Anggota DPR Cerita Fraks-Fraksi Tak Diberi Draft RUU Ciptaker Saat Pembahasan

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah disahkan pada Rapat Paripurna, Senin (5/10) lalu. Namun, beberapa anggota Baleg, mengaku belum menerima draft final undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi menjelaskan, sesuai tata tertib (tatib) DPR, para anggota tidak diwajibkan untuk menerima salinan draft UU Ciptaker. Menurutnya, yang diwajibkan menerima yaitu pimpinan DPR dan pada saat rapat kerja bersama pemerintah.

“Sesuai ketentuan dalam tatib DPR pasal 253 ayat 5 dan pasal 286, draft UU wajib dibagikan hanya untuk pidato pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang, serta bahan rapat kerja bersama pemerintah serta pakar,” kata Achmad kepada Validnews, Kamis (8/10).

Politisi PPP yang akrab disapa Awiek itu menambahkan, tebal UU Ciptaker yang nyaris dari 1.000 halaman juga membuat sulit untuk diduplikasi dalam waktu singkat. Untuk itu, maka kecil kemungkinan para anggota akan mendapat salinan fisik draft UU Ciptaker dengan cepat.

“Lagipula tak ada yang sanggup mencetak naskah RUU Ciptaker dalam waktu singkat dan jumlah yang banyak. Di samping itu, sesuai tatib DPR juga kan tidak wajib dibagikan ke para anggota,” jelas Awiek.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto mengakui sejak rapat paripurna pengesahan UU Ciptaker, pihaknya belum menerima salinan draft final UU Ciptaker. Ia mengatakan, sejauh ini juga belum mendapat penjelasan dari pimpinan.

“Ya betul (belum terima draft UU). Kami tidak tahu apa alasannya, dan kami juga tidak tahu apakah semua fraksi belum dapat, atau hanya Demokrat saja,” ujar Bambang.

Selain Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan PAN juga membenarkan. Padahal, salinan diperlukan bagi masing-masing anggota untuk pendalaman kembali materi substansi yang ada.

“Kalau menurut saya memang belum dibagikan. Setahu saya sampai saat ini masih dirapikan oleh tim Baleg,” ungkap Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menjelaskan proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga menjadi UU Cipta Kerja.

“Ada beberapa hal memang betul, sangat cepat [pembahasan UU Cipta Kerja],” kata Ledia Hanifa dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip, Kamis (8/10/2020).

Politisi fraksi PKS tersebut mengamini bahwa kurangnya mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum adalah persoalan yang sangat krusial.

Meski sudah dilakukan, dia tak menampik bahwa proses tersebut masih saja tidak cukup atau kurang dari standar pembahasan Omnibus Law.

“Mengatur 79 undang-undang itu tidak gampang karena ada banyak hal yang harus terkait satu sama lain. Ini akan jadi kesulitan nantinya,” ungkap Ledia.

Bukan itu saja, Ledia mengaku fraksi-fraksi DPR belum menerima draft bersih RUU Cipta pada Kerja Rapat Pembahasan Tingkat I Pengambilan Keputusan, Senin (5/10/2020).

Dia mengatakan dirinya dan anggota fraksi yang meminta draf UU Cipta Kerja. Namun, draf final belum juga diberikan karena masih ada hal-hal teknis yang harus dibereskan.

Selain itu, Ledia mengakui keterbatasan waktu dalam merumuskan 79 UU dan menerapkan sinkronisasi menjadi satu UU adalah tugas yang besar.

“Kita mengecek, tapi karena keterbatasan tim perumus dan ada banyak sekali UU, jadi masih ada pelolosan. Pada saat pembahasan Tingkat satu, harusnya draftnya sudah diterima. Tidak bisa diserahkan pada dua orang saja,” ungkap Ledia.

You might also like