ST Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia : “Insan Adyaksa di Seluruh Indonesia, Harus Terus Bergerak”

Didapuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. bergerak cepat memimpin korps Adhyaksa untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Tanpa menunggu lama, Burhanuddin memaparkan tujuh program unggulan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menjadi panduan kerja seluruh jajaran Kejaksaan Agung.

Pria kelahiran Cirebon, 17 Juli ini mengatakan tujuh program unggulan itu dicanangkan untuk mewujudkan arahan pokok Presiden Joko Widodo mengenai penegakan hukum untuk mewujudkan Indonesia maju. “Untuk mewujudkan arahan tersebut, Kejaksaan Agung sudah membuat suatu kebijakan unggulan, yang pertama adalah orientasi praktik penegakan hukum,” katanya.

Ia menekankan jika kini Kejaksaan Agung berupaya agar orientasi pencegahan dengan penindakan hukum lebih seimbang (balance) “Yang tadinya selalu mengarah pada penindakan, kita akan balance antara penindakan dengan pencegahan,” kata Burhanuddin.

Mantan Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di masa Jaksa Agung RI 2010-2014 Basrief Arief menjabat itu juga mencanangkan untuk memonitor Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investor masuk. Meski menurutnya, terkadang tidak hanya Perda saja yang menghambat investor masuk, namun juga peraturan-peraturan lain ada juga yang demikian.

Program unggulan Kejaksaan RI yang selanjutnya adalah pengamanan dan penyelamatan aset pemerintah. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim telah banyak mengamankan aset-aset pemerintah di tahun 2019 ini. “Ini banyak aset-aset yang telah kami kumpulkan di tahun 2019,” kata penyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesi

Program unggulan yang keempat adalah menjaga kepatuhan tentang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal itu sejalan dengan upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap marwah Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi program unggulan selanjutnya.

Program unggulan berikutnya ialah melakukan pengembangan inovasi-inovasi yang bagus yang bisa diterapkan dalam upaya penegakan hukum. Kejaksaan juga melakukan program unggulan untuk pengembangan infrastruktur dengan mengembalikan tugas dan fungsi yang tadinya diemban Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin (istimewa)

Dan Penghujung Juli ini, Kejaksaan Agung memasuki usia ke-60. Bagaimana capaian Kejagung dalam kiprahnya sebagai penegak hukum, terlebih Indonesia terdampak pandemi Covid 19. Berikut petikan wawancara wartawan FORUM Keadilan Julie Indahrini dan Abdul Farid dengan Jaksa Agung pada Rabu, 15 Juli 2020 di ruang kerjanya. Nukilannya;

Memasuki usia ke 60 tahun, target pencapaian apa saja yang akan dikejar oleh Kejaksaan?

Menurut sebagian orang usia ke-60 merupakan usia yang cukup matang. Semoga kejaksaan semakin dewasa dan keberadaannya dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat dan bangsa. Saat ini, saya sedang fokus terhadap percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana instruksi presiden, khususnya terkait pendampingan dalam rangka refocussing kegiatan dan realokasi anggaran yang telah ditindaklanjuti oleh 239 satuan kerja Kejati/Kejari seluruh Indonesia telah menerima dan menindaklanjuti pendampingan dari sebanyak 462 satuan kerja Pemerintah Prov/Kab/Kota seluruh Indonesia dengan total anggaran sementara sebesar Rp27, 6 triliun dan masih terus bertambah.

Harapan ke depan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan bisa dimaksimalkan dan saya berharap satker-satker Kejaksaan di Indonesia yang belum memperoleh predikat WBK dan WBBM dapat segera memperoleh predikat tersebut. Selain itu, target yang ingin dicapai berikutnya adalah indeks persepsi kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan semakin meningkat.

Lalu bagaimana pula penanganan kasus-kasus besar yang kini tengah ditangani Kejaksaan dan menjadi sorotan, seperti kasus Jiwasraya, kasus investasi yang terhambat sebesar Rp26,3 triliun dan kasus besar lainnya?

Saya tegaskan penanganan kasus-kasus besar tetap berjalan meskipun dalam masa Pandemi Covid-19. Kasus Jiwasraya menjadi salah bukti nyata bahwa Kejaksaan RI meskipun di dalam masa pandemi Covid-19 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini untuk kasus Jiwasraya telah memasuki tahapan persidangan dengan 6 orang terdakwa. Selain itu Kejaksaan juga telah menetapkan 13 Manajemen Investasi (tersangka korporasi), sebagai pengembangan kasus Jiwasraya.

Selanjutnya terkait percepatan investasi (kemudahan berusaha) di Indonesia, Kejaksaan telah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan RI, pembentukan satgas tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2020, Satgas Investasi Kejaksaan bertugas mencari jalan keluar dari perspektif hukum serta menerbitkan sejumlah rekomendasi salam mencari titik temu penyelesaian permasalahan terkait investasi. Hingga semester I tahun 2020 telah menyelesaikan persoalan investasi sebesar Rp26.3 triliun, dan kemungkinan angka tersebut akan terus bertambah.

Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk memperingati hari bakti ke 60 Adhyaksa?

Hari Bhakti Adhyaksa tahun ini sangat istimewa, karena dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Namun demikian, meskipun pada masa pandemi Covid-1, Saya menyampaikan (perintahkan) kepada para insan Adhyaksa di seluruh Indonesia agar terus bergerak dan berkarya untuk menyambut HBA yang ke-60, jangan menyerah dan tetap semangat melayani masyarakat demi kemajuan Indonesia.

