Kejati Riau Inspeksi Kasus Dugaan Oknum Jaksa Peras 64 Kepala Sekolah

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menerbitkan surat perintah inspeksi kasus di bidang pengawasan untuk Kejari Indragiri Hulu. Tujuannya mengusut tuntas dugaan pemerasan terhadap 64 kepala sekolah di kabupaten tersebut.

Keterangan diperoleh, Kamis (23/7/2020), kasus pemerasan kepala sekolah ini mencuat setelah Kejari Inhu melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi di Pemkab setempat. Apalagi sebelumnya, Kejati Riau juga intensif melakukan pemeriksaan pejabat Disdik Riau dan rekanannya terkait proyek computer Rp24 miliar.

Meski begitu, Kajati Riau, Dr Mia Amiati, bertekad tetap melakukan penyelidikan kasus dugaan pemerasan tersebut. Ia pun menerbitkan perintah inspeksi kasus tersebut. Sejumlah oknum jaksa maupun pegawai di Kejari sudah diminta keterangan, termasuk beberapa guru yang mengaku diperas.

Hasil pengusutan sementara, Mia mengakui adanya indikasi permintaan uang mengatasnamakan Kejari. Siapa orangnya yang meminta dan mengumpulkan uang itu masih diusut. “Siapa yang menyerahkan apa, diserahkan kemana, berapa jumlahnya, masih didalami,” kata Mia didampingi Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto, Rabu (22/7/2020) kemarin.

Mia menyatakan Kejati Riau tidak main-main mengusut kasus ini dan dilakukan secara profesional meskipun yang diusut adalah bawahannya sendiri. Pemeriksa di bidang pengawasan Kejati Riau juga akan turun ke Indragiri Hulu.

“Dilakukan pengamatan di mana lokasi penyerahan uang dari kepala sekolah ataupun bendahara dana BOS ke oknum kejaksaan,” tegas Mia.

Mia mengaku sudah menghubungi Kepala Kejari Inhu secara langsung. Kepala Kejari diminta menjelaskan apakah memang ada permintaan uang dari bawahannya terkait pengelolaan dana BOS.

Menurut Mia, Kepala Kejari punya tugas pengawasan secara melekat kepada anggotanya. Sejauh ini, Kejari membantah adanya permintaan uang kepada kepala sekolah.

Jika nanti terbukti siapa yang meminta uang, Mia menyebut ada hukuman disiplin. Paling berat adalah dicopot jabatan jaksa dan dijadikan pegawai biasa ataupun penundaan kenaikan pangkat hingga pembayaran gaji.

You might also like