Menggebrak Lewat Prestasi dan Capaian

Usia Panjang telah dilewati dengan banyak pengabdian. Kejaksaan Agung bertekad terus melangkah ke depan namun tak pernah lupa akan sejarah. Di 60 tahun Hari Bhakti Adhyaksa bertekad untuk terus bergerak dan berkarya.

Enam puluh tahun bukanlah waktu yang singkat, telah panjang catatan perjalanan pengabdian sebuah lembaga yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum di tanah air. 22 Juli menjadi hari penting bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga dikenal dengan sebutan Korps Adhyaksa ini. 60 tahun mengabdi, dengan segala pencapaiannya kini Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., bertekad terus menorehkan prestasi terbaiknya.

Kerja keras memang tak pernah mengkhianati hasil. Terbukti Kejaksaan mampu menyabet penghargaan dan capaian prestasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Salah satu bukti nyata, pada Februari lalu, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survey terkait kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum. Dan Kejaksaan Agung menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara 52,9 persen. Diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari, untuk tingkat keterkenalan publik terhadap pimpinan penegak hukum Jaksa Agung ST Burhanuddin memperoleh suara 19 persen, lalu untuk kepuasan terhadap kinerja nama penegak hukum, ST Burhanuddin memperoleh 57,9 persen suara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) didampingi JAM Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Kapuspenkum Hari Setiyono dan Kapusdaskrimti Didik Farkhan saat video confrence di ruang kerjanya, Senin 16/03/2020).(foto/muj/Independensi)

Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu, sebanyak 55 Satuan Kerja (Satker) dan 20 Pejabat/ Perorangan dari Kejaksaan RI terima penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019. Penyerahan penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta.

Zona Integritas Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan Zona Integritas Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2019 diberikan kepada 15 kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah.

Ketika itu, pemberian apresiasi dan penganugerahan tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi.

Dari ke-55 Satker tersebut, empat penerima apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas di tingkat pusat yakni, Badan Diklat Kejaksaan RI (WBBM), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (WBBM), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negera (WBK) dan Pusat Penerangan Hukum (WBK).

Sedangkan ditingkat provinsi terdapat 14 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yakni, Kejati Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat 37 Kejaksaan Negeri (Kejari) yang mendapatkan pengaugerahan diantaranya, Kejari Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Badung Bali, Bangka Selatan, Bangkalan, Banjarbaru, Belitung, Belitung Timur, Brebes, Buol, Denpasar, Hulu Sungai Selatan Kalsel, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jember, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Gorontalo, Karangasem Bali, Kepulauan Sangihe, Kolaka, Kota Bandung, Kota Mojokerto, Kuantan Singigi, Lamongan, Lembata, Lhokseumawe, Luwu, Pariaman, Pangkalpinang, Pekanbaru, dan Pontianak.

Burhanuddin yang kini didampingi Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, SH. MHum, Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH.,MH, JAM Intelijen Dr. JAN S. Maringka, SH, MH., JAM Tindak Pidana Umum Dr. Sunarta, SH.,MH; JAM Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, SH.,MH; JAM Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, SH , C.N.; JAM bidang Pengawasan M Yusni SH., MH., Kepala Badiklat Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana SH., M.Hum., beserta Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Heri Setiyono, SH.,MH. saling berpegang tangan, bahu membahu membawa Kejaksaan untuk menjadi lembaga yang berintegritas dan bertekad untuk semakin meningkatkan pengabdiannya. Jaksa Agung menularkan rasa optimis kepada seluruh insan Adhyaksa untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Terlebih, jajaran Kejaksaan Agung dalam waktu dekat juga akan diperkuat oleh JAM Pidana Militer.

Kepala Kejagung RI, ST Burhanuddin foto bersama Kepala Daerah di Indonesia yang tergabung di APEKSI (https://celotehriau.com/)

Meski baru dalam hitungan bulan, Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus melakukan gebrakan. Banyak penindakan yang dilakuan, baik itu penangkapan, penetapan tersangka, sebagai bukti nyata Kejaksaan ikut berperan penting dalam penegakan hukum di tanah air. Tetapi Jaksa Agung tak melupakan untuk melakukan pembenahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di institusi Kejaksaan.

Belum genap satu bulan menjabat, Burhanuddin melakuan crash program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum pengacara negara serta pelatihan teknis JPN dalam penanganan kontrak dan litigasi di dalam dan luar negeri. Lalu hari berikutnya pada 19 November, Jaksa Agung menerbitkan pedoman tuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan.

Masih di bulan November 2019, Jaksa Agung juga melakukan Penerbitan dan pelaksanaan SOP penanganan perkara tindak pidana umum. Sedangkan di awal Desember, ditetapkan penerapan perja tentang manajemen karier pegawai serta pemutakhiran kamus kompetensi teknis, lalu juga dilakukan pembentukan satgas pengaman investasi dan usaha Kejaksaan RI.

Dari banyak gebrakan ke dalam yang dilakukan Jaksa Agung, pembubaran Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di tingkat pusat dan daerah resmi dibubarkan. TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif. Jaksa Agung juga melakukan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis sangat membetot perhatian masyarakat.

Dalam perjalanannya banyak kritik TP4, Komisi III DPR RI paling sering menyoroti TP4 ini. Keberadaan TP4 dinilai bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang ingin memberantas praktik korupsi dan meningkatkan investasi di daerah. Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan pihaknya juga menyoroti agar program yang dibuat pada era Jaksa Agung HM Prsasetyo itu segera dievaluasi oleh ST Burhanuddin selaku pemimpin tertinggi saat ini di Kejagung. “TP4 dengan segala dampak baik dan buruknya sudah dibicarakan Komisi III. Dan Rekomendasi Komisi lll, TP4 harus dievaluasi kembali oleh Jaksa Agung,” jelas Herman.

Menko Polhukam Mahfud Md mengamini soal pembubaran TP4. Dan Burhanuddin yang tak segan melakukan evaluasi ke dalam tubuh Kejaksaan dengan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Dia tidak menampik bahwa keberadaan TP4 yang tujuannya untuk mengawal dan memberikan pendampingan hukum, justru kerap disalahgunakan. “Yang jelas ini program tadinya kan bener. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan,” pungkasnya.

“TP4 sudah musnah sudah tidak ada lagi, sementara untuk Satgas investasi nantinya berfungsi sebagai pendamping dan penerima laporan. Kalau ada investor yang dirugikan saat pengurusan izin bisa laporan ke kejaksaan,” tandas Burhanuddin.

JULIE INDAHRINI

You might also like