Rumor Jaksa Agung Di Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari

 

Nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terseret dalam polemik anak buahnya, Jaksa Pinangki Sinar Malasari dengan Djoko Tjandra. Ia diduga mengetahui kepergian Jaksa Pinangki ke Malaysia untuk bertemu Djoko yang memiliki nama asli Joko Soegiarto Tjandra.

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari Djoko Tjandra. Ia sebelumnya juga telah dinyatakan bersalah setelah melanggar disiplin lantaran pergi ke luar negeri sembilan kali tanpa sepengetahuan atasan. Kepergiannya itu diduga untuk bertemu Djoko Tjandra.

Namun, dalam serangkaian pemeriksaan, seperti dikutip Pinangki mengaku telah memberi tahu Jaksa Agung ST Burhanuddin ihwal pertemuannya dengan Djoko.

Dua sumber yang sama mengatakan Pinangki bahkan mengaku sempat menggelar video call dengan Burhanuddin setelah Djoko Tjandra sepakat membayar US$ 100 juta untuk pengurusan fatwa. Sebagai bukti pertemuan, mereka juga berfoto bersama. Belakangan, foto itu tersebar di media sosial.

Sejumlah petinggi Kejaksaan Agung menyebutkan Pinangki dan Burhanuddin sempat dekat saat sama-sama bertugas di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada 2012.

Namun, saat rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Juni lalu, Burhanuddin menyatakan intelijen kejaksaan telah kecolongan atas masuk-keluarnya Djoko Tjandra ke Indonesia dalam tiga bulan terakhir.

Dia membeberkan bahwa Djoko sempat membuat kartu tanda penduduk elektronik dan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Juni lalu. “Saya sakit hati mengetahui informasi itu,” ujar Burhanuddin saat itu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin (istimewa)

 

Seorang sumber yang mengetahui proses masuk-keluarnya Joko Tjandra bercerita, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka telah melaporkan kepada Burhanuddin soal kehadiran Djoko di Indonesia empat bulan sebelum rapat di DPR. Namun Burhanuddin tak merespons.

Menurut sumber tersebut, setelah persoalan itu terkuak ke publik, Burhanuddin memberikan nomor telepon Djoko kepada Jan Maringka pada awal Juli. Jan kemudian mengontak Djoko untuk membujuknya menyerahkan diri. Kepada Jan, Djoko disebut-sebut menceritakan banyak hal, termasuk pertemuan dengan Pinangki, Anita, dan Rahmat.

Dimintai tanggapan soal itu, Jan tidak membantah ataupun membenarkan. “Sebaiknya satu pintu saja, melalui Kepala Pusat Penerangan dan Hukum,” ucap Jan, yang awal Agustus lalu dicopot dari jabatannya dan dialihkan sebagai anggota staf ahli Jaksa Agung bidang perdata dan tata usaha negara.

Jaksa Agung Sanitiar atau ST Burhanuddin membantah memiliki nomor telepon Djoko Tjandra dan memberikannya kepada Jan Maringka. Namun dia mengaku memerintahkan Jan mencari Joko setelah mangkir dari sidang pertama peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Juli lalu. Burhanuddin menyatakan Jaksa Agung Muda Intelijen seharusnya mengetahui posisi seorang buron.

Dia membantah pernyataan Pinangki yang mengaku selalu melaporkan pertemuan dengan Djoko Tjandra. Burhanuddin pun menyangkal pernah bertelepon video dengan perempuan 39 tahun itu saat dia bersua dengan Djoko. “Fitnah kalau saya pernah video call dengan JT. Apalagi masalah uang, saya tidak ada sangkut-pautnya,” kata Burhanuddin.

Dia menyatakan Pinangki diberhentikan sementara hingga kasus yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku siap untuk menidaklanjuti adanya dugaan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin terkait kasus Djoko Tjandra.  Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC)  Selasa 25 Agustus 2020.

Boyamin Saiman menuturkan, pihaknya akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pertemuan jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra diketahui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. ’’Kan disebut dia (Pinangki, Red) video call dengan jaksa agung saat bertemu Djoko Tjandra,’’ jelasnya.

Jaksa Pinangki dan Joko Tjandra

 

Menurut dia, penanganan kasus itu akan sulit dilakukan jika masih berada di Kejagung. Dia tidak yakin JAM Pidsus berani memeriksa jaksa agung sebagai saksi. ’’Kan tidak mungkin jeruk makan jeruk,’’ sindirnya. Dia menilai, yang pantas menangani kasus tersebut adalah KPK. Dengan begitu, nama jaksa agung bisa bersih dengan sendirinya apabila memang tidak terlibat. ’’Itulah mengapa harusnya ditangani KPK,’’ ujarnya. Walau Burhanuddin sudah membantah kabar tersebut, Boyamin menilai tetap harus dibuktikan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil alih kasus dugaan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal ini karena ICW meragukan penanganan kasus Pinangki oleh Kejaksaan Agung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan permintaan ini muncul karena sejak awal, pihaknya telah meragukan komitmen Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut. Termasuk, munculnya sejumlah situasi seperti kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu, 22 Agustus lalu hingga hal lainnya yang makin menimbulkan rasa skeptis di tengah masyarakat. “ICW mendesak agar KPK segera mengambil alih penanganan perkara ini,” kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 24 Agustus.

