BPSK Berharap Dapat Bersinergi dengan Pemkab Batubara

Badan Penyelesaian Sengketa Kounsumen (BPSK) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Batubara. Selain mensosialisasikan program kerja, BPSK juga berharap dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab Batubara dalam melaksanakan tugas maupun fungsi sebagai lembaga yang menangani permasalahan sengketa konsumen.

Kunjungan BPSK itu disambut Bupati Batubara Ir H Zahir MAP diwakili Asisten II Drs Sahala Nainggolan MM. “Pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Bupati. Tujuannya adalah Pemerintah Kabupaten Batubara agar dapat bersinergi dengan BPSK, dan dapat membantu mensolisaikannya kepada masyarakat. Pada prinsipnya mendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Sahala saat menerima kunjungan BPSK di kantor Bupati Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh, Selasa (29/9/2020).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu diisi dengan diskusi. Pada kesempatan itu pihak BPSK juga memperkenalkan kepengurusan antara lain Ir Guntar, M Nasir, Richard Sembiring dari unsur pemerintah, Nazaruddin SH, MI Tanjung SH, Said Arminsyah SH, unsur Lembaga Konsumen Indonesia, Ok Mhd Rasyid SE, Zulkarnain SH, Sumantri unsur Ardin dan Kadin, Kepala Sekretariat Heryanto SPd.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Erwin Sitorus, Wakil Ketua BPSK Ir Guntara, Wakil Ketua BPSK Nazaruddin Marpaung, SH (konsumen), Ok Mohd  Rasyid SE (pelaku usaha), Said Arminsyah SH (pelaku usaha), dan Iskandar  SH (pelaku usaha), turut dipaparkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu dilanjutkan dengan sosialisasi program kerja dan membahas setiap permasalahan dalam rangka penyelenggaraan BPSK,

Kunjungan BPSK ke Pemkab Batubara juga untuk memperkenalkan lembaga BPSK yang beralamat sekretariat di Jalan Pondok Indah Kabupaten Asahan. Wilayah tugasnya meliputi Kabupaten Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhan Induk.

BPSK berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 tahun 1999, berwenang untuk mengawasi klausula baku. Selain masalah tersebut, juga dapat menyoroti masalah ketidakpatuhan pelaku usaha yang mangkir dari panggilan BPSK . “Jelas itu ada aturannya. Apabila mereka (pihak yang dipanggil) tidak datang, BPSK dapat meminta bantuan penyidik umum (kepolisian dan kejaksaan) untuk melakukan pemanggilan,” papar Humas BPSK, OK Rasyid, usai pertemuan.

Menurut OK Rasyid, masyarakat dapat melaporkan permasalahannya ke BPSK Kabupaten Asahan, termasuk kerugian konsumen dan pelaku usaha. “Semua laporan akan dipelajari terlebih dahulu untuk dicari solusinya,” tukasnya. (OK Mohd Rasyid)

You might also like