Telegram (ST) Panglima TNI tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis. Telegram serupa juga dikeluarkan KSAD Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur, proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terlibat kasus hubungan sesama jenis.

Total jumlah yang dipecat lebih dari 16 karena masih ada putusan yang baru diketok di tingkat pertama. Para anggota TNI yang dipecat di tingkat pertama umumnya mengajukan banding.

Seperti disampaikan Humas Pengadilan Militer II-10 Semarang, Letkol Asmawi, pihaknya telah menyidangkan anggota TNI yang terlibat LGBT/homoseksual. Para prajurit tersebut adalah Serka RR, Pelda AN, Serka AD, Kapten IC, Serka SGN, Serka AAB, dan Praka P.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan salah satu jenderal yang diduga bergabung kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yakni Brigjen EP telah dijatuhi sanksi berupa tidak diberi jabatan (nonjob) sampai pensiun. Menurut dia, sanksi tersebut telah diberikan setahun silam.

“Sudah setahun yang lalu,” kata Argo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10).

Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal yang berinisial EP diperiksa Divisi Propam Polri karena diduga terlibat kelompok LGBT. Hal ini diungkapkan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Inspektur Jenderal Polisi Sutrisno Yudi Hermawan.

“Sudah diperiksa Propam tahun 2019. Sudah disidangkan dan disanksi,” ujar Sutrisno menegaskan.

“Ada tujuh terdakwa. Yang P sudah divonis dan dipecat, yang bersangkutan mengajukan banding,” kata Asmawi di kantornya, Semarang, Jumat (16/10/2020).

Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Letkol Sus Wahyupi menambahkan ketujuh terdakwa itu berasal dari satuan berbeda dan tidak hanya berasal dari Jawa Tengah. Namun pihaknya menangani persidangan karena berdasarkan lokasi berhubungan.

“Ada tujuh perkara dengan tujuh terdakwa. Satu dari TNI AD dan enam dari TNI AU,” terang Wahyupi.

Pemecatan juga diketok oleh Pengadilan Militer Jayapura, Pengadilan Militer Bandung, Pengadilan Militer Surabaya, hingga Pengadilan Militer Tinggi Medan.

Salah satunya adalah Letda DS, yang mulai terjerumus menjadi homoseksual saat mengikuti komunitas LGBT. Padahal Letda DS mengetahui ada Surat Telegram Panglima TNI yang melarang anggota TNI menjadi homoseksual dan sanksinya pemecatan.

Pada 6 April 2020, Pengadilan Militer Denpasar memutuskan Letda DS bersalah dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas. Letda DS dihukum 10 bulan penjara dan dipecat dari militer.

“Terdakwa yang melakukan perilaku seks yang menyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT karena selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam menaati aturan hukum sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun ketentuan agama apa pun sehingga harus diberikan tindakan tegas,” ucap majelis Pengadilan Militer Denpasar yang diketuai Letkol Ronny Suryandoko SIP SH MHan

 

Polri Non-Jobkan Brigjen LGBT

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono mengatakan, bahwa Polri akan menindak tegas apabila ada anggotanya yang terbukti tergabung dalam kelompok LGBT. Tindakan tegas akan diberikan sebagaimana aturan yang berlaku.

Menurut dia, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Pasal 11 huruf c, dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

“Jadi, kalau terjadi hal tersebut tentunya Polri akan tindak tegas karena memang sudah ada aturan hukumnya bagi yang melanggar tentunya sanksi kode etik sudah menunggu,” kata Awi.

Namun demikian, Awi mengatakan, bahwa hingga saat ini belum menerima laporan mengenai adanya anggota Polri yang tergabung dalam kelompok LGBT. “Nanti kami tanyakan perkembangannya ke Propam,” ucap dia.

Isu adanya kelompok LGBT di tubuh TNI-Polri semula dikemukakan oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan. Burhan mengatakan, mengetahui informasi fenomena LGBT ini dari diskusi di Mabes TNI Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober 2020.

You might also like