Kejaksaan Negeri Binjai Menuju Role Model WBK

“Kejaksaan Negeri Binjai menerapkan program pelayanan terpadu satu pintu. Semua lini terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Konsep cerdas menuju role model wilayah bebas korupsi (WBK) di Indonesia”

 

Kejaksaan Negeri Binjai berbenah di semua lini. Berbagai sektor diperbaiki. Sarana prasarana bertahap dilengkapi. Administrasi ditata rapi. Aparaturnya dilatih sistem digitalisasi. Potensi pelayanan prima, juga tiada henti digali. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam proses penegakan supremasi hukum.

“Kejaksaan itu jiwanya melayani. Dari dulu sampai sekarang, paradigmanya sama. Sifatnya hanya amanah. Menjadi jaksa, bukan untuk dilayani, tapi sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan dalam upaya penegakan hukum,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Andri Ridwan SH MH, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Kejari Binjai kini tengah mengolaborasi program melayani dalam konsep smart office. Konsep ini menggunakan sistem digitalisasi untuk memonitor sekaligus mengarahkan berbagai sumber daya agar bekerja efektif dan efisien. Selain itu memaksimalkan pelayanan publik guna mendukung peran kejaksaan sebagai eksekutor dan pengacara negara.

Smart office merupakan konsep kantor cerdas yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi, guna menunjang program pelayanan terpadu satu pintu. Smart office menjadi salah satu upaya Kejari Binjai menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” papar Andri yang juga mantan Asisten Pembinaan Kejati Maluku.

Upaya Kejari Binjai menuju WBK dan WBBM, memang tidak sia-sia. Tim Kejaksaan Agung memberi apresiasi menempatkan posisi Kejari Binjai di urutan pertama terbaik dari 12 Kejari se-Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang masuk nominasi. “Kejari Binjai mendapat angka penilaian tertinggi dari yang lainnya,” tutur Andri.

Sekilas memang tidak ada yang istimewa dari sosok Andri Ridwan SH MH. Bicaranya lugas. Sikapnya tenang. Prisma pemikirannya progresif, namun futuristik. Talenta mengayomi tergambar dari setiap tutur katanya yang penuh makna. Meski begitu, Andri sangat antusias saat menanggapi peningkatan kinerja Adhyaksa di tengah wabah corona. “Kejaksaan itu merupakan bagian dari hidup saya. Yakinlah, Adhyaksa itu tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Meski ada wabah corona, Adhyaksa tetap konsisten dalam proses penegakan hukum sesuai peran dan fungsinya,” tegasnya.

Sejauh ini, pandemi Covid-19 tidak mengganggu kinerja Kejari Binjai. Para jaksa dan pegawai bekerja sesuai petunjuk pimpinan dari Kejaksaan Agung dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Selain memakai masker, pegawai maupun jaksa diharuskan mencuci tangan, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari keramaian (sosial distancing). “Di awal pandemi, Kejari Binjai menerapkan bekerja dari rumah sesuai arahan Kejaksaan Agung. Namun, sejak ada petunjuk lanjutan mengenai tata laksana pekerjaan di kejaksaan, kita kembali bekerja seperti biasa. Hanya saja, tetap mengacu pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Kejari Binjai, kata Andri, menyediakan beberapa tempat cuci tangan sebelum masuk ke dalam kantor. Di setiap ruangan juga tersedia hand sanitizer. “Seperti di ruangan Pidsus, kita sediakan tempat cuci tangan. Begitu juga di ruangan-ruangan lainnya,” sebutnya.

Secara sosial, Kejari Binjai berbagi tali kasih dengan masyarakat terdampak Covid-19. “Kami para jaksa sepakat berbagi kepada masyarakat terdampak yang tidak bisa bekerja. Awak media juga diberi bantuan. “Wartawan kan ikut terdampak juga dalam pandemi ini,” kata Wakil Gugus Tugas Covid-19 Kota Binjai ini.

Untuk memastikan kesehatan pegawai, baru-baru ini Kejari Binjai melakukan rapid tes secara massal. Hasilnya, seluruh pegawai reaktif. “Tidak ada satu pun yang reaktif. Semua dalam keadaan sehat dan bugar,” jelas Andri seraya menyebut pihaknya tidak melakukan test swab karena hasil rapid tes reaktif.

Proses persidangan selama pandemi, sebut Andri, dilakukan secara daring. Sidang digelar dengan cara virtual. “Jaksa dan hakim di satu tempat, sedangkan terdakwa berada di lembaga permasyarakatan. Insya Allah sidang secara virtual berjalan lancar dari awal sampai pembacaan putusan nantinya,” harapnya.

Menurutnya, setiap dimulai penyidikan, dilakukan rapid tes terhadap terdakwa. Mekanisme rapid tes juga dilakukan menjelang persidangan hingga menjadi terpidana setelah putusan. “Rapid tes ini berdasarkan kerjasama antara kita (Kejari Binjai) dengan penyidik, antara kita dengan pengadilan dan lapas,” katanya.

Kasus menonjol selama pandemi adalah perkara narkotika, pencurian dan pembunuhan. Proses persidangan perkaranya tetap sesuai aturan. Jaksa dan hakim berada satu tempat untuk memudahkan komunikasi sekaligus menghindari kendala dalam menghadirkan saksi dan memperlihatkan barang bukti. “Kalau secara virtual, kayaknya sulit melihat apakah benar-benar sabu atau barang ini pisau atau yang lain. Kita sepakat dengan pengadilan untuk berada satu tempat saat persidangan,” beber Andri.

