Alamsyah SH, Advokat Asal Serdang Bedagai Menangkan Gugatan Melawan DPN PERADI

Upaya Alamsyah SH meluruskan benang kusut atas perubahan AD/ART Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), menemukan titik terang. Pengacara asal Serdang Bedagai ini memenangkan gugatan atas perubahan AD/ART PERADI di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

“Alhamdulillah. Kita memenangkan gugatan di PN Lubuk Pakam,” ucap Alamsyah, Rabu (30/9/2020) sore.

Menurut Alamsyah, perkara gugatan bermula ketika pihak tergugat telah sengaja melakukan perubahan AD/ART PERADI tanpa mengikuti mekanisme sesuai Munas II PERADI di Siak Hulu Kampar Riau. Atas perubahan itu, Alamsyah pun mendaftarkan gugatan secara perdata ke PN Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2020/PN Lbp.

Dalam persidangan, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Alamsyah. Majelis hakim menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tgl 4 Sept 2019, yangg ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum. “Sekali lagi saya tegaskan, apa yang dilakukan Tergugat II, III dan IV sesuai amar putusan hakim dinyatakan perbuatan melawan hukum,” sebut Alamsyah.

Selain itu, disebutkan pula bahwa hakim juga membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor:KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran dasar.

Disamping itu, putusan hakim juga menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tertanggal 4 Sept 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tangggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-/hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (incraht Van gewijsde) sampai Tergugat II, III, dan IV mencabut keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang perubahan anggaran dasar, tanggal 4 September 2019.

Dengan putusan itu, Alamsyah berharap agar para pihak dapat patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan, karena AD/ART merupakan ruh organisasi. Dia juga meminta agar Panitia Munas III PERADI mempertimbangkan putusan pengadilan. “Menjelang Munas III pada 7 Oktober mendatang, saya harap panitia Munas menggunakan AD/ART yang lama yaitu AD Nomor 504 atau setidaknya panitia menunda kegiatan Munas yang sudah dijadwalkan panitia tersebut,” tukasnya.

You might also like