PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Barita Simanjuntak: Komunikasi Dengan Djoko Tjandra Atas Perintah Jaksa Agung

Kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Agung yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari semakin panas. Skandal yang melibatkan terpidana korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra itu menyeret tidak hanya jaksa Pinangki, kini merebak ke petinggi Kops Adyaksa itu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Ali Mukartono mengklaim bahwa selama proses pemeriksaan dan penyidikan informasi tersebut tidak pernah diperoleh dari keterangan Jaksa Pinangki.

Ali mengemukakan bahwa proses penyidikan terfokus pada perkara dugaan suap berkaitan dengan kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). “Semua yang anda katakan tidak terungkap di pemeriksaan penyidikan, grasi tidak disebut-sebut. Tadi saya katakan objek dari penyidikan ini untuk mengajukan fatwa ke MA,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 8 September 2020.

Seperti diketahui bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dikatakan pernah memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jam Intel) Kejaksaan Agung RI yang kala itu dijabat oleh Jan Samuel Maringka, untuk menghubungi langsung terpidana Djoko Sugiarto Tjandra via telefon. Terungkapnya perintah tersebut, setelah Komisi Kejaksaan (Komjak) RI memeriksa mantan Jam Intel. Jan Maringka.  “Ketua Komjak Barita Simanjuntak menerangkan, pemeriksaan Jan Maringka, sudah dilakukan, Kamis 3 September 2020”, Ungkapnya kepada FORUM

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI dalam proses skandal Jaksa Pinangki. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA di Jakarta pada Selasa 8 September 2020. Berikut nukilannya;

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah resmi menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terhitung mulai Selasa 11 Agustus 2020 malam. Apa tanggapan Anda?

Begini ya, oknum Jaksa P kan pertama sekali di awal kita berencana meminta keterangan kepada yang bersangkutan karena ada pengaduan atau laporan oleh LSM MAKI terkait skandal Jaksa P yang masuk ke Komisi Kejaksaan. Oleh karena itu perlu kita tindak lanjuti. Tapi dua kali permintaan keterangan itu yang bersangkutan tidak hadir. Bergulirnya waktu dan Jaksa P ternyata sudah diperiksa oleh tim Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas). Maka atas dasar itu kami minta laporan hasil pemeriksaan dari Jamwas agar kami bisa cocokkan apakah substansi pengaduan masyarakat itu terjawab atau tidak.

Berdasarkan itulah kami dari Komisi Kejaksaan tentu akan menindak-lanjuti dan memberi jawaban kepada pelapor. Dalam proses ini kemudian terjadi perubahan status terhadap oknum Jaksa P menjadi tersangka dan ditahan penyidik kejaksaan. Karena status jaksa Pinangki sudah menjadi tersangka, tentu saja orientasi tugas Komisi menjadi bergeser. Kalau Jaksa Pinangki belum dijadikan tersangka maka Komisi masih relevan untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu tugas komisi sekarang hanya memastikan proses penyidikanya sampai kepada pelimpahan perkara ke Pengadilan nanti apakah perkara itu dapat berjalan dengan baik, transparan  sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Jan Marinka saat menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI,

 

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jam Intel) Kejaksaan Agung RI, Jan S Marinka sudah menjalani pemeriksaan di Komisi Kejaksaan RI. Apa yang bisa Anda paparkan dari hasil pemeriksaan itu?

 Ya memang betul Beliau (Jan Marinka) datang ke Komisi pada Hari Kamis 3 Agustus 2020. Saya pribadi maupun secara lembaga sangat mengapresiasi dan respek terhadap Pak Jan Marinka adalah salah seorang pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung bersedia datang. Ingat tentu itu tidak mudah kalau tidak didasari oleh rasa saling menghargai apa yang menjadi harapan besar publik saat ini. Ketika itu kami menanyakan juga kepada beliau karena berkaitan dengan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Kejaksaan terkait kasus Djoko Tjandra. Yaitu kaitan adanya dugaan kominukasi antara pejabat Kejaksaan Agung dengan terpidana buron Djoko Tjandra ketika itu.

 Berdasarkan hasil penjalasan dan klarifikasi beliau (Jan Marinka) kepada Komisi Kejaksaan. Bahwa memang benar ada komunikasi antara Jan Maringka, dan Djoko Tjandra terjadi pada 2 dan 4 Juli Tahun 2020. Akan tetapi, hubungan via telefon Jan Maringka, dan Djoko Tjandra terkait kedinasan dan fungsi intelejen. Komunikasi tersebut meminta Djoko Tjandra mengakhiri status buronan, dengan pulang ke Indonesia untuk menjalankan keputusan Mahkamah Agung (MA) 2009. Keputusan MA 2009 memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dalam kasus korupsi hak tagih utang Bank Bali 1999.

Jadi itu penjelasan yang kami dapatkan dari yang bersangkutan Pa Jan Marinka. Ingat saya tegaskan kembali bahwa intinya itu semua merupakan tugas operasi intelijen.

