Jaksa Agung ST Burhanuddin Tak Peduli Namanya Ada Di Dakwaan Jaksa Pinangki

Jaksa Agung ST Burhanuddin angkat bicara soal kemunculan namanya dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait perkara Djoko Tjandra. Ia menyatakan dirinya tak pernah peduli dan mempersilakan agar hal tersebut dialami.

Burhanuddin menyatakan, bahwa Kejaksaan Agung (Kejakgung) menangani perkara Pinangki secara terbuka. Ia menegaskan, dirinya tak pernah memberi instruksi apa pun dalam penanganan kasus ini.

“Bahkan untuk dakwaan pun yang menyebut nama saya, saya tidak pernah peduli. Silakan, terbuka kami untuk dilakukan penyidikan dan teman-teman sudah melakukan itu,” kata Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (24/9).

Burhanuddin mengatakan, apabila Kejaksaan sampai mengintervensi kasus Pinangki, maka hal itu adalah sesuatu yang bodoh. Ia mengklaim tidak ada upaya-upaya khusus dalam penanganan kasus Pinangki dan Djoko Tjandra itu.

“Adalah suatu hal yg bodoh apabila kami melakukan itu karena perkara ini tinggal eksekusi. Tidak ada lagi upaya-upaya lain, upaya hukum lain tidak ada,” ujar Burhanuddin.

“Ini hanya tinggal eksekusi. Kalau ada yang menyatakan ‘ini bisa PK’, alangkah jaksanya yang bodoh. Ini pelaksana tinggal dilaksanakan, udah ada putusan. Tidak ada alasan lagi jaksa untuk melakukan PK,” kata dia kembali menegaskan.

 

Tanggapan Jampidsus

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) Ali Mukartono mengakui kebenaran nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam Rencana aksi (Renaksi) Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terkait kasus Djoko Tjandra. Ali mengatakan Pinangki tidak pernah menjalankan rencana itu.

“Betul pak nama besar kami sebutkan dalam surat dakwaan memang di sana disebutkan inisial BR adalah Burhanuddin, itu adalah Pak Jaksa Agung saya, saya pun tidak pernah menghalangi menyebutkan nama itu. Demikian juga Hatta, disebutkan mereka eks Ketua MA Pak Hatta Ali,” kata Ali menjawab cecaran pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, Kamis (24/9).

Ali mengatakan, rencana aksi untuk pengajuan  Fatwa pada Desember tahun lalu itu diputus secara sepihak Oleh Djoko Tjandra. “Oleh karena itu kita tunggu perkembangan hasil penyidikannya nanti, seperti itu,” ujar Ali Mukartono menegaskan.

Untuk diketahui, Pada sidang perdana terdakwa Jaksa Pinangki di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/9), terungkap dua nama identik dengan Jaksa Agung, dan Hakim MA. Dua nama itu, yakni Burhanuddin, dan Hatta Ali. Nama terakhir, adalah mantan Ketua MA yang pensiun pada 7 April 2020 lalu.

Dua nama itu, terungkap dalam dakwaan, terkait pembeberan rencana Pinangki, bersama tersangka Andi Irfan Jaya, dalam penawaran proposal pembebasan Djoko Tjandra via fatwa MA. Proposal berjudul action plan tersebut, diajukan Pinangki, dan dijelaskan Andi Irfan kepada Djoko Tjandra dengan penawaran senilai 100 juta dolar AS (atau sekitar Rp 1,5 triliun).

Penawaran proposal itu, diajukan Pinangki, dan Andi Irfan, pada November 2019. Namun, negosiasi diantara ketiganya, menghasilkan kepastikan nilai proposal di angka 10 juta dolar, atau sekitar Rp 150 miliar.

Di persidangan, terungkap ada sepuluh tahap proses action plan tersebut. Di beberapa tahap itulah, nama Burhanuddin, dan Hatta Ali terungkap.

Namun, dalam dakwaan, tidak disebutkan jabatan detail Burhanuddin dan Hatta Ali. Burhanudin hanya disebutkan sebagai pejabat di Kejakgung, sementara Hatta Ali disebutkan sebagai pejabat di MA.

You might also like