KPK Kembali Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, selama 20 hari dalam kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengatakan pihaknya menahan RY, Bupati Bogor periode 2008-2014, selama 20 hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020. Pernyataan itu juga disampaikan melalui akun YouTube KPK RI dalam jumpa pers, Kamis (13/8/2020) malam.

Bahkan dalam jumpa pers itu, KPK juga menghadirkan Rachmat Yasin dengan memakai rompi tahanan. Yasin sendiri berdiri di belakang pimpinan KPK dengan menghadap ke dinding.

Untuk diketahui, Rachmat Yasin ditahan oleh KPK yang kedua kalinya. Dimana sebelumnya Yasin juga pernah divonis penjara 5,5 tahun setelah terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Lili Pintauli Siregar mengungkapkan kalau Yasin diduga melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. “Rachmat akan ditahan di Rutan KPK cabang di Rutan Pomdam Jaya Guntur. RY bakal menjalani serangkaian protokol kesehatan penanganan COVID-19 sebelum dijebloskan ke sel tahanan,” kata Lili.

Ia menjelaskan dalam pokok perkara yang diawali tangkap tangan pada 7 Mei 2014, KPK memproses empat orang tersangka, “Empat orang tersebut telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat dan telah selesai menjalani hukuman,” jelasnya

Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan masih ada sejumlah pemberian lain yang diduga telah diterima oleh RY saat itu. Sehingga untuk memaksimalkan asset recovery, KPK melakukan penyelidikan dan saat ini setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru, dan menetapkan RY, sebagai tersangka. “Tersangka RY diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8.93 miliar,” ungkapnya.

Bahkan, tersangka RY juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825 juta. “Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja,” jelasnya.

KPK mengingatkan kembali agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk penerimaan langsung yang transaksional ataupun perbuatan “mewajibkan” aparatur daerah untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan.

“Karena tindakan seperti ini justru dapat mendorong efek domino korupsi di daerah. Sehingga dapat berakibat pada pemotongan uang honorarium pegawai, pungutan liar ke masyarakat dalam pelayanan publik ataupun rekayasa laporan keuangan untuk menjadi pembenaran setoran ke atasan,” katanya.

You might also like