Dia menilai, KPK berhak untuk menangani kasus yang menjerat Pinangki. Sebab berdasarkan Pasal 11 UU KPK, lembaga anti rasuah ini diberi kewenanganan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Apalagi, penanganan kasus yang melibatkan Jaksa Pinangki ini masih jauh dari kata rampung karena Kejaksaan masih perlu untuk melakukan pembuktian terhadap sejumlah hal seperti menetapkan pihak penyuap.

Kurnia menilai, mustahil ketika ada kasus dugaan suap dan gratifikasi, tapi tersangka yang ditetapkan hanya satu orang saja. “Kedua, Kejaksaan harus menjelaskan, apakah keberangkatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas inisiatif sendiri atau karena perintah oknum internal Kejaksaan Agung,” ungkap dia.

Hal lain yang juga harus dibuktikan adalah adakah komunikasi antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan oknum di internal Mahkamah Agung perihal bantuan penanganan perkara Djoko Tjandra. “Jangan sampai kebakaran beberapa waktu lalu justru dijadikan dalih untuk menghentikan langkah membongkar skandal korupsi ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ICW meminta agar KPK ikut menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Menurut Kurnia, lembaga antirasuah itu perlu ikut andil agar dapat membuktikan apakah kebakaran itu murni akibat kelalaian atau sengaja direncanakan oleh oknum tertentu yang kini kasusnya tengah diusut oleh Korps Adhyaksa tersebut.

“Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut,” ungkapnya.

“Jika hal ini benar, maka KPK dapat menyangka oknum tersebut dengan Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara,” imbuh Kurnia.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono meminta masyarakat tidak berasumsi dan berspekulasi terhadap kebakaran yang menghanguskan Gedung Utama Kejagung pada Sabtu, 22 Agustus malam.

“Penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan Polri. Oleh karena itu mohon bersabar dan kami mohon tidak membuat spekulasi dan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hari kepada wartawan dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube, Minggu, 23 Agustus. “Mari kita sabar menunggu hasil pihak kepolisian,” katanya.

Diketahui, Gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin Dalam 1, Jakarta terbakar pada Sabtu, 22 Agustus. Kebakaran ini terjadi sejak pukul 19.10 WIB dan belum diketahui pasti apa penyebabnya. Bagian yang terbakar adalah Gedung Utama yang terdiri dari ruang kepegawaian, pembinaan, dan intelijen.

Setelah terbakar selama hampir 12 jam, api akhirnya padam sekitar pukul 06.28 WIB. Total ada 65 mobil pemadam termasuk dua unit Bronto Skylift yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kembali ke masalah desakan ICW agar kasus Jaksa Pinangki dtangani KPK.  Komisi Kejaksaan (Komjak) juga menyarankan agar kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani oleh penegak hukum independen seperti KPK. Komjak mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan publik terutama terhadap jaksa yang disidik oleh aparat penegak hukum tempatnya bekerja.

“Kami juga menyarankan untuk menjaga public trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Sebab yang disidik adalah jaksa sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berjalan transparan, objektif, dan akuntabel,” kata Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak saat dihubungi, Selasa 25 Agustus 2020.

Saran tersebut diberikan agar menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejagung. Serta tidak ada pihak yang mencurigai terkait proses hukum terhadap jaksa Pinangki, karena aparat penegak hukum yang terlibat pidana dinilai lebih ideal ditangani penegak hukum lainnya untuk menghindari konflik kepentingan. “Ini diperlukan agar publik yakin dan tidak menduga yang macam-macam sehingga Kejaksaan akan menjadi lembaga yang dipercaya kredibilitasnya,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pun berharap, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada lembaga antirasuah.

Menurut Nawawi, setidaknya dengan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK, bisa menimbulkan kepercayaan publik kepada penegakan hukum. “Yang seperti itu (penyerahan kasus) sangat baik dalam semangat sinergitas dan koordinasi, dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada obyektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis 27 Agustus 2020.

Meski demikian, jika Kejagung tak menyerahkan kasus tersebut, Nawawi memastikan lembaga antirasuah akan melaksanakan tugasnya dalam hal koordinasi dan supervisi penanganan kasus. “Kami terus membangun semangat sinergitas sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 19 Tahun 2019. Dan KPK juga masih memiliki kewenangan supervisi, yaitu mengawasi, meneliti dan menelaah semua perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh instansi penegak hukum lainnya,” kata Nawawi.

