YARA Minta Walikota Langsa Selesaikan Polemik Pengelolaan Ekowisata Mangrove

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pelelangan pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa berujung polemik. Dua perusahaan, PT Pekola dan PT PKLE bersiteru untuk mengelola kawasan wisata tersebut. Mirisnya, pihak Pemko Langsa terkesan hanya membisu. Padahal, polemik ini harus cepat diselesaikan.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, HA Muthallib Ibr, SE, SH, MSi, MKn, angkat bicara dan meminta PT Pekola dan PT PKLE segera menyelesaikan persoalan.

“Terkait dengan pelelangan pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, menjadi polemik selama dua pekan ini, harus segera dituntaskan,”ujar Muthalib, Minggu (12/7/2020).

Pihak Pemko Langsa diminta untuk segera menyelesaikannya agar tidak berkepanjangan, dan jangan sampai nantinya kasus ini lari ke ranah hukum.

Menurut H A Muthallib, seharusnya Pemko Langsa dalam hal ini Walikota Langsa, Usman Abdullah, atau yang disapa Toke Suum, segera mengambil langkah untuk dapat memediasikan antara kedua belah pihak yakni PT Pekola dan PT PKLE atas pengelolaan ekowisata hutan mangrove yang kini sudah dilakukan lelang dalam pengelolaannya belum lama ini.

“Ini harus segera diselesaikan oleh Pemko Langsa, agar tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan secara damai,” ujar mantan Wakil Ketua PWI Aceh.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Menurutnya, mengingat sektor ekowisata ini merupakan salah satu sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) dan juga sangat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kota Langsa.

Proses pelelangan ekowisata tersebut kita tidak paham betul bagai mana prosesnya yang terjadi didalam, masalah ini sekarang sudah semakin rumit.

Lebih lanjut H A Muthallib menyebutkan, apalagi, ekowisata hutan mangrove sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa.Karenanya, bika ada persoalan Pemko Langsa segera mengambil sikap untuk menyelesaikannya dengan cepat.

“Kasus kedua Perusahaan ini pihak pemko Langsa jangan menganggap enteng, kalau terus di diamkan kasus ini akan sampai ke ranah hukum, baik nanti akan lari ke Pidana atau Perdata, apalagi kita membaca di Media Sosial bahwa LSM LASKAR akan laporkan kasus ini ke Kejati dan Polda Aceh,” ujar Dosen Fakultas Hukum Unsam Langsa ini.

Perlu diketahui juga oleh PT Peloka dan PT PKLE, pihak YARA Perwakilan Langsa juga ada beberapa dokumen yang menyangkut kesalahan kedua Perusahaan yang mengelola pariwisata di Langsa.

“Selama ini kami diam ingin melihat sandiwara apa yang sedang di pertontonkan kepada masyarakat Kota Langsa, dan kedua perusahaan itu kami sampaikan jangan kalian pikir kami tidak tau apa yang selama ini kalian lakuķan di hutan bakau atau lebih dikenal Kuala Langsa, milyaran rupiah uang Negara sudah dimakan di hutan bakau itu. Sekarang kalian jangan lagi pertonton itu untuk masyarakat pemko Langsa atau segera islah (damai),”sebutnya seraya menyatakan Dinas Pariwisata Langsa terindikasi juga cuci tangan dengan kasus uang hutan mangrove.

You might also like