Draf Final UU Cipta Kerja Versi 812 Halaman Diserahkan Ke Presiden

Pihak DPR telah melayangkan draf dinal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10). Dengan begitu, regulasi itu tinggal menunggu tenda tangan Presiden atau jangka waktu 30 hari mendatang sebelum resmi berlaku.

Draf UU Ciptaker diantarkan ke Istana Kepresidenan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Rabu (14/10) siang. Ia tiba di kantor Kementerian Sekretariat Negara sekitar pukul 14.20 WIB.

Draf UU Cipta Kerja yang juga diperlihatkan kepada awak media ini diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelum menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja, ia memastikan draf yang diserahkan tersebut setebal 812 halaman. Hal itu terkait beredarnya sejumlah naskah RUU dan UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, naskah pertama yang diusulkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu setebal 1.028 halaman dan merevisi 79 UU yang saat ini berlaku. Naskah selanjutnya beredar pada saat RUU disahkan menjadi UU oleh sidang paripurna pada 5 Oktober dengan tebal 905 halaman. Naskah itu beredar terlepas dari pengakuan sejumlah anggota dewan yang menyebut tak pernah melihatnya.

Draf versi sidang paripurna ini banyak mengubah substansi draf usulan pemerintah. Di antaranya, draf kali ini mengembalikan sejumlah kewenangan daerah, memangkas klaster pendidikan, dan merevisi aturan-aturan ketenagakerjaan di draf awal.

Kemudian, pada 12 Oktober muncul lagi draf setebal 1.035 halaman yang kemudian menjadi 812 halaman saat diserahkan ke Presiden. Setelah nantinya ditandatangani Presiden, UU bisa langsung diundangkan dalam lembaran negara. Undang-undang juga bisa berlaku bila tak kunjung ditandatangani Presiden dalam waktu 30 hari.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengeklaim tidak ada perubahan substansi dalam naskah final UU Ciptaker, khususnya selama proses finalisasi yang dilakukan dalam sepekan terakhir. Ia menjelaskan, substansi dalam naskah final sama dengan hasil rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. “Perbaikan yang dilakukan tidak ada keluar dari keputusan panja,” ujar Willy saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).

Ia menjamin proses finalisasi hanya untuk memperbaiki format tulisan. “Kalau ada pertanyaan dan pernyataan yang berbeda dari apa yang sudah diputuskan di paripurna, itu tidak benar,” ujar Willy.

Terlepas dari klaim itu, penelusuran Republika justru menemukan ada sejumlah penambahan dan pengurangan naskah antara versi 812 halaman dengan yang beredar selepas pengesahan paripurna. Di antaranya terkait regulasi cuti, PHK, dan pengupahan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengakui perihal beredarnya draf yang berbeda di parlemen. “Konsolidasi RUU secara utuh belum dilakukan. Setelah selesai timus-timsin, baru mulai muncul draf tersebut, belum resmi benar. Baru agak jelas pada 5 Oktober. Ini pun belum final meski tersebar ke publik,” kata Mulyanto kepada wartawan.

Mulyanto menambahkan, pada 9 Oktober 2020 muncul draf UU Cipta Kerja yang berjumlah 1.062 halaman. Kemudian, pada 12 Oktober 2020 pagi beredar draf UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman.

Lalu, pada 12 Oktober 2020 malam beredar lagi draf UU Cipta Kerja dengan jumlah halaman berbeda. “Jadi, memang banyak versi draf muncul sejak 5 Oktober,” ujarnya.

Sehubungan telah diserahkan ke Presiden, PKS sebagai salah satu fraksi yang menolak UU Cipta Kerja menyatakan akan menelaah draf tersebut. “Nah, sudah jelas kita akan fokus memeriksa dokumen 812 ini,” ucap Mulyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mempersilakan sengkarut naskah UU Cipta Kerja itu digugat. “Apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada selundupan pasal, selundupan ayat, terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor. Silakan diuji ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/10).

Selepas penyerahan draf kemarin, pemerintah menyatakan akan segera menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja. Dalam penyusunan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) nanti, pemerintah berjanji melibatkan publik.

Dalam kurun waktu tiga bulan, aturan turunan UU Ciptaker akan dibuat dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. “Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Semua bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, Rabu (14/10).

 

You might also like