Nawawi Pomolango berharap Kejaksaan Agung mendengarkan saran dari Komisi Kejaksaan (Komjak). Komjak diketahui menyarankan agar penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani penegak hukum independen, yakni KPK. “Sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini saya selalu dalam sikap, sebaiknya perkara-perkara dimaksud ditangani oleh KPK,” ujar Nawawi, Rabu 27 Agustus 2020.

Saat awal api membakar Gedung Kejaksaan Agung

Nawawi bersikap demikian lantaran hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam pasal itu disebutkan KPK berwenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. “Karena memang perkara-perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK. Termasuk perkara yang melibatkan penyelenggara negara,” kata Nawawi.

Menurut Nawawi, ada baiknya jika Kejagung bersedia menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada lembaga antirasuah. Sebab, dengan penyerahan penanganan kasus setidaknya bisa membuat masyarakat percaya akan independensi penanganan kasus Jaksa Pinangki. “Saya tidak berbicara dengan konsep pengambil-alihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK, tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK,” kata Nawawi.

 

 

 

 

Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak menyerahkan penyidikan tersangka jaksa Pinangki  Sirna Malasari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diminta tak mencampuri proses penyidikan Korps Adhyaksa dalam mengungkap dugaan skandal hukum upaya fatwa bebas untuk terpidana korupsi Djoko Sugiarto Tjandra tersebut.

Penyidikan masing-masing institusi mempunyai kewenangan. Jadi tidak ada yang dikatakan inisiatif menyerahkan perkara ke institusi lainnya,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono  saat konfrensi pers di Jakarta, Kamis (27/8).

Hari mengatakan KPK semestinya menengok aturan ‘main’ dalam penanganan kasus. Hari mengatakan meski KPK merupakan institusi khusus penanganan kasus korupsi, Kejagung juga memiliki kewenangan penyidikan pada kasus yang sama. “Kami di Kejaksaan Agung juga ada penyidik tindak pidana korupsi. Penuntut umumnya, juga ada di sini,” kata Hari menambahkan.

Ia juga mengingatkan, sebagian penyidik dan penuntut di KPK juga berasal dari kejaksaan. Komposisi itu seharusnya justru menunjukkan Kejagung punya kompetensi lebih untuk mengusut perkara Pinangki.

Hari pun mempertanyakan kengototan KPK agar Kejagung menyerahkan kasus korupsi yang melibatkan peran jaksa. Sebelumnya, KPK pernah meminta kejaksaan agar menyerahkan penanganan dugaan pemerasaan yang dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu, Riau.

Hari mengatakan tidak perlu ada kecurigaan dalam pengusutan perkara yang melibatkan jaksa karena sekarang ini masyarakat bisa langsung menilai setiap penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejagung. “Kami selalu transparan untuk memberitahukan kepada publik setiap prosesnya,” terang Hari.

Ia juga meminta KPK tidak perlu khawatir kasus Pinangki madek. Hari mengatakan Kejagung memroses dengan cepat kasus yang menjerat Pinangki mulai dari pelaporan, dan pemberian sanksi disiplin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) pada akhir Juli 2020, serta penetapan Pinangki sebagai tersangka pada Selasa (11/8), dan penahanan pada Rabu (12/8).

Dalam kasus Pinangki, Hari menambahkan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi janji dan imbalan. “Kami sudah menetapkan dua orang tersangka dalam penyidikan ini dan itu sangat cepat sekali,” terang Hari.

Ia menambahkan ketimbang mengumbar rivalitas dan kecurigaan antarpenegak hukum, KPK sebaiknya memberikan dukungan kepada Kejagung. “Silakan KPK berkordinasi saja (dengan kejaksaan), dan saling men-support (dukung),” kata Hari.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango tidak mempermasalahkan pernyataan Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang tidak akan menyerahkan penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke komisi antirasuah. Nawawi mempersilakan jika Kejagung merasa berwenang dan mampu tangani kasus Jaksa Pinangki dengan baik dan transparan. “Saya tidak bicara soal kewenangan. It’s ok, sama-sama berwenang,” ucap Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2020.

Nawawi mengingatkan soal siapa yang seharusnya berhak untuk menangani kasus tersebut agar bisa melahirkan kepercayaan publik. “Tetapi saya katakan siapa yang paling pas menangani agar bisa melahirkan ‘publik trust’. Kepercayaan publik itu hal yang penting,” ujar Nawawi.

Ia pun mempersilakan jika Kejagung merasa berwenang dan mampu menangani kasus Jaksa Pinangki dengan baik dan transparan. “Kalau merasa berwenang dan mampu melakukannya dengan baik dan transparan silakan saja. Toh pada akhirnya publik yang akan menilainya,” katanya.

 

 

You might also like