Mantan Dirut PLN Dihukum 6 Tahun Penjara, Diwarnai Dissenting Opinion

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Dirut PLN Nur Pamudji selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) PT PLN pada 2010.

Surat putusan Nur Pamudji dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/7/2020) malam. Hakim yang mengadili perkara ini adalah Muhamad Sirad sebagai hakim ketua serta Suparman Nyompa dan Titi Sansiwi sebagai hakim anggota.

“Nur Pamudji terbukti bersalah, dihukum pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dan barang bukti uang Rp 173 miliar dirampas untuk negara,” ujar jaksa Yanuar Utomo saat dimintai konfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Nur Pamudji terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Jaksa Yanuar mengatakan pembacaan putusan Pamudji diwarnai dissenting opinion. Salah satu hakim anggota, Suparman Nyompa, mengajukan dissenting opinion atas putusan 6 tahun penjara ini.

Yanuar mengatakan dissenting opinion yang diajukan Suparman secara garis besar menilai negara tidak menderita kerugian karena Nur Pamudji berhasil melakukan penghematan pasokan BBM jenis High Speed Diesel (HSD). Hakim Suparman menilai Nur Pamudji pantas mendapatkan penghargaan karena penghematan itu.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

“Inti dari dissenting pada hakim anggota 1 adalah bahwa seharusnya terdakwa Nur Pamudji mendapat reward karena telah berhasil melakukan penghematan dalam pengadaan BBM jenis HSD pada PLN. Kemudian upaya terdakwa dalam mengadakan metode RTM tidak menyalahi aturan hukum, dan semata bertujuan agar pemasok dalam negeri, yakni PT TPPI, mempunyai kesempatan yang sama dengan pemasok luar negeri, dalam hal ini Shell sebagai pemasok BBM jenis HSD pada PT PLN Persero,” jelasnya.

“Selanjutnya, menurut hakim anggota 1, negara tidak menderita kerugian karena Nur Pamudji telah berhasil melakukan penghematan pasokan BBM jenis HSD dari PT TPPI, yang harganya relatif lebih murah dari Pertamina, yang selama ini memasok BBM jenis HSD PT PLN Persero untuk pembangkit listriknya,” sebutnya.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya menuntut Nur Pamudji selama 8 tahun penjara dan merampas aset Rp 173 miliar untuk negara. Nur dinilai jaksa penuntut umum (JPU) terbukti korupsi pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) PT PLN pada 2010.

Kendati demikian Nur Pamudji tidak lantas menjalani hukuman yang telah dijatuhkan majelis hakim. Lantaran sejak proses persidangan berlangsung hingga vonis hakim telah diketuk, dirinya telah mendapat “restu” berupa penangguhan penahanan dari majelis hakim.

Sementara itu kuasa hukum Nur Pamudji, Julius ID Singara akan mengajukan upaya hukum lainnya. “Kami sebagai penasehat hukum terdakwa akan mengajukan upaya hukum lainnya,” katanya.

Untuk diketahui, kasus ini terjadi pada 2010. Kala itu, Nur Pamudji adalah Direktur Energi Primer PLN. Pada 2012, Nur Pamudji menjadi Dirut PLN.  Kala itu, dilakukan pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD) demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Muara Tawar, Tambaklorok, Gresik dan Grati, Belawan serta Tanjung Priok dan Muara Karang.

Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengetahui rencana PLN tersebut. Lalu Honggo melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan maksud agar PT TPPI bisa menjadi rekanan PLN untuk memasok BBM jenis HSD. Namun rangkaian perbuatan itu membuat PLN jebol ratusan miliar rupiah.

You might also like