PRESIDEN BERGANTI KORUPSI ABADI DUA

Adi Warman: “Pidana Mati Juga Bisa Diterapkan Bagi Terdakwa Jiwasraya”

 

Skandal mega korupsi di tubuh PT Jiwasayara memasuki babak akhir. Empat terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya divonis hakim penjara seumur hidup. Vonis ini tercatat sebagai rekor baru di kategori hukuman pada koruptor, kenapa?

Ternyata jauh sebelum empat terdakwa Jiwasraya dihukum penjara seumur hidup karena korupsi, ada sejumlah pelaku tindak pidana korupsi yang sudah divonis penjara seumur hidup dengan mengacu aturan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor Tahun 1999.

Mereka yang telah divonis seumur hidup sesuai UU Tipikor diantaranya; Adrian Waworuntu. Adrian adalah pembobol BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada awal 2003. Nilai korupsinya mencapai Rp 1 triliun lebih. Kemudian ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, total suap kasus Akil ini mencapai Rp 57 miliar, terbanyak bila dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan suap lainnya. Dan  Brigjen Teddy Hernayadi. Jabatan terakhir Teddy adalah Direktur Keuangan TNI AD/Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Teddy melakukan korupsi anggaran Alutsista 2010-2014, seperti pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache.

Untuk dikatahui empat terdakwa Jiwasraya adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Keempatnya divonis hakim penjara seumur hidup karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri bersama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat senilai Rp 16 triliun. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup,” kata ketua majelis hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin 12 Oktober 2020.

Perbuatan empat terdakwa dan Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat terbukti telah membuat negara merugi Rp 16 triliun. Empat terdakwa ini juga sudah menikmati sejumlah hasil dan fasilitas yang diberikan Benny Tjokro dkk.

Menanggapi tuntutan JPU dan putusan hakim di kasus mega korupsi Jiwasara, Ketua DPN, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Adi Warman mengatakan hal itu normative. “Lain hal kalau JPU nya menuntut hukuman mati lalu diikuti oleh vonis hakimnya dengan hukuman mati juga. Atau bisa saja JPU menuntut pelakunya dalam kasus jiwasaraya itu dengan pidana seumur hidup tapi majelis hakimnya menjatuhkan vonis atau putusan dengan pidana mati. Nah itu baru hal yang luar biasa, jadi ada terobosan  hukum disitu”, tuturnya kepada FORUM

Untuk mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana tanggapan GNPK terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), Adi Warman, SH.,MH.,MBA di Jakarta pada Jumat 15 oktober 2020. Berikut nukilannya;

Para terdakwa dalam pusaran mega skandal korupsi PT Jiwasaraya ada yang di tuntut hukumanya seumur hidup dan ada juga yang sudah dijatuhi hukumanya oleh majelis hakim dengan pidana seumur hidup juga. Apa komentar anda?

Begini. Kalau kita melihat secara cermat kasus Jiwasaraya ini kan kerugian negaranya besar yaitu kurang lebihnya 16,8 Triliun. Jadi kalau para pelakunya itu dituntut seumur hidup dan divonis juga oleh hakim dengan hukuman pidana seumur hidup ya normatif saja. Kami dari GNPK menganggap hal itu normatif. Lain hal kalau JPU nya menuntut hukuman mati lalu diikuti oleh vonis hakimnya dengan hukuman mati juga. Atau bisa saja JPU menuntut pelakunya dalam kasus jiwasaraya itu dengan pidana seumur hidup tapi majelis hakimnya menjatuhkan vonis atau putusan dengan pidana mati. Nah itu baru hal yang luar biasa, jadi ada terobosan terobosan hukum disitu. Tapi tanpa mengecilkan perjuangan JPU dan Hakim kami dari GNPK tetap mengapreseasi kinerja JPU dan Hakim dalam kasus mega korupsi Jiwasayara ini.

 

Kantor Jiwasraya

 

Dengan merujuk pada hukum positif negara kita. Apakah hukuman mati bagi koruptor itu bisa diterapkan?

Dalam undang undang tindak pidana korupsi Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) tercantum, bahwa yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Jadi apabila perbuatan seseorang itu mengguncang perekonomian negara atau melakukan tindak pidana korupsi dana bencana seperti dana Covid 19 saat ini, Hukuman mati itu bisa diterapkan. Hukuman mati ini adalah hukum posotif yang berlaku dinegara hukum kita. Yaitu diatur dalam UU Tipikor tahun 1999 dan di juntokan pada pasal 10 undang undang hukum pidana. Nah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) diatur hukuman atau pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yaitu diantaranya;    pidana mati,    pidana penjara,    pidana kurungan,    pidana denda, dan    pidana tutupan.

Harus diingat bagi tindak pidana korupsi itu dalam hukumanya bahkan bisa dicabut hak hak tertentunya seperti hak politik. Tentu kalau itu di hukum 20 tahun atau dibahawah 20 tahun hukuman pidananya. Jadi menurut kami di GNPK tidak ada alasan untuk tidak menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Sejauh ini menurut pengamatan GNPK apakah sudah ada penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

Hanya yang menjadi persoalnya yaitu pertama ada dalam jaksa penuntut umum (JPU) baik itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau JPU pada Kejaksaan nyaris atau bahkan kita mengamati menuntut para pelaku tindak pidana korupsi itu dengan hukuman mati. Kalau JPU tidak menuntut dengan hukuman mati bagi koruptor maka hakim akan sulit memutus perkara tipikor dengan hukuman mati. Berkali kali GNPK mendorong baik itu kepada pihak kejaksaan dan KPK. Tuntutan Hukuman mati bagi koruptor diterapkan atau dijatuhkan oleh JPU. Tapi menurut saya hakim bisa saja kalau JPU menuntut seumur hidup lalu hakim memvonisnya dengan pidana mati. Kalau hakimnya punya nyali, saya berkali kali mendoroang agar hakim jangan ragu untuk menghukum teripdana korupsi seberat beratnya atau bebaskan kalau memang tidak terbukti.

Jadi menurut saya hakim itu jangan takut membebaskan terdakwa kalau itu terbukti tidak bersalah. Namun saya melihat pada diri hakim itu ada semacam rasa kalau dibebaskan dibully begitu juga sebaliknya kalau dihukum seberat beratnya dibully juga. Sebaiknya memberi atau menjatuhkan hukuman itu sebaiknya jangan dibayangi oleh rasa takut. Hakim memutus itu harus bedasarkan rasa keadilan. Ingat mahkotanya seorang hakim itu terletak pada putusanya.

 

You might also like