Bagian dari tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Pimpinan (Jaksa Agung) untuk dilaksanakan. dan kemudian dilaporkan ke Pimpinan dalam hal ini Jaksa Agung. Artinya itu adalah hal yang wajar dan hal yang bisa dilakukan sesuai tugas pokok intelijen itu tadi. Sehingga tidak ada masalah dengan komunikasi tersebut. Karena intinya adalah jangan salah ini. Intinya adalah memerintahkan Djoko Tjandra supaya melaksanakan putusan pengadilan. Nah itu yang disampaikan kepada kami.  Kalau memang demikian adanya, tentu laporan pengaduan masyarakat kami bisa jawab. Namun perlu diketahui bahwa Komisi Kejaksaan ini bukan penyidik investigasi. Kewenangan kami tidak mengatur itu, Jadi kalau ada laporan masyarakat kami wajib Menindaklanjuti dengan cara meminta keterangan atau penjelasan dari yang bersangkutan. Penjelasan yang bersangkutan cukup clear bahwa  memang itu dilakukan dalam rangka operasi intelijen

 Kemudian Dari mana sumber komunikasi telepon itu. Nah yang bersangkutan Pak Jan Marinka juga memberikan Penjelasan bahwa itu berasal dari pemetaan harus komunikasi dari Djoko Tjandra kepada pihak-pihak lain.  Sehingga bisa dibaca pola-polanya tidak dari 1 Sumber, dan itu dari beberapa sumber sehingga bisa dikomunikasikan ke nomor tersebut. Dan ternyata tepat nomor Djoko Tjandra.  Nah itu yang disampaikan kepada kami, sehingga dengan itu apa yang disampaikan kepada kami itu bisa kami memberikan respon sesudah melakukan permintaan keterangan dan penjelasan dari yang bersangkutan.

Jaksa Pinangki

 

Jaksa Pinangki apa mungkin bekerja sendiri tanpa ada tangan tangan lain di lingkungan Kejaksaan Agung yang ikut membantu. Bagaimana menurut Anda? 

Sebenarnya sangat logis, itu tadi dalam gelar kasus bersama di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan kami dari Komisi Kejaksaan juga diundang dan saya sendiri hadir. Dalam gelar perkara terkait penanganan kasus Jaksa Pinangki yang terlibat skandal kasus Djoko Tjandra juga disampaikan oleh Jam Pidsus pa Ali Mukartono bahwa kejaksaan dapat memahami. Karena siapa sih oknum Jaksa Pinangki ini. Dia bukan pejabat, bukan penyidik, dia juga bukan eksekutor. Jaksa Pinangki juga tidak punya kewenangan untuk ditugaskan untuk itu. Yang menjadi pertanyaan besarnya. Kenapa bisa berkomunikasi?

Itu kan merupakan logika umum, logika yang sangat wajar terjadi. Ini semua hanya bisa dijawab lewat proses penyidikan yang transparan, penyelidikan yang akuntabel dan lewat proses penyelidikan oleh organ penyidik yang bisa dipercayai kredibilitasnya. Sebab kalau sudah sampai sebegini persoalannya. Itukan persoalan public trust yang harus dijaga, kalau public trust tinggi maka kurang-kurang sedikit oleh publik dapat diterima. Tetapi kalau public trust tidak ada, sehebat apapun kita menyampaikan argumentasi tentang penanganan perkara ini akan selalu dipandang kecurigaan.

Dipandang spekulasi, ya opini-opini semua nah ini lah yang harus dijawab. Dalam iklim demokrasi sekarang, keterbukaan transparan itu menjadi sangat penting. Dugaan-dugaan itu tadi bisa dijawab dengan cara perlunya keterlibatan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga independen di luar Kejaksaan termasuk juga keterlibatan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya kembali tekankan bahwa keterlibatan KPK jangan lansung diartikan pengambil alihan kasus. Sebab keterlibatan itu bisa dalam bentuk koordinasi dan supervise. Intinya adalah publik mengharapkan bahwa KPK bisa memonitoring prosesnya. KPK bisa memberikan arahan terhadap penanganan kasus itu karena ini berkaitan oknum Jaksa yang di Sidik kejaksaan

Kemudian bagaimana bisa meyakinkan bahwa Jaksa Pinangki bekerja sendiri,  atau dengan orang lain. Nah disinilah pentingnya kalau ada lembaga lembaga independen itu untuk meyakinkan public. Jangan ragu-ragu, kalau kita misalnya mengharapkan kasih kesempatan kepada kejaksaan untuk bisa dipercaya dalam menangani  kasus ini. Maka ruang publik untuk bisa mempercayai kan juga harus diberikan, melalui adanya keterlibatan keterlibatan sekali lagi dari KPK.

Sebab oknum Jaksa Pinangki ini kan ada kaitannya dengan masalah sebagian di kejaksaan dan sebagian kepolisian. Secara institusional  ini kan cukup mengganggu dan menguras energi kedua lembaga itu. Kalau ada keterlibatan KPK di sana itu sekali lagi akan membantu meyakinkan publik berharap adanya transparasi akuntabilitas dalam penanganan kasus ini

You might also like