Dalam menyambut HBA ke-60 ini, Kejaksaan mengadakan berbagai lomba diantaranya: lomba karya tulis, lomba fotografi, video pendek dan desain. Lalu lomba semarak baliho, karya cipta lagu dan video klip serta lomba pidato. Selain lomba, Kejaksaan juga telah mengadakan acara webinar terkait persidangan online. Sebagai bentuk kepedulian sesama, Kejaksaan juga menyelenggarakan bhakti sosial. Serta guna memupuk rohani pegawai, juga diadakan acara ceramah agama.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Memberikan pengarahan kamis (30/1/2020),kepada aparat kejaksaan seluruh Indonesia melalui vicon (video converence) dalam acara dilaksanakan oleh Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, bekerja sama dengan Pusat Data Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI. (Kabarone.com)

Kami juga akan mengadakan anjangsana kepada purna Adhyaksa serta silaturahmi kepada KBPA. Dan tak lupa kami akan melakukan ziarah ke TMP Kalibata sebagai wujud penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang. Saya meminta penyelenggaraan peringatan HBA tahun ini dilakukan dengan penuh hikmat dan kesedernahaan serta mengedepankan protokol kesehatan.

Pandemi Covid 19 membuat semua pihak bergerak dengan banyak batasan, begitu juga Kejaksaan, dari dari pusat hingga ke daerah-daerah. Seperti apa amanat Jaksa Agung kepada jajarannya agar tetap menjaga kinerja selama masa pandemi ini?

Pada masa pandemi Covid-19 Kejaksaan RI telah mengeluarkan beragam kebijakan baik untuk mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah, maupun beragam kebijakan yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di seluruh Indonesia agar pelayanan kepada masyarakat luas dapat tetap terlayani, tentunya dengan mempedomani protokol kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Pencegahan Penyebaran Covid-19; Penegakan Hukum di Masa pandemi Covid-19; Sistem Kerja Pegawai Kejaksaan dan Pelayanan Publik di masa Pandemi Covid-19; Protokol Kesehatan di Lingkungan Kejaksaan di masa Pandemi Covid-19; Tatanan baru (New Normal) Pelaksanaan Tugas.

Dengan dikeluarkannya beragam kebijakan tersebut, Kejaksaan berperan aktif dan turut serta dalam penanganan Covid-19. Karena kami yakin dengan sinergitas antar stakeholder yaitu baik Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan Masyarakat. Pandemi ini dapat kita lalui Bersama.

 Bagaimana proses sidang harus dijalani? Dan apa saja kendalanya? Lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan pada berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali pada sektor penegakan hukum. Pada satu sisi Penuntut Umum berkewajiban menuntaskan penanganan perkara, namun di sisi yang lain keadaan pandemi menghambat jalannya sidang/penanganan perkara mengingat sidang yang mengumpulkan banyak orang akan menimbulkan kerawanan penyebaran Covid-19.

Kejaksaan, melalui INSJA Nomor 5 Tahun 2020, mendorong terobosan penyelenggaraan persidangan pada masa pandemi Covid-19 secara online, yang mana kebijakan tersebut akhirnya diamini oleh aparat penegak hukum lainnya baik Mahkamah Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Foto : Liputan6/Johan Tallo

Kendala dalam pelaksanaan persidangan online antara lain belum diaturnya dalam KUHAP dan permasalahan teknis di lapangan serta anggaran yang belum tersedia guna pemenuhan sarana prasarana vcon. Namun semua itu Alhamdulillah dapat kami carikan solusi. Sehingga Alhamdulillah berdasarkan rekap tanggal 14 Juli 2020, Kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online sebanyak 123.404 persidangan di seluruh Indonesia. Dengan keberhasilan persidangan online saat ini, saya berharap persidangan online dapat dikukuhkan dalam KUHAP yang baru nantinya.

Bagaimana mensinergikan kerja antara pusat dengan daerah?

Sinergitas antara Kejaksaan di pusat dan daerah merupakan hal yang sangat pokok. Semakin meningkatnya sinergitas antara pusat dan daerah dapat membentuk persamaan persepsi sehingga  mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Di tengah wabah Covid-19 ini, tentu saja Kami tidak dapat melakukan pertemuan langsung ataupun kunjungan kerja ke daerah. Solusinya, pertemuan tersebut dilaksanakan melalui sarana video conference secara rutin. Tujuannya, seluruh pegawai di daerah dapat menyampaikan seluruh kendala yang terjadi di lapangan kepada pimpinan di pusat.

Dengan demikian, pimpinan dapat mengetahui dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan atas permasalahan tersebut mengingat Kejaksaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan dan solusi yang berbeda.

Pandemi ini juga membuat siapa pun harus peduli, karena banyak pihak yang merasakan dampak langsung dari pandemi ini. Bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan Kejaksaan untuk membantu sesama?

Pada masa pandemi ini, selain melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan juga berupaya melaksanakan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesusahan. Melalui program uluran Sahabat Adhyaksa, hingga 4 Juni 2020, telah terkumpul sumbangan sebesar Rp1.5 miliar. Selain itu, melalui program Kejaksaan RI Peduli Covid-19 yang diikuti oleh 24 Kejaksaan Tinggi serta melibatkan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di seluruh penjuru nusantara dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan, bersama-sama berbagi manfaat untuk sesama berupa kegiatan pembagian total 5000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19

Kini di era new normal, bagaimana pula kebijakan kejaksaan dalam melakukan kerjanya?

Menyambut era tatanan hidup baru (new normal), Kejaksaan telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan dua buah kebijakan yaitu: Pertama; Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Keberlangsungan Kegiatan Pelayanan Publik pada Kondisi New Normal dalam pandemi Covid-19 di lingkungan Kejaksaan RI sebagai upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi tatanan baru (New Normal). Kedua; Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Kejaksaan RI dalam tatanan Normal Baru.

Dengan diterbitkannya dua kebijakan tersebut, artinya Kejaksaan siap untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan aman dari Covid-19.

You might also like