Terkait new normal, Kejari Binjai selalu berpedoman pada petunjuk pimpinan dari Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Para pegawai bekerja seperti biasa, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Begitu pula bila ada pelimpahan tahap dua perkara pidana umum.

Kejari Binjai benar-benar komprehensif menerapkan protokol kesehatan. Mekanisme pemeriksaan pengunjung juga begitu ketat. Banyak tahapan yang harus dilalui bila ingin bertamu. “Semua itu bukan untuk mempersulit bertamu, tapi sudah menjadi program sebagai persiapan Kejari Binjai menuju WBK dan WBBM,” tegas Andri.

WBK dan WBBM hanya dapat tercapai bila semua lini di Kejari Binjai terintegrasi. Perlu peningkatan sistem manajemen SDM, penataan administrasi, tata laksana pelayanan publik, sarana dan prasarana, penguatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan. “Semua itu bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik,” tuturnya.

Di lingkungan Kejari Binjai, pemanfaatan teknologi sudah diterapkan. Masyarakat bertamu harus lebih dulu melakukan scan wajah. Kemudian dilayani security untuk diarahkan ke ruang pelayanan terpadu satu pintu. Mereka ingin bertemu jaksa atau lainnya, nanti akan diantarkan. Begitu juga urusan pengambilan tilang, sudah tersedia loketnya. “Kita akan selalu berupaya memberi pelayanan terbaik dan cepat,” katanya.

Jaksa melayani diyakini dapat merubah cara pandang masyarakat selama ini. Masyarakat harsu diberi penyuluhan tentang peran maupun fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum. “Jaksa hanya dapat melayani masyarakat dalam mencari prakeadilan penegakan hukum. Di luar itu, tidak bisa karena sudah ada SOPnya masing-masing,” sebutnya.

Kejari Binjai kini berupaya menjadi role model WBK dan WBBM bagi kejari-kejari lain dalam melayani masyarakat untuk penegakan hukum. Para pegawai dan jaksa pun perlahan-lahan dibekali pengetahuan pelayanan publik. “Mewujudkan role model, memang perlu kesiapan di segala bidang,” ujarnya.

Menurut Andri, ada dua pola pelayanan yang diberikan Kejari Binjai. Pertama, pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan urusannya di kantor kejaksaan. Kedua, pelayanan kepada para jaksa dan pegawai terkait gaji, tunjangan, promosi, administrasi kenaikan pangkat dan lainnya.

“Secara eksternal melayani masyakarat, sedangkan internal melayani para jaksa dan pegawai. Saya minta bukan hanya melayani orang luar saja, tapi juga harus melayani pegawai-pegawai yang ada disini. Yang urusan mau pindah, promosi, kenaikan pangkat, harus cepat kita layani. Kalau memang seseorang itu sudah punya hak melakukan promosi dan kenaikan pangkat, cepat kita ajukan. Kalau seseorang itu bisa gaji berkalanya, cepat kita ajukan. Jadi tidak ada yag terhambat, ini menyangkut kesejahteraaan para pegawai,” tukas mantan Kajari Stabat tersebut.

Soal digitalisasi, Kejari Binjai ternyata sudah lebih dulu melakukan berbagai terobosan. Teknologi dimanfaatkan sebagai sarana informasi publik. Kegiatan-kegiatan dan penyuluhan hukum disampaikan melalui akun media sosial seperti instagram, facebook, website, youtube dan videotron. “Secara massif, berbagai informasi juga disebarkan melalui WA. Apapun kegiatan kejaksaan ini terpublis. Induknya, kita punya website www.kejari-binjai.go.id. Semua system digitalisasi itu, muaranya adalah transparansi,” tuturnya.

Bukan hanya itu, jadwal sidang pun tertera secara digital di kantor Kejari Binjai.  “Kapan sidang, kita bisa lihat di sana. Tapi kalau gak ada sidang, memang gak ada datanya di situ. Jadi para pegunjung bisa melihat di sana,” sebutnya.

Untuk mengukur tingkat pelayanan publik, Kejari Binjai menyediakan sebuah alat untuk menampung saran masyarakat yang berurusan. “Melalui alat itu, masyakat yang berurusan ke kejaksaan, bisa memberi aspirasi puas atau tidak. Alat itu nantinya dapat menjadi tolok ukur tingkat pelayanan yang kita berikan,” katanya.

Selain itu, Kejari Binjai juga akan menyediakan pelayanan ATM, untuk pegawai dan masyarakat. “Semua fasilitas yang memudahkan masyarakat perlahan kita siapkan,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Kejari Binjai kini memiliki sarana video conference dan aula khusus acara. Semua area dipasang kamera.  “Semua terkontrol. Pegawainya, keamanan barang bukti, keamanan parkir. Pokonya yang kita buat semuanya terintegrasi. Tujuannya hanya untuk peningkatan pelayanan saja,” tegasnya.

Andri berharap Kejari Binjai ke depan dapat lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Kenapa saya bilang peningkatan hukum terhadap masyarakat ? Nah, karena ini tujuannya keadilan. Kami tidak akan bisa berbuat adil, karena keadilan itu punya Tuhan. Kami hanya berusaha untuk berbuat adil. Caranya bagaimana? Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lalu merubah mindset jaksa dan para pegawai untuk berpikir positif dan bebas korupsi. Di tahun 2020, Kejari Binjai menjadi kejaksaan yang bebas korupsi dan wilayah bersih. Kita coba, semoga tercapai,” harapnya.

(Tulisan ini telah diterbitkan di Majalah FORUM Keadilan)

 

 

You might also like