Puan Maharani Dilaporkan Warga Sumatera Barat Ke Polisi, Tapi Ditolak

Laporan yang dibuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) terhadap Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ditolak oleh petugas Bareskrim Polri. Laporan dinilai tidak memenuhi unsur yang disyaratkan.

“Kedatangan kami diterima dengan baik, kami diskusi sangat alot. Secara kesimpulan, laporan kami tidak memenuhi unsur,” kata Ketua PPMM David di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (4/9).

David tidak keberatan laporannya ditolak oleh kepolisian karena itu merupakan tugas kepolisian. Ia sebagai warga negara hanya menggunakan haknya untuk menempuh jalur hukum dengan membuat laporan.

“Kami sebagai warga negara tugasnya hanya melapor. Kalau diproses atau tidak, itu hak polisi. Kami yakin polisi profesional sesuai tagline promoter dan seimbang melihat situasi ini,” ujarnya.

David mengatakan, padahal dalam pelaporan ini sudah membawa sejumlah barang bukti, seperti flashdisk yang berisi rekaman suara Puan dari situs berbagi Youtube, kemudian hasil cetak media online terkait pernyataan Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat dan beberapa lampiran lainnya.

“Kami sudah me-review pasal-pasalnya yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” kata David.

Pernyataan Puan Menyinggung Warga Sumatera Barat

Kemarin, Rabu (2/9) Ketua Umum PDIP Megawati mempertanyakan warga Sumbar yang belum pernah percaya kepada PDIP. Megawati menyebutkan hal ini ketika acara deklarasi atau dukungan terhadap calon-calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada serentak 2020. PDIP sendiri di Pilkada Sumbar memberikan dukungan resmi untuk pasangan calon Mulyadi (Demokrat)- Ali Mukhni (PAN).

Selain Mega, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan harapannya agar Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila. “Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ang dinilai menyinggung masyarakat Sumatra Barat (Sumbar). Menurutnya pernersebut dapat berdampak kepada calon kepala daerah (cakada) yang diusung PDIP di Sumbar.

Tidak hanya itu, pernyataan tersebut juga berdampak pada turunnya kepercayan publik pada DPR. Hal tersebut selain politikus PDIP, Puan juga merupakan ketua DPR. “Dampaknya ke DPR. Sebagai institusi negara yang mestinya jadi teladan malah menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Selain itu, Adi menilai pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang berpotensi memecah belah. Sebagai elit, Puan seharusnya memberikan pernyataan yang sejuk. Bukan malah tendensius yang memancing amarah publik, terutama rakyat sumbar.

“Kondisi ini bisa cepat pulih seperti sedia kala jika Puan minta maaf ke rakyat Sumbar. Minimal mengklarifikasi maksud pernyataannya itu agar tak ada kesalahpahaman. Bukan malah mencari pembenaran,” ujarnya.

Untuk diketahui PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilkada Sumbar. Mengusung keduanya, PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat.

You might also like