PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Laporan Pelayanan Informasi Publik di Jabar Masih Rendah

Komisi Informasi (KI) Jawa Barat tengah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020. Hingga batas akhir pengembalian kuesioner pada 25 September 2020, terdapat 68 badan publik yang mengembalikan tepat waktu.

Dari 118 badan publik di Jawa Barat yang diharuskan melaporkan kinerja pelayanan informasinya, 49 badan publik tidak melaporkannya. Dan satu badan publik mengembalikan kuesioner telat satu hari. Artinya 42 persen badan publik di Jawa Barat tidak melaporkan kinerja pelayanan informasinya di tahun 2020.

Ketua Tim Penilai Independent Monev KIP Jabar 2020, Budi Yoga mengatakan walaupun terlambat sehari, tetap diterima. Konsekuensinya Badan Publik bersangkutan mengikuti Monev tapi tidak masuk tahapan pemeringkatan.

“Setidaknya telah menjalankan sebagian kewajibannya sesuai UU KIP antara lain mengupdate website (informasi berkala), melaporkan layanan informasi publik kepada KI terkait dst,” ujarnya.

Ketua KI Jabar, Ijang Faisal mengungkapkan, upaya mengoptimalkan verifikasi kuesioner dari badan Publik maka KI Jabar mengambil kebijakan untuk memperpanjang waktu proses verifikasi sampai dengan 7 Oktober 2020.

“Adapun hasil sementara akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2020 melaui laman KI Jabar,” katanya.

Sanggahan dari Badan Publik atas hasil sementara berlangsung mulai tanggal 9-15 Oktober 2020. Sedangkan verifikasi lapangan mulai 26 Oktober – 4 November 2020. Presentasi Badan Publik Terpilih tanggal 9 – 13 November 2020.

Upaya memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat diakhiri dengan acara puncak berupa Penganugrahan berlangsung tanggal 2-3 Desember 2020.***

You might also like